Dua Persoalan Utama Proyek Kereta Api di Luar Jawa

Perbesar

Pembangunan jalur rel dan konstruksi stasiun depo kereta cepat Jakarta Bandung di Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 23 Desember 2021. TEMPO/Prima Mulia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Pembukaan trase baru mengharuskan pembebasan lahan untuk jalur kereta api.
Kebutuhan dana untuk proyek terhambat refocusing anggaran.
Pemerintah menargetkan pengoperasian dua jalur kereta api baru di luar Jawa pada tahun ini.

JAKARTA – Perkara pembebasan lahan dan besarnya kebutuhan dana menjadi dua persoalan utama yang membayangi proyek pembangunan jalur kereta api di sejumlah daerah di luar Jawa. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang, mencontohkan proyek kereta api di Aceh hingga yang masih tersendat karena terhambat pembebasan lahan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Karena banyak (pembukaan) trase baru sehingga proyeknya terkendala pembebasan lahan,” ujar Deddy kepada Tempo, kemarin. Ia membandingkan proyek tersebut dengan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang banyak menggunakan lahan milik pemerintah atau badan usaha milik negara sehingga relatif lebih sedikit bersinggungan dengan pembebasan lahan warga.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Selain trase, Deddy mengatakan hal penting lainnya adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Ia mengatakan pembangunan proyek itu jangan sampai merugikan masyarakat sehingga proyek bisa berjalan lebih mulus. “Jadi, trase dan amdalnya harus ketat. Jangan sampai nanti banyak masalah.”

Di sisi lain, soal pendanaan juga menjadi hal krusial. Deddy mengatakan pemerintah harus mengkaji betul masalah pendanaan ini lantaran proyek kereta api membutuhkan biaya investasi yang besar. Perkara biaya menjadi faktor penting rampung-tidaknya proyek. “Jangan sampai menjadi blunder seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, sehingga pemerintah nanti harus mengeluarkan APBN lagi,” kata Deddy.

Pembangunan Stasiun Kereta Cepat Indonesia China yang terintegrasi dengan LRT di Halim, Jakarta, 4 November 2021. Tempo/Tony Hartawan

Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana, mengatakan pengembangan infrastruktur perkeretaapian di luar Jawa penting dilakukan untuk pemerataan. Pasalnya, selama ini pembangunan infrastruktur sepur masih berpusat di Jawa. “Tapi harus disikapi hati-hati. Tantangan utama proyek kereta api adalah pengadaan lahan dan pendanaan saat konstruksi. Seberapa jauh APBN bisa mendanai jalur kereta api yang sangat panjang?” kata dia.

Jika menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, pemerintah mesti menyiapkan hitung-hitungan bisnis secara jelas. Pasalnya, badan usaha akan menghitung kebutuhan investasi dan prospek bisnis. “Kalau ada kekhawatiran proyeknya mangkrak, pemerintah harus memetakan permintaan (konsumen) di wilayah tersebut. Tidak hanya penumpang, tapi juga logistik,” ujar Aditya.

Ia melihat proses pembangunan di Jawa relatif lebih mulus ketimbang di luar Jawa, tapi ujung-ujungnya kurang optimal saat beroperasi. Misalnya saja kereta api Bandara Soekarno-Hatta, jalur ganda Bogor-Sukabumi, hingga LRT Jakarta. “Itu menjadi catatan khusus proyek yang kurang optimal.”

Penyelesaian sejumlah proyek jalur kereta api di luar Jawa juga menjadi perhatian Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rapat bersama Kementerian Perhubungan, Rabu, 9 Februari 2022, anggota Komisi V DPR, Suryadi Jaya Purnama, mengatakan ada kekhawatiran proyek-proyek tersebut mangkrak lantaran meleset dari target yang ditetapkan.

Misalnya jalur kereta api Makassar-Parepare yang seharusnya selesai pada 2021, tapi sampai sekarang belum kelar. “Semoga setelah dijadwalkan pertengahan tahun ini (selesai), tidak molor lagi,” kata Suryadi. Molornya penyelesaian proyek dikhawatirkan berimbas pada mundurnya perencanaan bisnis.

Selain jalur Makassar-Parepare, Suryadi mengatakan pembangunan jalur sepur Medan-Aceh mesti mundur lebih lama setelah adanya refocusing anggaran. Padahal proyek itu mulanya juga dibidik selesai pada 2021. Anggota Dewan meminta Kementerian Perhubungan segera mengecek kembali penyebab keterlambatan pekerjaan.

“Bisa dari alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan, pembebasan lahan yang belum tuntas, dan banyak hal lainnya yang seharusnya dapat diprediksi sejak awal perencanaan,” kata Suryadi. Ia pun mewanti-wanti pemerintah agar selektif memanfaatkan anggaran. Pasalnya, menurut dia, banyaknya proyek kereta api yang terlambat merupakan bukti kurangnya anggaran.

Jalur rel Kereta Api Makassar-Parepare, 2019. sulselprov.go.id

Dalam rapat itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri, mengatakan pemerintah akan berfokus menyelesaikan proyek-proyek tersebut sebelum 2024. “Selesai dalam arti beroperasi, tidak hanya terbangun secara fisik,” kata dia.

Zulfikri mengatakan ada tiga proyek kereta api yang menjadi prioritas pada tahun ini, yakni jalur kereta api Makassar-Parepare, proyek kereta api kecepatan tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung), serta sistem angkutan umum massal perkotaan di enam wilayah metropolitan.

Zulfikri juga menyampaikan capaian bidang perkeretaapian pada 2021. Ia mengatakan saat ini proyek jalur kereta api sepanjang 140,28 kilometer sudah dalam tahap penyelesaian dan 143,74 kilometer sudah masuk tahap konstruksi. Selain itu, ada proyek peningkatan jalur kereta api lintas utama Jawa dan Sumatera sepanjang 171,53 kilometer, serta perawatan atau rehabilitasi jalur kereta sepanjang 247,14 kilometer.

Pemerintah juga telah merampungkan sejumlah proyek kereta api, seperti elektrifikasi jalur KRL lintas Yogyakarta-Solo sepanjang 62,8 kilometer. “Lalu kami menyediakan pelayanan kereta baru untuk kereta Bandara Yogyakarta International Airport dan modernisasi stasiun untuk transportasi Jabodetabek,” ujar Zulfikri.