Dua Pintu Petarung Baru

MAKAN malam di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Selasa malam pekan lalu berlangsung tidak seperti biasanya. Malam itu, sang tuan rumah mengundang semua anggota staf khusus dan sejumlah orang dekatnya untuk membicarakan sebuah hal penting. Mereka yang hadir antara lain Koordinator Staf Khusus Wakil Presiden Alwi Hamu; anggota staf khusus, Rian Andi Soemarno; dan juru bicara, Husain Abdullah.

Menurut Alwi Hamu, pertemuan itu merupakan upaya merapatkan barisan setelah beberapa jam sebelumnya terjadi perang pernyataan antara Kalla dan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli tentang proyek listrik 35 ribu megawatt. Rizal menganggap proyek raksasa ini tidak realistis sehingga perlu dievaluasi sambil menantang Kalla menggelar diskusi terbuka di depan publik.

Bukan hanya soal listrik, sang ekonom juga mengkritik keras rencana PT Garuda Indonesia membeli pesawat Airbus A350, yang dinilainya tidak feasible. Ia juga mempersoalkan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sambil menuding ada pejabat yang "bermain".

Alwi menceritakan, Kalla marah besar akibat pernyataan Rizal itu, sehingga meminta orang dekatnya merapatkan barisan dan memberikan masukan. Menurut Alwi, Kalla mendukung usul para anggota staf khusus melawan pernyataan Rizal. "Menteri kok mengajak debat wakil presiden, tidak punya sopan-santun," katanya Rabu pekan lalu.

Hasil pertemuan malam itu dirumuskan dalam bentuk pesan berantai oleh Husain Abdullah, yang disebarkan ke banyak orang, termasuk wartawan, pada Rabu paginya. Husain menyerang Rizal sangat pedas dengan mengatakan tidak sepantasnya menteri menantang wakil presiden. Menurut dia, jika cerdas dan bijaksana, Rizal seharusnya malah membantu melakukan terobosan. "Kalau tidak mampu, tutup mulut saja," ujarnya. Kepada Tempo, Husain membenarkan mengirim pesan berantai. "Di mana logika dan etikanya, mungkin dia sakit."

Panasnya hubungan Kalla dengan Rizal terbawa ke suasana rapat paripurna kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siangnya. Seorang menteri mengungkapkan, sebelum rapat dimulai, suasana canggung menyergap seisi ruangan. Rizal Ramli duduk di ujung lain, berseberangan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Menteri tadi mengungkapkan, Rini menghampiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan seraya menggerutu. "Bagaimana teman Bapak, kok, berbicara seperti itu," katanya sambil menunjuk Rizal. Mendapat serangan mendadak itu, Luhut hanya tersenyum dan meminta Rini tetap berfokus pada pekerjaannya.

Rapat dimulai ketika Presiden Joko Widodo masuk ruangan. Setelah membuka rapat, Jokowi menjelaskan tugas dan peran wakil presiden, menteri koordinator, Kepala Kepolisian RI, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Menurut Presiden, wakil presiden bertugas mengontrol program kerja dan memberikannya kepada semua menteri koordinator. Selanjutnya, untuk menjalankan program kerja, menteri koordinator melaksanakan fungsi koordinasi dengan menteri-menteri yang berada di dalam lingkup kerjanya. "Jadi fungsi menteri koordinator adalah berat pada supervisi dan koordinasi," ujar Jokowi.

Setelah itu, Jokowi mempersilakan para menteri berbicara. Saat tiba giliran Kalla, dia langsung menyampaikan kegeraman atas pernyataan Rizal. Kalla mempersoalkan etika menteri menantang berdebat wakil presiden. Seusai rapat, setelah kembali ke Istana Wakil Presiden, Kalla mengakui telah menegur Rizal karena melakukan hal yang tidak etis. "Saya sampaikan, dia tidak boleh begitu," katanya.

Menjelang akhir rapat, Jokowi memberi Kalla kesempatan menyampaikan sambutan penutup. Namun, setelah Kalla menuntaskan tugasnya, Rizal kembali mengangkat tangan minta waktu bicara lagi. Menurut Rizal, yang dia sampaikan bukan persoalan etis dan tidak etis. Dia mengatakan ada persoalan ekonomi yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Mendengar sanggahan Rizal, Kalla kian masam mukanya.

Ketika ditemui Tempo pada Rabu malam pekan lalu, Luhut membantah ada ketegangan antara Kalla dan Rizal. "Suasana rapat cair dan baik. Saya yakin setelah ini pasti akan lebih baik," ujarnya. Rini menanggapi serangan Rizal dengan mengatakan, "Bicara itu harus dengan dasar, jangan sembarangan."

Adapun Rizal menyangkal ditegur Presiden. "Semula saya pikir mau dimarahi, tapi enggak," katanya. Soal kritik kerasnya, dia menyebut itu sebagai shock therapy. "Ini nama jurus rajawali ngepret."

Terpilihnya Rizal Ramli menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo memang mengejutkan. Sebab, selama ini dia dikenal sebagai pengkritik keras sejumlah kebijakan pemerintah. Namanya juga baru muncul di media beberapa saat sebelum pengumuman perombakan kabinet.

Namun seorang sumber di Istana mengatakan tanda-tanda Rizal akan masuk kabinet sudah terlihat sejak pertengahan Juli lalu. Menurut dia, sebelum terbang ke Aceh untuk melakukan salat Idul Fitri, Jokowi memanggil Rizal untuk membicarakan masalah ekonomi di Istana Bogor. Mereka berdiskusi selama dua setengah jam.

Rizal membenarkan soal ini. Menurut dia, Jokowi mengajaknya berdiskusi tentang krisis ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya. "Sebelum itu, saya juga bertemu dengan Pak Jokowi beberapa kali, tapi lolos dari pantauan media," kata Rizal.

Setelah itu, menurut Rizal, Jokowi kembali memanggilnya. Ia tak mau menyebut lokasi pertemuan. Sebab, menurut Rizal, banyak orang yang hendak menghalangi pertemuan itu sehingga ia memilih merahasiakannya.

Sumber tadi mengatakan Jokowi kembali mengundang Rizal ke Istana Bogor dua pekan sebelum pengumuman perombakan kabinet pada Kamis dua pekan lalu. Jokowi meminta Rizal bersedia menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman. Rizal mengatakan, sebelum datang ke Istana, ia telah memutuskan menolak tawaran itu. Namun teman-temannya, termasuk orang di sekitar Jokowi, mendesaknya menerima tawaran posisi itu. "Ambil, deh," ujar Rizal menirukan orang dekat Jokowi.

Masuknya Rizal dalam radar Jokowi juga tak lepas dari peran Luhut Pandjaitan. Menurut seorang anggota kabinet, nama Rizal semakin menguat saat rencana reshuffle mulai berembus kencang pada Mei lalu. "Pada detik-detik terakhir, Luhut juga yang meminta Rizal mengambil tawaran posisi Menteri Koordinator Kemaritiman," katanya.

Rizal tak membantah kabar bahwa Luhut merupakan orang yang membawanya masuk kabinet. Tapi dorongan itu tidak hanya dari Luhut. "Pak Luhut endorse, ya, banyak juga yang lain," ujar Rizal. Luhut pun senada. "Ya, dia saya endorse karena akan membuat negeri ini makin baik."

Soal gesekan dengan Kalla, menurut Rizal, itu bukan yang pertama kali. Dia bercerita dijegal Kalla ketika dicalonkan menjadi Menteri Keuangan atau Menteri BUMN oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di periode pertama pemerintahannya, 2004-2009. Kalla berkeras mencoret nama Rizal, yang dianggap menolak Dana Moneter Internasional (IMF). "Seorang Menteri Keuangan harus netral dan konservatif. Jadi kami cari orang moderat," kata Kalla waktu itu.

Rizal sempat ditawari posisi lain, menjadi Menteri Perindustrian, tapi dia tolak. "Saya tak mau jadi menteri pajangan," ujarnya. Alwi Hamu, yang tahu proses pembentukan kabinet era Yudhoyono-Kalla membenarkan adanya beda pandangan dua orang ini. "Cara pandang Pak JK dan Rizal terhadap masalah ekonomi berbeda," katanya.

Seorang relawan pendukung Jokowi mengatakan, sebenarnya, Jokowi ingin memasukkan Rizal sejak menyusun Kabinet Kerja pada Oktober tahun lalu. Dia mengaku diminta Jokowi mengirimkan biodata dan rekam jejak Rizal. Namun, ketika Jokowi mendiskusikan nama-nama untuk masuk kabinet, Kalla menolak nama Rizal. Sebaliknya, Kalla ngotot ingin memasukkan nama Sofyan Djalil sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. "Gesekan saat itu begitu kuat, sehingga Rizal terpental," ujar relawan itu.

Dukungan untuk Rizal Ramli secara terbuka ditunjukkan oleh relawan pendukung Jokowi dalam pemilihan presiden yang berhimpun dalam Sekretariat Nasional Jokowi (Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Negara Indonesia) pada Rabu pekan pertama Agustus lalu. Sebanyak 15 orang perwakilan dari Seknas Jokowi mendatangi Dewan Pertimbangan Presiden di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat. Ketua Umum Seknas Jokowi, Muhammad Yamin, menyatakan dukungannya agar Rizal masuk kabinet.

Menurut Yamin, Rizal merupakan ekonom yang mendukung ekonomi kerakyatan. "Kami mendukung menteri yang pro-rakyat, bukan yang pro-neoliberal," kata Yamin. Kunjungan Seknas Jokowi ini diterima Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih dan anggotanya, Sidarto Danusubroto. "Kami menampung masukan dari Seknas Jokowi, dan kami sampaikan ke Presiden," ujar Sidarto.

Dukungan untuk Rizal juga datang dari relawan yang bergabung dalam Pro-Jokowi. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan Rizal didukung karena memiliki kemampuan sebagai ekonom dan berani melakukan terobosan. "Presiden butuh menteri yang tidak biasa-biasa saja, yang bisa bekerja dengan baik," kata Budi.

Rizal mengatakan tidak menjalin kontak dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi menteri. Menurut Rizal, ia baru bertemu dengan Megawati seusai pelantikannya menjadi menteri di Istana Kepresidenan di Jakarta. Karena lama tak bertemu, Rizal memanfaatkan waktu di Istana Negara itu buat mengobrol dengan Megawati selama setengah jam. "Saya dengan Mbak Mega kan kenal lama," ujar Rizal.

Pengakuan Rizal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Dewan Pemimpin Pusat PDI Perjuangan Andreas Pareira. Ia tak tahu persis masuknya Rizal ke kabinet. "Yang pasti, PDI Perjuangan tidak menerbitkan surat dukungan untuk Rizal," katanya.

Dalam wawancara khusus dengan Tempo, Kamis dua pekan lalu, Jokowi menyebutkan memilih Rizal karena butuh menteri yang berani memutuskan, mengambil risiko, dan petarung. Ketika merombak kabinet, Jokowi juga menyatakan telah berbicara dengan Kalla dan Megawati. "Semua saya ajak bicara," ujarnya.

Sunudyantoro, Ananda Teresia, Yandhrie Arvian, Reza Aditya, Devy Ernis, Moyang Kasih

Kanan-Kiri Tembakan Rizal Ramli

BARU sehari menjabat Menteri koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli sudah membuat kegaduhan dengan mempersoalkan sejumlah kebijakan pemerintah Joko Widodo. Ia mengumbar kritik ke media. Pernyataannya juga dinilai terang-terangan menyerang koleganya di kabinet.

Dia bilang rencana pembelian pesawat Airbus A350 oleh PT Garuda Indonesia sebagai keputusan keliru di tengah lesunya ekonomi, oleh karena itu harus dibatalkan. Sehabis itu ia menyentil Menteri BUMN Rini Soemarno sehubungan dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang menggandeng Cina.

Rizal juga mencibir megaproyek listrik 35 ribu megawatt yang dianggapnya sebagai program kelewat ambisius. Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat meradang melihat polah menteri baru itu. Tapi Rizal malah balik menantang.

1. Proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt
Periode: 2015 - 2019
Peresmian: 4 Mei 2015
Anggaran: Rp 1.127 triliun.
Terdiri atas:
- Rp 512 triliun dari PLN
- Rp 615 triliun dari swasta dalam skema independen power producer (IPP)

Proyeksi Kebutuhan Listrik

Serangan Rizal Ramli:

"Target 35 ribu MW ini plus sisa target zaman SBY 7 ribu MW total 42 ribu MW itu sulit dicapai dalam waktu lima tahun."
(Kamis, 13 Agustus 2015)

"Jangan kasih target terlalu tinggi, nanti tercapainya susah. Saya akan minta Menteri ESDM dan DEN untuk lakukan evaluasi mana yang betul masuk akal."
(Kamis, 13 Agustus 2015)

Sanggahan:

"Saya belum bertemu Pak Menko, belum sempat ngobrol panjang. Target (35 ribu MW) tidak akan diturunkan."
Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kamis, 13 Agustus 2015)

"Proyek listrik 35 ribu megawatt itu sudah disetujui Presiden Jokowi, karena tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Kalau dia berkomentar seperti itu, mengurangi kewibawaan Presiden."

"Tentu sebagai menteri harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal, pasti tidak paham itu."
Jusuf Kalla, Wakil Presiden (Selasa, 18 Agustus 2015)

Rizal Balik Menantang:

"Kalau mau paham, saya mau Pak JK ketemu saya. Kami diskusi di depan publik."

2. Pembelian pesawat Airbus A350 oleh PT Garuda Indonesia
Rencana Garuda Indonesia ini dicetuskan pertama kali saat kegiatan pameran kedirgantaraan Paris Airshow 2015 di Paris, Prancis. Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo mengatakan akan membeli 30 unit pesawat A350 XWB. Tapi realisasinya kini baru sebatas penandatanganan letter of intent (LOI) dengan Airbus pada 15 Juni lalu.

Kritik Rizal Ramli:

"Saya tidak ingin Garuda bangkrut lagi karena beli pesawat Airbus A350 dengan pinjaman dari Bank of China Aviation. Itu hanya cocok untuk Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa. Kita kuasai dulu pasar domestik dan Asia. Kalau sudah kuat baru kita hantam. Presiden setuju dan kita akan panggil direksi dan batalkan supaya ganti rencana."
(Kamis, 13 Agustus 2015)

Sanggahan:

"BUMN itu jelas di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kementerian Koordinator Perekonomian."
Rini Soemarno, Menteri BUMN (Kamis, 13 Agustus 2015)

"Presiden sudah menegur, menelepon Pak Rizal Ramli soal pengadaan pesawat. Itu kan baru letter of intent. Pihak Garuda sudah menjelaskan itu."
Teten Masduki, Tim Komunikasi Presiden (Senin, 17 Agustus 2015)

"Tidak pernah beli, baru penandatanganan letter of intent," Jusuf Kalla Jusuf Kalla, Wakil Presiden
(Selasa, 18 Agustus 2015).

3. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Periode: 2015-2019
Investasi: Belum disebutkan
Progres:
-Menerima proposal dari Cina dan Jepang
-Pemerintah akan meminta masukan dari tim penilai atas proposal itu
-Menunjuk konsultan, Boston Consulting Group (BCG)
-Penerbitan peraturan presiden

Tudingan Rizal Ramli:

"Saya sudah bilang sama Pak Presiden, 'Mas Rizal, Mas Rizal sama teman-teman menteri yang memutuskan'. Memang dalam proyek ini ada beking dan ada pejabat yang ingin bisnis."
(Kamis, 13 Agustus 2015)

"Jepang menawarkan kereta cepat Bandung-Jakarta hanya 36 menit 200 kilometer. Cina juga menawarkan yang sama dan tidak memakai duit APBN. Kita adu Jepang, Cina, dan Jerman. Cari mana yang paling baik dan murah. Saya enggak peduli bekingnya siapa."
(Kamis, 13 Agustus 2015)

Sanggahan:

"Akan ada dua perpres untuk LRT dan high speed train Jakarta-Bandung. Ini menjadi perhatian Presiden agar dua itu bisa diselesaikan, selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus."
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet (Selasa, 18 Agustus 2015)

Kebijakan 'Nyeleneh' Rizal Ramli
-Mengubah struktur badan usaha Bulog menjadi perum
-Menciutkan jumlah rekening Bulog dari 117 menjadi 9 rekening
-Menghapus sistem simpanan off budget menjadi on budget semasa menjadi Kepala Bulog
-Mencanangkan 10 program percepatan dan pemulihan ekonomi semasa menjadi Menko Perekonomian
-Mendorong penghapusan cross ownership dan cross management antara PT Telkom dan PT Indosat untuk meningkatkan kompetensi kedua operator
-Menyelamatkan PT PLN dari kebangkrutan dengan revaluasi aset sehingga modal yang minus Rp 9 triliun jadi surplus Rp 119,4 triliunNaskah: Ayu Prima Sandi Sumber: Wawancara, PDAT, diolah berbagai sumber