Duo Kakap Konco Gubernur

SATU video yang diunggah di YouTube dua tahun lalu merekam keakraban Basuki Tjahaja Purnama dan Ariesman Widjaja. Hari itu, 4 April 2014, pemerintah DKI Jakarta dan perwakilan pengembang meneken perjanjian kontribusi tambahan. Basuki, yang masih berstatus wakil gubernur, menceletuk, "Kalau ini diberesin, 2017 tidak usah kasih kami duit kampanye."

Tahun yang disebut Basuki merujuk pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Pernyataan ini disambut gelak tawa peserta rapat. Ariesman, yang sedang meneken surat perjanjian, membalas, "Asyik…."

Belum sempat lawan bicaranya menyambung kalimat, Basuki mengulang ucapannya, "Enggak usah sumbang kampanye."

"Enggak usah, ini saja sumbangannya, sudah jadi langsung," Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land itu menyambar.

Penandatanganan hari itu menjadi tindak lanjut rapat pada 18 Maret 2014 terkait dengan kontribusi tambahan para pengembang reklamasi. Ariesman ketika itu tidak mewakili perusahaannya. Dia justru menjadi kuasa dua perusahaan lain, yakni PT Jakarta Propertindo, badan usaha daerah Jakarta, dan PT Taman Harapan Indah, anak usaha PT Intiland Development.

Keceriaan Basuki dan Ariesman sirna dua tahun kemudian. Ariesman ditetapkan sebagai tersangka suap reklamasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada April lalu. PT Muara Wisesa, anak perusahaan Agung Podomoro, merupakan pemegang konsesi Pulau G, salah satu lahan reklamasi. Belakangan, anggota staf khusus Basuki, Sunny Tanuwidjaja, ikut terseret dan dicegah ke luar negeri.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengakui kedekatannya dengan Agung Podomoro, perusahaan yang didirikan Anton Haliman pada 1969. Proyek pertama Podomoro adalah kompleks perumahan di Simprug, Jakarta Selatan, yang selesai dibangun pada 1973. Hingga 2012, Agung Podomoro telah menyelesaikan 16 apartemen, 15 kawasan hunian, dan 16 kawasan komersial.

Salah satu kontribusi yang menjadi sorotan adalah penertiban kawasan Kalijodo. Ketika diperiksa penyidik KPK, Ariesman menuturkan proyek ini merupakan 1 dari 13 proyek yang diminta Basuki. Dia mengaku dana yang dikeluarkan Podomoro bakal diperhitungkan sesuai dengan nilai kontribusi tambahan dari izin reklamasi Teluk Jakarta yang didapat perusahaannya. Basuki membantah pernyataan Ariesman. Menurut dia, kontribusi Podomoro hanyalah pembangunan jalan inspeksi.

Basuki memang kerap meminta Agung Podomoro ikut andil membangun fasilitas publik sebagai tanggung jawab perusahaan. Misalnya membantu pembangunan rumah susun, jalan layang Pluit, serta gedung parkir Kepolisian Daerah Metro Jaya. Dia pun tak sungkan mengungkapkan kedekatannya dengan perusahaan properti tersebut. "Yang mau meledek saya Gubernur Podomoro, terserah," ujarnya.

Bukan hanya Podomoro yang terseret. Reklamasi Teluk Jakarta juga menyeret raksasa properti lain, yaitu Agung Sedayu Group. Anak usaha Agung Sedayu, PT Kapuk Naga Indah, menjadi pemegang konsesi Pulau C dan G. Bos Agung Sedayu, Sugianto Kusuma alias Aguan, telah dicegah ke luar negeri.

Basuki dan Aguan punya sejarah pertemanan panjang. Hubungan keduanya terentang sejak Basuki masih menjadi bupati. Saat dia menjadi calon legislator pada 2009 dari Golkar, Aguan jugalah yang ikut menyumbang. "Aguan kasih Rp 500 juta buat kampanye," kata Basuki.

Hubungan keduanya makin akrab ketika Basuki di Jakarta. Sunny Tanuwidjaja menuturkan, Basuki dan Aguan bertemu sebulan sekali. Acap pertemuan digelar di Buddha Tzu Chi, yayasan milik Aguan di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sesekali mereka makan siang di kantor Basuki. "Sebulan dua bulan kami ngobrol. Makan pempek. Gue mesti rayu dia untuk bangun ini-itu," ujar Basuki.

Meski dekat, Basuki mengatakan Aguan tak bisa mengintervensi kebijakannya. Beberapa kali, Basuki mengklaim, dia menertibkan usaha Aguan. "Bisnisnya yang di Kemayoran gue bongkar. Menteng View juga gue sikat."

Wayan Agus Purnomo, Anton Aprianto, Larissa Huda