Momen

2. Toton

3. Janner Purba

4. Pragsono

5. Setyabudi Tejocahyono

Tak Ada Korupsi di Sumber Waras

KOMISI Pemberantasan Korupsi menegaskan tak ada indikasi korupsi dalam sengketa pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta. Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa pekan lalu mengatakan penyidik KPK tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan rumah sakit itu.

Menurut dia, KPK perlu mengundang Badan Pemeriksa Keuangan sebelum menutup penyelidikan Sumber Waras. Sebab, indikasi awal kerugian negara didasarkan pada temuan BPK melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Provinsi Jakarta. "Data BPK itu belum cukup menunjukkan indikasi kerugian negara dan itu didukung pendapat banyak ahli," kata Agus.

Dugaan korupsi pembelian lahan Sumber Waras itu mulai diselidiki KPK pada 20 Agustus 2015. Kasus itu mencuat setelah BPK DKI Jakarta mengaudit laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta tahun 2014. BPK menganggap prosedur pembelian lahan itu menyalahi aturan. Menurut BPK, harga lahan jauh lebih mahal sehingga merugikan keuangan daerah Rp 191 miliar atau 25 persen dari nilai yang dibayarkan.

Nazaruddin Divonis Enam Tahun Penjara

MANTAN Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin divonis hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. "Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang," kata ketua majelis hakim Ibnu Basuki Widodo saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu pekan lalu.

Hukuman ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yakni penjara tujuh tahun dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan penjara. Selain itu, jaksa menuntut harta milik Nazaruddin sekitar Rp 600 miliar dirampas untuk negara.

Nazaruddin menyatakan tak akan mengajukan permohonan banding. "Saya tidak ada niat banding atau protes," ujarnya. Nazaruddin malah berjanji membantu Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar kasus. Menurut dia, banyak kasus korupsi yang belum terbongkar.

Jokowi Batalkan 3.143 Perda Bermasalah

PRESIDEN Joko Widodo membatalkan 3.143 peraturan daerah bermasalah. Langkah ini merupakan bagian dari rencana Presiden memperbaiki peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia. "Pemerintah pusat dan daerah harus menjadi kesatuan, memiliki tujuan yang sama," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin pekan lalu.

Ia mengatakan perda bermasalah dibatalkan karena menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang proses perizinan, menghambat kemudahan berusaha, dan bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Perda yang mengabaikan unsur toleransi umat beragama juga dibatalkan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kebanyakan perda yang dibatalkan berkaitan dengan investasi. "Sekitar 25 persennya perda yang berkaitan dengan toleransi," ujar Tjahjo.

Tersangka Teroris Ditahan

MARKAS Besar Kepolisian RI menetapkan seorang tersangka teroris asal Surabaya, Ali As'abbah. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan penetapan ini merupakan pengembangan atas penangkapan tiga tersangka teroris asal Surabaya pada 8-9 Juni lalu. "Ali berperan membantu membuat bahan peledak dan mengetahui sasaran aksi teror dengan bom berdaya ledak tinggi," kata Boy, Selasa pekan lalu.

Menurut Boy, bahan peledak itu akan digunakan oleh tiga tersangka lain: Priyo Hadi Purnomo, Befri Rahmawan alias Ibnu alias Azis, dan Feri Novandi alias Abu Fahri alias Koceng.

Polisi menyatakan empat tersangka teroris itu terpengaruh kelompok Sibghatullah dan Bahrun Naim, pentolan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Jaringan Sibghatullah merupakan kelompok yang terbentuk pada 2014. Kelompok itu beroperasi di wilayah Yogyakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.