Empat di Luar Radar

PENGUMUMAN Kementerian Dalam Negeri tentang otonomi daerah pada Agustus tahun lalu membuat kita mencelos: sejak pemerintah daerah diberi keleluasaan berkuasa pada 1999, ada 361 kepala daerah di Indonesia yang terlibat korupsi. Mereka adalah 343 bupati atau wali kota serta 18 gubernur. Data ini belum memasukkan kepala daerah yang digulung Komisi Pemberantasan Korupsi hingga Desember tahun lalu.

Umumnya mereka tersandung korupsi anggaran daerah dan suap perizinan. Ketika KPK menangkap Bupati Klaten Sri Hartini pada akhir tahun lalu, terungkap juga pola baru: suap melalui jual-beli jabatan. Ini sebenarnya modus lama. Acap jadi pergunjingan bupati memanfaatkan jabatannya untuk menjaring upeti dari anak buahnya yang ingin naik jabatan.

Statistik tersebut jelas mengecewakan. Tapi selalu ada sinar terang di tengah kegelapan. Dari pelbagai data yang kami kumpulkan, masih banyak kepala daerah yang memakai politik dan jabatannya untuk memajukan daerah dan melayani masyarakat.

Kami tertantang mencari jenis bupati dan wali kota dari golongan yang langka ini. Untuk memilahnya, kami membuat syarat utama, yakni tak terlibat korupsi, lalu menonjol dalam inovasi kebijakan. Rapat perencanaan majalah ini menambah syarat lain yang lebih sulit: bupati atau wali kota yang dipilih harus belum banyak diberitakan.

Syarat terakhir ini punya alasan yang tepat: kita perlu wajah dan model baru dalam kepemimpinan daerah. Bersandar pada popularitas akan menepikan mereka yang bekerja nyata dalam sunyi, jauh dari sorot media nasional.

Ketika kami berdiskusi dengan sejumlah lembaga untuk menyaring kandidat, nama-nama beken selalu mengapung. Mereka adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Bojonegoro Suyoto, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo.

Risma menjadi Tokoh Tempo 2012 berkat keberhasilannya menata Surabaya. Demikian juga Nurdin Abdullah: pada 2014, kami menobatkan Bantaeng yang dipimpin Nurdin sebagai daerah ramah investasi. Demi memenuhi syarat nomor tiga itu, mereka kami kesampingkan.

Sebelum penilaian, kami berdiskusi dengan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan untuk memperoleh gambaran awal mengenai kepala daerah yang inovatif. Pahala memberikan petunjuk: kepala daerah yang menaruh perhatian pada pelayanan publik cenderung tak tersangkut korupsi. Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan tambahan masukan: selain melayani publik secara transparan, kepala daerah yang baik akan melibatkan partisipasi penduduknya dalam pembangunan.

Penjaringan nama dimulai dengan mengundang Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng dan tim penelitinya. Lalu kami berbincang dengan Hamong Santono, Senior Program Officer International NGO Forum on Indonesia Development (Infid), yang menukangi isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Nama kandidat juga kami dapatkan ketika berdiskusi dengan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir serta Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Kemitraan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Diah Satyani Saminarsih. Diah adalah orang di balik program Pencerah Nusantara yang diusung Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Tujuan Pembangunan Milenium dan program Nusantara Sehat yang dicanangkan Kementerian Kesehatan. Tim Nusantara Sehat tersebar di 91 kabupaten dan kota di 28 provinsi.

Data yang diperoleh dari mereka kami cek silang dengan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas inovasi pelayanan publik serta peringkat kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Data itu menghasilkan banyak nama yang beririsan. Kami mengantongi 28 nama dari penjaringan awal tersebut.

Daftar itu kami sorongkan kepada dua penanggap: Diah Saminarsih dan Gensly, Kepala Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri. Diskusi pada pertengahan November itu menghasilkan 14 nama. Kami peringkatkan mereka berdasarkan nilai yang diberikan Diah dan Gensly.

Setelah itu, kami meminta bantuan para kontributor Tempo di tiap daerah untuk memeriksa semua kandidat tersebut. Hasil penelusuran di lapangan ini kembali dirapatkan di Jakarta. Para kontributor melaporkan berbagai aspek dari kepemimpinan kepala daerah masing-masing yang belum terekspos selama ini. Ada catatan baik, ada yang negatif.

Walhasil, tinggal empat nama yang kami tampilkan dalam edisi ini: Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, Wali Kota Makassar Ramdhan "Danny" Pomanto, Bupati Tapin Arifin Arpan, dan Bupati Malinau Yansen Tipa Padan. Reporter dan fotografer Tempo kemudian meliput ke lapangan dan melihat dari dekat bagaimana mereka bekerja.

Yansen Tipa Padan kerap blusukan ke desa-desa menunggang sepeda motor trail. Di sepanjang jalan, penduduk membunyikan klakson kendaraannya begitu berpapasan dengan pria tinggi besar ini. Yansen amat familiar di sana. Sebelum pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalokasikan dana desa, Yansen mengucurkan Rp 1-3 miliar bagi tiap desa. Dengan dana itu, desa dibangun dan diberdayakan.

Danny Pomanto memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Dokter bisa dipanggil ke rumah penduduk dan diakses selama 24 jam. Sedangkan Arifin Arpan berhasil mengubah daerah yang miskin pangan menjadi salah satu lumbung padi di Kalimantan Selatan.

Hanya Hasto Wardoyo yang tak berkantor di pendapa karena mencalonkan diri lagi dalam pemilihan Bupati Kulon Progo. Selama cuti, Hasto banyak menghabiskan waktu dengan berpraktek sebagai dokter kandungan di rumah sakit miliknya, Rumah Sakit Ibu dan Anak Sadewa, di Berbah, Sleman, tanpa memungut biaya.

Di mata warga Kulon Progo, Hasto populer karena mendorong mereka mengkonsumsi segala produk lokal. Hasto juga terkenal karena sumpahnya tidak mau makan nasi sebelum warga Kulon Progo sejahtera.

Keempat orang itulah yang kami pilih sebagai Tokoh Tempo 2017. Sejauh ini, lembaga penegak hukum menyatakan mereka tak terlibat korupsi.

Melengkapi mereka, redaksi juga memilih enam kepala daerah berprestasi yang kami kesampingkan di awal-Tri Rismaharini, Suyoto, Nurdin Abdullah, Ridwan Kamil, Abdullah Azwar Anas, dan Yoyok Riyo Sudibyo--sebagai "Kepala Daerah Teladan" karena terobosan dan kebijakan mereka telah menginspirasi daerah lain.

Pembaca, kami persembahkan laporan ini untuk Anda yang percaya politik selalu memiliki sisi baik.

Kepala daerah pilihan

1. Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di ruang praktek dokter kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sadewa, Sleman, Yogyakarta.
2. Bupati Tapin Arifin Arpan menanam pohon di Desa Lok Buntar, Kecamatan Tapin Selatan, Kalimantan Selatan.
3. Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto memantau pekerja kebersihan di Jalan Toddopuli, Makassar.
4. Bupati Malinau Yansen Tipa Padan berdialog dengan anak-anak di kelas pendidikan anak usia dini di Mentarang, Kalimantan Utara.

Penanggung jawab: Bagja Hidayat
Kepala proyek: Anton Septian
Penyunting: Bagja Hidayat, Jajang Jamaluddin, Kurniawan, Purwanto Setiadi, Sapto Yunus, Setri Yasra, Yandhrie Arvian
Penulis: Akbar Tri Kurniawan, Anton Septian, Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran, Istiqomatul Hayati, Rina Widiastuti, Syailendra Persada
Penyumbang Bahan: Artika Rachmi Farmita (Surabaya), Didit Hariyadi (Makassar), Edi Faisol (Semarang), Ishomuddin (Banyuwangi), Putra Prima Perdana (Bandung), Sujatmiko (Bojonegoro)
Fotografer: Dhemas Revianto, Eko Siswono Toyudho, Subekti, Tony Hartawan
Riset foto: Ijar Karim
Desain: Eko Punto Pambudi, Rudy Asrori, Tri Watno Widodo
Bahasa: Iyan Bastian, Sapto Nugroho, Uu Suhardi