Prabowo dan Modi Seharusnya Mempromosikan HAM

Untuk menghadapi kondisi ini, pemerintah kedua negara seharusnya mengatasi berbagai masalah historis. Pemerintah tak boleh menghukum orang karena menggunakan hak-hak dasar mereka untuk kebebasan berekspresi, berasosiasi, dan berkumpul secara damai.

Peran Modi dan Prabowo di Tingkat Internasional

India dan Indonesia telah lama menganut prinsip nonblok untuk melindungi rakyat mereka dari ketidakpastian perselisihan di antara bangsa-bangsa yang kuat. Namun saat ini kita tak lagi hidup di dunia dengan prinsip-prinsip nonblok diterjemahkan menjadi non-keterlibatan. Pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan konflik, migrasi, penyakit, kemiskinan, atau perubahan iklim belakangan ini cenderung tak lagi mengenal batas wilayah negara.

Ketimbang mengeluh tentang "standar ganda" negara-negara Barat—yang mungkin benar adanya—India dan Indonesia dapat mengambil peran dalam kepemimpinan global di bidang keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas.

Sejak beberapa tahun terakhir, dunia terus bergejolak. Banyak orang terbunuh, terluka, diperkosa, dan disiksa, baik di Timur Tengah, Sudan, Ukraina, maupun di Myanmar. Sayangnya, Modi dan Prabowo tampak menolak untuk menunjukkan keberpihakan mereka, terutama dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Eropa di satu sisi, serta Tiongkok dan Rusia di sisi lain. Mereka seharusnya dapat menunjukkan komitmen universal terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan aksi kemanusiaan.

Di Myanmar, misalnya, junta militer telah meningkatkan taktik "bumi hangus" terhadap daerah oposisi di tengah meningkatnya perlawanan bersenjata dan kerugian teritorial. Keamanan warga sipil di sana makin rentan dengan maraknya serangan udara dan artileri serta penggunaan bom di daerah berpenduduk.

Orang-orang Rohingya terus melarikan diri secara berbondong-bondong, yang sering kali berakhir sebagai pengungsi di India dan Indonesia, karena mereka berusaha menghindari pembunuhan, perekrutan paksa, dan serangan pembakaran oleh pasukan junta maupun kelompok Arakan Army—golongan yang menentang junta militer Myanmar.

Lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya tinggal di Bangladesh, tanpa akses yang layak ke pendidikan atau mata pencarian. Akibatnya, mereka menjadi mangsa kekerasan oleh berbagai kelompok bersenjata. Indonesia telah memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya, tapi itu saja tak cukup. Indonesia harus mampu melindungi para pengungsi dari diskriminasi dan serangan oleh masyarakat tuan rumah. Sedangkan India seharusnya menghentikan penahanan serta deportasi sewenang-wenang terhadap para pengungsi Rohingya.

Prabowo dan Modi seyogianya menyadari bahwa krisis Rohingya membutuhkan solusi yang langgeng di Myanmar. Mereka dapat mendorong pemerintah negara-negara lain, khususnya di Asia Tenggara, untuk melibatkan pihak oposisi. Bukan memprioritaskan perundingan hanya dengan junta, yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung. Pemerintah India dan Indonesia perlu mendesak agar para pelaku kejahatan serius dimintai pertanggungjawaban.

Adapun dalam hal konflik di Palestina, Modi dan Prabowo seharusnya menekan Israel untuk mencabut blokade, mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dalam skala yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, serta memastikan bahwa layanan dasar seperti listrik dan air dipulihkan. Terutama setelah pemerintah Israel dan organisasi Hamas setuju dengan gencatan senjata multifase pada bulan ini.

Mereka juga semestinya meminta berbagai kelompok bersenjata Palestina segera dan tanpa syarat membebaskan semua warga sipil yang disandera. Keduanya semestinya mendukung berbagai upaya untuk meminta pertanggungjawaban sejumlah pihak atas kejahatan keji dan mengatasi akar permasalahannya, termasuk sistem apartheid Israel terhadap warga Palestina.

Sementara itu, dalam konteks keanggotaan India dan Indonesia di BRICS, kedua pemimpin negara ini perlu menyuarakan keprihatinan terhadap mitra mereka di BRICS, Rusia. Sejak terjadi perang di Ukraina, yang telah mengakibatkan penderitaan mengerikan, akhir-akhir ini jarang sekali para pemimpin negara demokrasi besar mengunjungi Rusia. Namun, baik Modi maupun Prabowo telah melakukan perjalanan ke Moskow untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.

Rusia sangat ingin membangun hubungan komersial dan militer dengan negara-negara seperti India serta Indonesia untuk menghindari sanksi keuangan dan pembatasan ekspor dari Barat. Seharusnya Prabowo dan Modi tak ragu memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Putin agar mengakhiri pelanggaran yang dilakukan pasukan Rusia terhadap warga Ukraina.

Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi adalah pemimpin yang populer. Mereka seharusnya menggunakan mandat itu untuk memperjuangkan hak asasi manusia, baik di dalam maupun di luar negeri. Dunia membutuhkan kepemimpinan yang manusiawi untuk melawan perpecahan dan kebencian yang makin meningkat. Jika tidak, kehadiran Prabowo pada hari kemerdekaan India hanya akan menjadi seremonial belaka. ●

Opini ini diterbitkan pertama kali dalam bahasa Inggris oleh Scroll.in di India, diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Dhika Marcendy, diperiksa oleh Fransiskus Pascaries dan Andreas Harsono dari Human Rights Watch.

Redaksi menerima artikel opini dengan ketentuan panjang sekitar 7.500 karakter (termasuk spasi) dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.