Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Buzzer Jokowi menjadi staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital.
Pejabat Kementerian Perhubungan mengumpulkan uang korupsi untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.
Kementerian Pendidikan Tinggi akan membangun SMA Unggulan Garuda di pelosok.
MENTERI Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengangkat pendengung Rudi Sutanto sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi. Rudi adalah pemilik akun media sosial X @kurawa yang dikenal sebagai buzzer pendukung Joko Widodo semasa menjabat presiden. “Karena expertise di bidang komunikasi,” ujar Meutya pada Senin, 13 Januari 2025.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menambahkan, pemilihan Rudi sudah melalui sejumlah prosedur. Setelah menerima daftar riwayat hidup Rudi, Kementerian menilai dia memenuhi kriteria. Setelah diangkat, Rudi akan memimpin pegawai Komdigi dalam mengelola media sosial. “Keterampilan untuk berkomunikasi di media sosial butuh tenaga yang cakep. Salah satunya Pak Rudi Sutanto,” kata Nezar, Rabu, 15 Januari 2025.
Pengajar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Samarinda, Herdiansyah Hamzah, mempertanyakan latar belakang keilmuan Rudi. Sebab, pengangkatan staf khusus menteri harus disertai dengan kompetensi dan rekam jejak. “Profilnya mesti jelas,” tuturnya.
Di sisi lain, Rudi justru beberapa kali mencuit kalimat yang bernada negatif tentang Prabowo Subianto. Pada pemilihan presiden 2019, Rudi membela Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang berlaga melawan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Selain itu, pengalaman Rudi tak mencerminkan ahli bidang komunikasi. Rudi baru menempuh pendidikan program master ilmu komunikasi di Institut Komunikasi dan Bisnis London School of Public Relations dan belum selesai.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies atau Celios, Media Wahyudi Iskandar, menuturkan, pengangkatan sejumlah staf khusus menteri akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain memperoleh gaji dan tunjangan, para staf khusus menteri menerima sejumlah fasilitas. “Total anggarannya bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah,” ujarnya. ●
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Andika-Hendrar Cabut Gugatan
Pasangan calon Gubernur Jawa Tengah Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa (kiri) dan calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Hendrar Prihadi (kanan) menjawab pertanyaan wartawan di Semarang, Jawa Tengah, 29 Agustus 2024. Antara/Makna Zaezar
PASANGAN calon Gubernur Jawa Tengah yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, menarik gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. “Kami cabut,” ujar Hendrar pada Senin, 13 Januari 2025.
Hendrar ogah menjelaskan alasan pencabutan gugatan. Dalam gugatannya, Andika-Hendrar antara lain mempersoalkan dugaan keterlibatan mantan presiden Joko Widodo dalam memenangkan pesaingnya, Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Sejumlah politikus PDIP bercerita, pencabutan gugatan berkaitan dengan rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, untuk meredakan kasus yang membelit Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menampik informasi ini. “Tidak ada hubungannya,” katanya. ●
Duit Korupsi untuk Memenangkan Jokowi
Mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub Danto Restyawan saat menjadi saksi pada sidang korupsi DJKA di Pengadilan Tipikor Semarang. Antara/I.C. Senjay
MANTAN Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Danto Restyawan, menuturkan, sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Perkeretaapian diminta mengumpulkan uang Rp 5,5 miliar untuk keperluan pemilihan presiden 2019. Menurut Danto, permintaan itu datang dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, orang dekat Joko Widodo sekaligus anggota tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin.
Sebelumnya, Danto menjabat Direktur Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub. Dia kemudian menggantikan Zamrides sebagai Direktur Sarana Transportasi Jalan. “Pak Zamrides diminta lari ke luar negeri karena terpantau oleh KPK,” ujar Danto saat menjadi saksi perkara korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan rel kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Senin, 13 Januari 2025.
Danto mengatakan ada sembilan pejabat pembuat komitmen yang menyetor Rp 4,5 miliar. Ada juga setoran untuk membeli 25 hewan kurban serta Rp 1 miliar untuk keperluan bahan bakar pesawat Menteri Perhubungan. Budi Karya belum memberikan klarifikasi atas pengakuan Danto. ●
KPK Sita Ratusan Miliar Rupiah dari Politikus Golkar
Terdakwa Bupati Kutai Kartanegara nonaktif, Rita Widyasari, menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 23 Mei 2018. Tempo/Imam Sukamto
KOMISI Pemberantasan Korupsi menyita uang Rp 350,86 miliar dan US$ 6,28 juta dari mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Penyitaan itu berkaitan dengan pengusutan pencucian uang dari penerimaan gratifikasi pertambangan batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. “Uang diperoleh dari hasil tindak pidana,” ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, pada Selasa, 14 Januari 2025.
Rita sudah dihukum 10 tahun penjara sejak 2018 dalam kasus gratifikasi perizinan proyek di Kutai Kartanegara. Politikus Partai Golkar ini kemudian menjadi tersangka lagi dalam perkara pencucian uang dari gratifikasi pertambangan batu bara. KPK menduga Rita mendapatkan setoran US$ 3,3-5 per metrik ton batu bara. ●
Prabowo Bakal Bangun SMA Unggulan Garuda
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (tengah) bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Stella Christie (kanan) meninjau lokasi pembangunan SMA Unggulan Garuda di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, 13 Januari 2025. Humas Kemenhut
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana membangun Sekolah Menengah Atas Unggulan Garuda. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengatakan Prabowo menginginkan setiap anak mendapatkan akses pendidikan berekosistem sains dan teknologi yang berkualitas. “Agar peluang peserta didik lebih besar untuk masuk ke universitas unggulan dan kampus top dunia,” ujarnya, Rabu, 8 Januari 2025.
Sekolah Garuda bakal menerapkan kurikulum International Baccalaureate (IB) dan akan mendatangkan guru asing. Stella menganggap kurikulum IB memberikan peluang lebih besar dibanding kurikulum lain bagi siswa untuk masuk ke universitas kelas dunia. Untuk tahap awal, Sekolah Garuda akan dibangun di empat wilayah. Salah satunya di Ibu Kota Nusantara.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menilai rencana pembentukan SMA Unggulan Garuda akan menciptakan masalah baru. Menurut dia, program tersebut akan menimbulkan kesenjangan antara siswa unggulan dan siswa bukan unggulan. Kementerian Pendidikan Tinggi pun dinilai akan tumpang-tindih dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang membawahkan pendidikan tingkat SMA. ●
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
