Fraksi di Komisi Pertahanan DPR Dukung Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

Perbesar

Presiden Joko Widodo (kanan) dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa di Istana Negara, Jakarta, 2018. Tempo/Amston Probel

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Fraksi-fraksi di Komisi Pertahanan DPR menyiratkan persetujuan kepada Jenderal Andika menjadi Panglima TNI.
Uji kepatutan Andika bakal berjalan mulus.
Fraksi tak menyoal masa jabatan Andika sebagai Panglima TNI yang nantinya hanya sekitar satu tahun.

JAKARTA – Tanda-tanda proses uji kepatutan dan kelayakan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI akan berjalan mulus di Dewan Perwakilan Rakyat sudah mulai terlihat. Anggota fraksi-fraksi di Komisi Pertahanan DPR sudah memberi sinyal persetujuan atas penunjukan Andika sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan tak ada isu atau masalah yang menonjol mengenai Andika. Ia menyebutkan Komisi Pertahanan akan menanyakan rencana kerja Andika dalam setahun ke depan. “Terutama isu-isu aktual seperti penanganan pandemi,” katanya, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menyebut soliditas TNI juga menjadi perhatian Komisi Pertahanan. Ia mengatakan, fakta bahwa penunjukan Andika telah melawan kaidah pertukaran matra dalam mengisi posisi Panglima TNI tidak mengganggu soliditas TNI. Padahal, setelah Marsekal Hadi Tjahjanto yang berasal dari TNI Angkatan Udara, seharusnya giliran TNI Angkatan Laut menjadi Panglima TNI.

Presiden Joko Widodo akhirnya memilih Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI setelah lebih dari enam bulan nama penerus jabatan itu diperbincangkan. Keputusan Jokowi memilih Andika diumumkan di DPR, kemarin. Penunjukan Andika menjadi penting menjelang masa pensiun Hadi Tjahjanto, yang tersisa beberapa hari lagi.

Penunjukan Andika ini mengundang kontroversi karena melawan kaidah penggiliran matra dalam pengisian jabatan Panglima TNI. Jika mengikuti kaidah itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono yang seharusnya menjadi Panglima TNI.

Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Yudo Margono. ANTARA/Fakhri Hermansyah

Anggota Komisi Pertahanan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, mengklaim kontroversi itu tak akan menghalangi persetujuan Komisi Pertahanan terhadap Andika. Hasanuddin memprediksi uji kepatutan dan kelayakan bakal berjalan mulus untuk Andika. “Saya rasa teman-teman di Komisi juga enggak akan menanyakan soal itu,” katanya.

Ia mengklaim Komisi Pertahanan tak akan berkeberatan harus menggelar lagi uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI pada tahun depan ketika Andika pensiun. Hasanuddin mengatakan pergantian panglima dalam waktu singkat bukan hal asing dalam wajah militer Indonesia. Dia mencontohkan Moeldoko--sekarang Kepala Staf Kepresidenan--yang hanya menjabat Panglima TNI selama 22 bulan. Bahkan Edi Soedrajat hanya menjabat Panglima TNI selama 91 hari pada 1993.

Ada beberapa pertimbangan yang membuat Presiden Jokowi memilih Andika. Di antaranya, Andika lebih senior dibanding Yudo. Andika adalah lulusan Akademi Militer 1987, sementara Yudo lulusan 1988. Faktor lain, ada kedekatan antara Andika dan Jokowi. Andika pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden saat Jokowi terpilih menjadi presiden pada 2014.

Anggota Komisi Pertahanan dari Partai Persatuan Pembangunan, Syaifullah Tamliha, menyebutkan masa jabatan Andika tak bakal menjadi masalah. Sebab, fraksinya akan melihat program kerja Andika dan kelayakannya memimpin TNI. “TNI itu sangat solid. Mau jabatan berganti setiap sebulan, seharusnya tidak masalah,” kata dia.

Dave Laksono, anggota Komisi Pertahanan dari Partai Golkar, juga berpendapat serupa. Dave tak mempermasalahkan masa jabatan Andika dan isu giliran matra. Ia mencontohkan saat Moeldoko pensiun pada 2015, lalu digantikan oleh Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI. Padahal keduanya sama-sama berasal dari Angkatan Darat. “Toh, wajah militer baik-baik saja hingga kini,” kata Dave. “Tidak ada kendala, karena tentara kita sangat kompak.”

Pengamat militer, Andi Widjajanto, menganggap masa pendek jabatan Andika Perkasa justru menjadi keunggulan. Sebab, Presiden Jokowi bakal mengganti lagi Panglima TNI pada akhir 2022. Dengan begitu, Panglima TNI berikutnya akan mendapat cukup waktu dalam mempersiapkan Pemilihan Umum 2024. Sedangkan jika Jokowi memilih Yudo, pergantian panglima akan dilakukan hanya beberapa bulan sebelum pemilihan umum. Yudo akan pensiun pada November 2023. “Kondisi ini sangat rentan terhadap situasi politik dan keamanan dalam negeri,” kata Andi.

INDRI MAULIDAR