Fuad Bawazier: "Peluang Gus Dur 50:50"

Akhirnya, nama Fuad Bawazier, seorang anggota MPR, resmi masuk kedalam daftar mereka yang akan diperiksa Kejaksaan Agung. Banyak beredar rumor bahwa dia adalah salah seorang yang dimaksud Presiden Abdurrahman Wahid sebagai "biang kerok" yang mengganggu pemerintahannya. Faktanya, pemeriksaan itu cuma berkaitan dengan kasus dana-dana yayasan Soeharto. Fuad diperiksa sebagai saksi.

Bagaimanapun, perang pernyataan terakhir menunjukkan kian runcingnya hubungan Presiden dengan salah satu tokoh kunci Poros Tengah itu, aliansi besar yang dulu berjasa mendudukkannya ke kursi presiden. Dalam upaya menundukkan Fuad, kubu pendukung Abdurrahman Wahid di PKB mengatakan bahwa status saksi Fuad bisa saja ditingkatkan menjadi tersangka. Fuad, menurut mereka, terlibat mendanai berbagai kerusuhan akhir-akhir ini.

Apa katanya tentang tudingan itu? Dan benarkah dia ingin menggusur Presiden? Berikut ini petikan wawancara Dewi Rina Cahyani dari TEMPO dengannya.

Apa komentar Anda tentang pemanggilan Kejaksaan Agung itu?

Pemeriksaan terhadap yayasan-yayasan Pak Harto sudah berjalan lama. Saya dan Siswono adalah 2 dari 115 orang yang akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu. Ini adalah murni masalah hukum.

Sebelum ini, kejaksaan telah memanggil dan memeriksa kami. Saya sendiri sudah dua kali memenuhi panggilan itu dan memberi kesaksian. Pertama, sebelum Soeharto resmi memperoleh status tersangka, saya dimintai keterangan untuk pengumpulan data awal. Kedua, setelah ada tersangka, saya didatangkan sebagai saksi. Kedua pemeriksaan itu sama, pertanyaannya sama, dan jawaban saya pun sama.

Pemanggilan yang terakhir ini, menurut seorang teman saya yang ahli hukum, adalah dalam rangka perbaikan berita acara pemeriksaan kasus Soeharto tadi. Berita acara lama bisa cacat hukum karena saya adalah anggota MPR, sementara pemeriksaan itu dilakukan tanpa izin presiden. Nah, sekarang presiden memberi izin. Kesaksian saya harus diulang.

Ya, cuma itu. Tapi saya tidak tahu apakah pemeriksaan kali ini memang persis seperti yang dulu. Kita lihat saja nanti.

Apa yang dibahas dalam dua kali pemanggilan Anda?

Intinya sama. Seputar Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Mengenai yayasan, ada pemberitaan yang ingin saya luruskan. Saya dikatakan sebagai bendahara yayasan-yayasan Soeharto. Itu fitnah dan gombal. Saya tidak pernah menjadi bendahara satu pun yayasan Soeharto. Saya hanya pernah jadi pengurus, yakni Yayasan Dana Sejahtera Mandiri—yayasan terakhir Soeharto, yang tujuannya untuk membantu keluarga miskin. Itu pun hanya sebagai wakil sekretaris. Sebagai Dirjen Pajak, secara ex-officio saya menjadi wakil sekretaris yayasan tadi.

Tapi Anda sebagai Dirjen Pajak juga disebut memberikan fasilitas pembebasan pajak kepada yayasan Soeharto?

Pembebasan pajak bukan wewenang saya sebagai Dirjen Pajak. Pembebasan pajak sudah diatur dalam satu peraturan pemerintah. Peraturan itu menyebut soal pembebasan pajak penghasilan atas bunga deposito milik lembaga atau yayasan tertentu yang disetujui oleh Menteri Keuangan, bukan Dirjen Pajak.

Anda sudah diberi tahu secara resmi perihal rencana pemeriksaan Anda sebagai saksi untuk yang ketiga kalinya ini?

Belum....

Menurut Anda, apakah ada motif lain dalam pemeriksaan Anda ini?

Saya enggak mau memasuki ajang spekulasi. Saya enggak ingin memperkeruh situasi. Yang pasti, saya tenang-tenang saja. Sebagai saksi, selama ini saya sudah kooperatif. Saya tidak pernah mempersoalkan kenapa sebagai anggota MPR dulu saya dipanggil tanpa izin presiden.

Tapi kita lihat saja nanti. Kalau pemeriksaannya bermuatan politik, itu artinya serangan politik, dan saya gunakan juga perlawanan secara politik. Serangan hukum akan saya hadapi dengan hukum.

Dalam pertemuan dengan tokoh Maluku 4 Juni lalu, Presiden menyebut nama Anda sebagai satu dari empat otak kerusuhan di sana. Benarkah?

Saya enggak mau komentar, karena saya tidak mendengar sendiri. Kalau tuduhan itu resmi dilontarkan kepada saya secara resmi dan terbuka, saya baru akan menggunakan hak saya. Saya enggak mau melakukan klarifikasi atas dasar rumor.

Tapi tuduhan bahwa saya mengotaki kerusuhan Maluku jelas merupakan fitnah besar. Tidak benar. Dan silakan buktikan.

Sebelum ini Anda dikenal dekat dengan Presiden Abdurrahman. Belakangan, Anda sering mengkritiknya. Benarkah Anda ingin menjatuhkan Presiden?

Memang ada kawan dari PKB yang bilang begitu. Tapi mengkritik, saya rasa, adalah hak saya sebagai anggota MPR, dan sebagai warga negara. Saya tidak bisa diteror.

Selama 30 tahun lebih Gus Dur sendiri telah menjadi tukang kritik. Kinilah saatnya dia menerima kritik. Dia harus menjawab substansi kritik, bukannya mengalihkannya ke persoalan politik.

Menurut Anda, bagaimana peluang Presiden Abdurrahman, Agustus mendatang?

Fifty-fifty.... Harus diakui, Gus Dur telah berjasa mengantarkan transisi dari Habibie ke pemerintahan yang baru secara mulus. Gus Dur juga harus diakui sukses mengukuhkan supremasi sipil. Fungsi Gus Dur sampai sejauh itu berhasil. Tetapi dalam membangun perekonomian, Gus Dur gagal.

Selanjutnya, silakan Gus Dur menentukan sendiri apakah akan mundur atau tidak. Jujur saja, sebagai sahabat, saya agak kasihan. Gus Dur memiliki kebiasaan berpikir yang sangat merdeka; khas aktivis LSM, bukan birokrat. Dalam banyak hal, apa yang dia pikirkan langsung dikeluarkan. Dia lupa bahwa sekarang dia presiden. Kata-katanya memiliki konsekuensi yang luas, ke pasar, ke luar negeri, dan lain-lain.