Ginandjar Kartasasmita: "Tak Ada Niat Menjatuhkan Gus Dur"

TAK banyak yang sanggup bertahan di orbit tiga rezim sekaligus. Ginandjar Karta sasmita adalah salah satunya. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri di era Soeharto dan Habibie. Rezim berganti. Setumpuk tudingan korupsi menunjuk ke arahnya. Tapi Johny—begitu ia dipanggil—kukuh bertahan, meski tak lagi di kabinet. Kini, ia masih menduduki kursi strategis sebagai Wakil Ketua MPR.

Dan banyak yang percaya, politisi kawakan ini masih sangat berpengaruh. Ia dinilai menjadi simpul berbagai poros politik. Lebih dari itu, sejumlah petinggi Partai Kebangkitan Bangsa bahkan menuduhnya tengah bermanuver mengusung paket Mega-Akbar untuk menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid. Dialah, tuding mereka, "sang kakap" yang baru-baru ini ditunjuk Abdurrahman. Kepada Karaniya Dharmasaputra, Wenseslaus Manggut, dan fotografer Robin Ong dari TEMPO, Ginandjar membantahnya. Petikannya:

Andakah yang dituding "sang kakap" oleh Presiden Abdurrahman Wahid?

Saya tidak pernah merasa yang dimaksudkan Presiden Gus Dur itu adalah saya. Saya mendengar yang dimaksud kakap itu adalah orang lain.

Anda yakin?

Ya.Saya tidak mendapat surat panggilan pemeriksaan. Kalaupun ada, pemeriksaan apa? Kesalahan apa yang saya lakukan? Kalau sebuah rezim menangkap seseorang tanpa mempertimbangkan bukti kesalahannya, itu adalah rezim yang zalim. Bagaimana kita mau menegakkan hukum kalau prosesnya tangkap dulu baru cari bukti? Yang salah harus ditindak tegas. Tapi, jangan karena tidak suka, lalu dikerjain.

Bagaimana penilaian Anda terhadap statemen Gus Dur di Bali itu?

Jujur saja, saya susah sekali menilainya. Presiden sendiri mengatakan beliau tidak pernah mengeluarkan statemen seperti itu. Beliau juga mengatakan tidak benar bahwa di Medan dia pernah mengatakan akan menangkap orang. Jadi, saya harus mengomentari pernyataan yang mana?

Anda diminta menjelaskan kasus Balongan, Freeport, dan Paiton di depan anggota dewan?

Saya gembira sekali mendapat forum untuk mengklarifikasikannya. Sudah saya jelaskan ke masyarakat dan Kejaksaan Agung bahwa kontrak karya dengan Freeport itu tidak ada unsur KKN-nya. Pemerintah Amerika dan FBI sendiri bilang tidak ada masalah.

Kalau kasus Balongan dan Paiton II?

Saya juga sudah menjelaskan bahwa harga Paiton itu diputuskan menteri sesudah saya (I.B. Sudjana—Red.). Saya hanya menetapkan kebijakan umum. Sedangkan nilai proyek Balongan diputuskan Menko Ekuin ketika itu, Pak Radius Prawiro

.

Sebagai politisi kawakan, Anda dinilai menjadi simpul berbagai kekuatan alternatif: Mega-Akbar-Amien?

Lo, sebegitu hebatnya saya. Selama ini, saya selalu menjadi menteri di bidang ekonomi, bukan politik. Saya juga baru masuk Golkar pada 1996. Bagaimana bisa saya menjadi politisi kawakan?

Saat memotori pengunduran 14 menteri yang menjadi faktor penting kejatuhan Soeharto, misalnya?

Itu kan baru pada 1998. Dan yang saya kumpulkan itu menteri ekonomi. Tak satu pun menteri politik. Hubungan Mega dan Akbar itu sudah lama. Tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak setiap pertemuan mereka saya hadir, apalagi antara Amien dan Akbar, yang sama-sama pernah di Himpunan Mahasiswa Islam.

Apakah kinerja pemerintah sekarang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya?

Belakangan ini justru memburuk, setidaknya di bidang ekonomi. Waktu saya menjadi Menko Ekuin, kurs rupiah di atas Rp 10 ribu, suku bunga 80 persen, laju inflasi 70 persen, dan terjadi kekurangan pangan. Benar-benar parah. Tapi, dalam satu setengah tahun pemerintahan Pak Habibie, keadaan dapat diperbaiki. Ekspor bertambah, kurs berkisar Rp 6.000-7.000, suku bunga turun jadi 12 persen. Jadi, tinggal dilanjutkan. Dengan legitimasi pemerintahan sekarang, sebenarnya gampang sekali membuat perekonomian lebih baik lagi.

Bukankah perekonomian sekarang juga membaik?

Membaiknya ekspor adalah data satu-dua bulan lalu. Dan apakah membaik itu karena kebijakan pemerintah sekarang atau akumulasi dari pemerintah terdahulu? Dengan keadaan seperti sekarang, agak susah.

Anjloknya rupiah adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah?

Saya tidak tahu. Sekarang pasar menunggu situasi hingga sidang tahunan Agustus nanti. Tapi jangan-jangan, setelah itu, pasar tetap menunggu sidang tahunan berikutnya lagi.

Jadi, Abdurrahman Wahid masih perlu dipertahankan?

Dalam pembicaraan saya dengan sejumlah tokoh partai, saya mendapat kesan tak satu pun berniat menjatuhkan Gus Dur. Pak Amien, Ibu Mega, dan Pak Akbar menyatakan sebaiknya Gus Dur dipertahankan hingga 2004. Itu di tingkat mereka. Saya tidak tahu sikap di level bawah.

Tapi benarkah opsi sidang istimewa masih terbuka?

Soal sidang istimewa, itu kan ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.

Bukankah sudah ada niat untuk menggelarnya setelah sidang tahunan?

Untuk saat ini tidak ada. Sidang tahunan hanya akan mendengar laporan tahunan presiden. Setelah itu, fraksi akan mengajukan pandangannya dan mungkin memberikan sejumlah catatan. Tidak memvonis. Saya belum melihat tanda-tanda progress report itu akan dihadapkan pada pilihan ditolak atau diterima.

Benarkah Presiden Abdurrahman sudah lama jengkel kepada Anda karena tak dibantu menyelamatkan Bank Papan Sejahtera miliknya?

Memang betul beliau pernah menemui saya dan minta supaya Bank Papan tidak dilikuidasi. Karena saat itu saya hanya Menko Ekuin dan tidak punya wewenang soal penutupan bank, saya menelepon Pak Bambang Subianto (Menteri Keuangan) dan menanyakan apakah Bank Papan bisa diselamatkan. Pak Bambang bilang tidak bisa karena kondisinya sudah parah. Saya juga menelepon Pak Syahril Sabirin (Gubernur BI). Tapi saya kira ini tidak relevan dengan masalah hubungan saya dengan Gus Dur.