Gali Utang Tutup Lubang

MISI PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencari alternatif pendanaan baru tak main-main. Hampir sepanjang pekan pada akhir Juli lalu dimanfaatkan pejabat perusahaan pelat merah bidang penyelenggara jasa jalan tol ini untuk berkeliling ke Singapura, Hong Kong, London, dan New York. "Kami baru penjajakan global bond dalam bentuk rupiah," ujar Presiden Direktur Jasa Marga Desi Arryani dalam pesan pendek kepada Tempo, Jumat pekan lalu.

Kabar tentang rencana perseroan itu menerbitkan surat utang global bermata uang rupiah ini sebetulnya sudah berembus sejak awal Juli lalu. Namun ketika itu perusahaan ini mengaku baru berencana melakukan penjajakan. Agenda itu rupanya baru terealisasi dua pekan lalu. "Alhamdulillah, respons calon investor positif," kata Desi.

Meski sudah melawat ke sejumlah perusahaan manajemen aset dan juga London Stock Exchange, Desi mengaku belum memiliki target pasti soal besaran dana yang bakal dihimpun dari penerbitan obligasi itu. "Tapi calon investor prefer minimal US$ 200 juta (sekitar Rp 2,65 triliun)," ujarnya. Kini perusahaannya sedang memulai proses pemeringkatan (rating) melibatkan perusahaan rating internasional.

Jasa Marga memang tengah gencar mencari alternatif pembiayaan baru sepanjang tahun ini. Perusahaan itu menargetkan bisa mengoperasikan enam ruas tol baru pada 2017. Proyek jalan tol anyar itu antara lain Gempol-Pasuruan pada Maret, Surabaya-Mojokerto ruas Bawen-Salatiga pada September nanti, dan Ngawi-Kertosono ruas Ngawi-Caruban pada Desember mendatang. Enam jalan tol yang ditargetkan beroperasi tahun ini panjangnya sekitar 210 kilometer.

Sebetulnya tak hanya tahun ini. Direktur Keuangan Jasa Marga Donny Arsal mengatakan kebutuhan pendanaan infrastruktur jalan tol dalam jangka waktu tiga tahun ke depan cukup besar. Tak aneh, perusahaan sudah merancang sejumlah cara berburu dana baru untuk menggenjot investasi. Maka, tidak cuma menerbitkan surat utang global, perusahaan ini membuka peluang kerja sama pembiayaan dengan perbankan.

Juni lalu, perusahaan itu memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 1 triliun. Dana tersebut rencananya digunakan untuk mempercepat proses pembebasan lahan di ruas jalan tol baru. "Kami mencoba peluang baru lewat kerja sama dengan perbankan syariah," kata Donny dalam keterangan tertulis, 12 Juni 2017.

Langkah ganda perusahaan pelat merah seperti Jasa Marga mencari pembiayaan ini menyusul ikhtiar pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur. Tujuannya agar hambatan investasi seperti ongkos logistik bisa dipangkas. Walhasil, bukan hanya proyek menambah panjang jalan, sejumlah proyek infrastruktur utama seperti pelabuhan dan pembangkit listrik juga dikebut.

Persoalannya, rencana pemerintah membangun aneka rupa proyek infrastruktur tak sejalan dengan ketersediaan dana di kantong pemerintah. Hingga 2020, sejumlah proyek infrastruktur itu membutuhkan dana US$ 400 miliar atau setara dengan Rp 5.400 triliun. Sedangkan anggaran pemerintah setiap tahun hanya sekitar Rp 1.750 triliun, yang peruntukannya beragam. Karena itu, badan usaha milik negara yang mayoritas menjadi pelaksana proyek infrastruktur harus berutang mencari sumber pendanaan baru.

Menurut analis PT Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada, salah satu alternatif sumber pendanaan yang paling bisa dijadikan sandaran kini adalah pasar modal karena proyek infrastruktur membutuhkan skema pendanaan jangka panjang. Penerbitan obligasi, pelepasan saham baru, dan skema sekuritisasi aset bisa menjadi pilihan. "Pada dasarnya korporasi mencari pendanaan yang semurah mungkin dan terserap sebanyak-banyaknya," ujar Reza, Jumat pekan lalu.

Penerbitan obligasi berdenominasi rupiah seperti yang dilakukan Jasa Marga, menurut Reza, adalah strategi yang masuk akal saat ini. Sebab, pengumpulan dana baru dengan menggali utang lewat skema ini cenderung rendah risiko. "Dari sisi risiko bayar buat korporasi menguntungkan karena kalau jatuh tempo kapan pun itu bayarnya tetap pakai rupiah," tuturnya. "Perusahaan tidak terkena risiko kurs."

Begitu pula dengan skema sekuritisasi aset alias menjaminkan sebagian aset produktif dengan tujuan mengulik dana baru. Menurut Reza, selama asetnya ada dan menghasilkan pendapatan, perusahaan tak akan kewalahan. Jasa Marga salah satu perusahaan pelat merah yang mempraktikkan pencarian dana di pasar modal dengan pola ini. Perseroan itu sedang mematangkan rencana sekuritisasi aset sejumlah ruas jalan tol dengan target meraup dana Rp 2 triliun.

Bukan cuma Jasa Marga yang mengais pendanaan di lantai bursa Eropa. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk juga menjadi perusahaan pelat merah yang bakal menerbitkan surat utang global berdenominasi rupiah. Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto mengatakan sudah menjajaki investor-investor di Pasar Modal London. "Responsnya positif," kata Sarwono saat dihubungi pada Jumat pekan lalu.

Menurut Sarwono, kepercayaan investor terhadap kinerja PLN menjadi salah satu alasan masifnya tawaran dari luar, terlepas bahwa keyakinan investor tumbuh lantaran rating surat utang Indonesia diganjar peringkat investment grade alias layak investasi oleh sejumlah perusahaan pemeringkat global. Sebab, "Tidak hanya di Eropa, investor di Asia juga sangat tertarik," ujarnya.

PLN juga melirik strategi lain untuk berburu pendanaan. Perusahaan pelat merah yang mengawal proyek 35 ribu megawatt ini menerbitkan obligasi global senilai US$ 2 miliar. Surat utang global itu, menurut Direktur Utama PLN Sofyan Basir, ditawarkan ke investor yang berasal dari Amerika Serikat dan Asia. Dana hasil global bond tersebut, menurut Sofyan, akan digunakan untuk investasi PLN pada tahun ini saja.

Usaha mencari alternatif pembiayaan tambahan dilakukan pula oleh PT Hutama Karya (Persero). Perusahaan pelat merah ini mendapat mandat lewat Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 untuk mengembangkan jalan tol di Sumatera. Dari total delapan ruas dengan nilai investasi sekitar Rp 80 triliun, Hutama Karya masih perlu menutup lubang pendanaan sebesar Rp 24 triliun.

Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna, kekurangan pendanaan sebanyak Rp 4 triliun bisa diatasi dengan memberikan konsesi pengelolaan jalan tol akses Tanjung Priok ke perseroan ini. "Sedangkan untuk sisanya, kami masih mencoba meringankan dengan fasilitas direct lending," kata Herry, Kamis pekan lalu. Selain itu, pemerintah sedang dalam proses diskusi dengan Japan International Cooperation Agency untuk terlibat dalam pembiayaan ruas Pekanbaru-Padang.

Herry mengakui sejumlah pendanaan proyek infrastruktur, terutama jalan tol, menuntut pemerintah dan badan usaha berakrobat. "Tapi sesuai dengan prosedur." Untuk itu, hingga kini pintu-pintu pendanaan, seperti menggandeng International Finance Corporation (IFC), turut dijajal. Anak usaha Bank Dunia ini, menurut Herry, bisa memberikan pinjaman dengan sejumlah fasilitas yang menggiurkan. Insentif itu antara lain tenor pinjaman yang lebih panjang dan suku bunga tetap.

Masalahnya, Herry mengatakan, IFC menetapkan sebuah syarat: penerima fasilitas adalah perusahaan swasta. Menurut IFC, pemberian pinjaman yang layak itu apabila porsi perusahaan pelat merah kurang dari 49 persen, sementara sisanya swasta. "Saya jelaskan bahwa selama ini kami tidak mendesain agar BUMN lebih besar porsinya," ujar Herry, Kamis pekan lalu. "Tapi, dengan syarat itu, dalam proses lelang nanti akan kami sampaikan ke peserta lelang."

Ayu Prima Sandi, Khairul Anam, Praga Utama