Gerilya Jokowi 3 Periode

Perbesar

Presiden Joko Widodo (tengah) menyapa relawan saat menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 26 November 2022. Antara/Aprillio Akbar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Manuver perpanjangan masa jabatan presiden dan tiga periode Jokowi diam-diam terus bergulir.
Ada kajian yang diduga disiapkan Istana untuk mengegolkan perpanjangan masa jabatan presiden.
Istana ditengarai melobi berbagai kelompok untuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.

TAK hanya mendukung perpanjangan masa jabatan presiden, Nyoman Pasek berharap Joko Widodo bisa kembali menjadi presiden setelah 2024 atau Jokowi 3 periode. Saat beruluk salam dengan Presiden di The Westin Resort & Spa Ubud, Bali, Kamis pagi, 2 Februari lalu, ia menyampaikan tekadnya itu. “Selanjutnya tetap Jokowi,” kata relawan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) itu menirukan ucapannya kepada Presiden saat dihubungi Tempo pada hari yang sama.

Nyoman bercerita, Jokowi terlihat semringah mendengar dukungan tersebut. “Presiden mengucapkan terima kasih karena telah mendukung,” tutur Nyoman. Ketua JPKP Kabupaten Badung, Bali, I Ketut Sujana, menyaksikan sejumlah perwakilan relawan Jokowi lain menyampaikan dukungan senada.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Gagasan perpanjangan masa jabatan presiden dan Jokowi 3 periode kembali mengapung setelah lama mati suri. Pada Februari 2022, tiga ketua umum partai politik mendukung penundaan Pemilihan Umum 2024. Mereka adalah Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa), Airlangga Hartarto (Partai Golkar), dan Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional).

Baca: Manuver Istana untuk Tiga Periode Jokowi

Sehari sebelum Jokowi bertemu dengan kelompok relawan di Bali, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menyatakan gagasan perpanjangan masa jabatan presiden tak berasal dari pemerintah. Berbicara dalam pertemuan para pejabat eselon Lembaga Ketahanan Nasional, ia menyampaikan gagasan itu bukan pelanggaran hukum.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kiri) bersama Menko Polhukam Mahfud MD, di Jakarta, 31 januari 2023. Antara/Tri Meilani Ameliya.

Menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan kebutuhan Pemilu 2024, Mahfud juga menyatakan tak ada larangan atas aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden. “Kita tidak bisa menghalangi kalau seorang ketua partai, kelompok masyarakat tertentu berwacana (masa jabatan presiden) harus diperpanjang. Itu tidak melanggar hukum,” ujarnya.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo mengaku berdiskusi dengan Mahfud soal perpanjangan masa jabatan presiden dan tiga periode Jokowi. Bertandang ke kantor Mahfud pada Jumat, 20 Januari lalu, Bambang membicarakan disertasinya soal Pokok-Pokok Haluan Negara. Mahfud salah satu penguji disertasi Bambang di Universitas Padjadjaran, Bandung.

“Begitu membahas amendemen konstitusi, kami berdiskusi soal perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Bambang kepada Tempo di kantornya, Jumat, 3 Februari lalu. Politikus Partai Golkar itu kerap disebut oleh para politikus Senayan sebagai salah satu pendorong amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang membuka peluang perpanjangan masa jabatan presiden.

Bambang bercerita, ia dan Mahfud sepakat bahwa perpanjangan masa jabatan presiden lebih mungkin terwujud ketimbang membuka peluang Jokowi berlaga lagi dalam pemilihan presiden. Namun harus ada alasan kuat seperti bencana besar atau kegentingan memaksa semisal krisis ekonomi. Dengan begitu, pemerintah bisa menunda Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Keduanya juga setuju bahwa penundaan Pemilu 2024 hanya bisa terjadi melalui amendemen konstitusi. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode baik secara berurutan maupun tidak.

Gagasan penundaan pemilu juga disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon, kepada Mahfud Md. Dua narasumber yang mengetahui pertemuan itu bercerita, Effendi menyampaikan adanya skenario perpanjangan masa jabatan presiden melalui Sidang Istimewa MPR yang akan digelar pada 16 Agustus 2023.

Baca: Upaya Luhut Pandjaitan Mengegolkan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Melalui pesan pendek kepada Tempo, Mahfud mengatakan isu perpanjangan masa jabatan tak hanya diapungkan oleh Effendi. Berbagai kelompok juga ikut memunculkan narasi tersebut. “Yang bicara begitu bukan hanya Effendi Simbolon, tapi yang melembaga, seperti beberapa ketua partai politik dan tokoh-tokoh lain,” ujarnya pada Sabtu, 4 Februari lalu.

Mahfud menegaskan, ia sudah diberi tugas oleh Presiden untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan lancar. Adapun Effendi hanya mengirimkan emotikon love saat ditanyai tentang pertemuannya dengan Mahfud.

Skenario Jokowi 3 Periode

SEPANJANG pekan lalu, wartawan Tempo menemui sejumlah narasumber yang mengetahui skenario perpanjangan masa jabatan presiden dan tiga periode Jokowi. Menolak namanya ditulis, mereka menyebutkan bahwa Istana tak ingin ide itu hanya menjadi wacana di publik. Manuver mengegolkan perpanjangan masa jabatan presiden diam-diam terus berjalan sejak tahun lalu.

Dua narasumber yang mengetahui skenario itu bercerita, Istana menugasi sejumlah ahli hukum tata negara untuk mengkaji celah hukum pada pasal 7 konstitusi. Mereka yang mendapat tugas membuat kajian adalah ahli hukum tata negara yang kini berada di lingkaran Presiden Joko Widodo. Namun ada juga ahli lain di luar pemerintahan yang mendapat tugas tersebut.

Seorang di antara dua narasumber itu bercerita, salah satu kajian akan menyatakan bahwa larangan maju pada periode ketiga berlaku satu paket untuk calon presiden dan wakil presiden inkumben. Dengan alasan itu, Jokowi bisa kembali maju jika menggandeng calon wakil presiden yang berbeda.

Opini Tempo: Bahaya Laten Jokowi 3 Periode

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor mengatakan ketua umum partainya, Yusril Ihza Mahendra, pernah diminta membuat kajian tentang masa jabatan presiden. “Tapi bukan dari Istana, melainkan dari DPR,” kata Wakil Menteri Tenaga Kerja ini. Adapun Yusril yang berulang kali dimintai tanggapan lewat telepon selulernya tak memberi respons.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Tempo/Subekti

Pada Oktober 2022, Afriansyah bertandang ke rumah Yusril di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Kepada koleganya itu, Yusril yang juga pengacara tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pemilu 2019 menyatakan kajian yang dibikinnya bukan tentang tiga periode Jokowi, melainkan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga tahun.

“Bang Yusril bilang, secara konstitusi semua bisa saja terjadi,” ucap Afriansyah menceritakan ulang diskusinya dengan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Yusril menyebutkan harus ada alasan jelas untuk menunda Pemilu 2024.

Belakangan, PBB ikut mengembuskan dorongan tiga periode Jokowi. Dalam rapat koordinasi nasional partai tersebut di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Rabu, 11 Januari lalu, Afriansyah mengatakan Jokowi paling cocok menduduki kursi RI-1. “Selebihnya belum ada,” ujar Afriansyah.

Istana juga ditengarai mendekati berbagai kelompok seperti organisasi kemasyarakatan Islam, rektor sejumlah kampus negeri, serta organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Kepada Tempo, narasumber yang ikut merancang skenario tersebut mengatakan lobi-lobi itu tak hanya bertujuan menggalang dukungan, tapi juga mencegah keriuhan.

Menurut narasumber itu, sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kampus diminta diam atau tak menentang gagasan perpanjangan masa jabatan presiden dan tiga periode Jokowi. Dengan begitu, kemungkinan muncul demonstrasi besar bisa ditekan. Narasumber itu lantas menyebutkan nama politikus Partai Persatuan Pembangunan yang ditugasi mendekati para kiai di Jawa Timur.

Pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, membantah jika kader partainya disebut menerima tugas khusus untuk mendukung tiga periode Jokowi. “Tugas khusus yang diberikan oleh pemerintah saya yakin tidak ada. Sebagai ketua umum, saya juga tidak memberikan tugas itu,” katanya.

Mardiono tak menutup kemungkinan penundaan Pemilu 2024 bakal terjadi. Ia menakar peluangnya 50-50 mengingat perekonomian belum pulih akibat pandemi Covid-19. “Kita baru saja menghadapi pandemi Covid-19 yang menjadi tragedi besar. Masyarakat masih menghadapi trauma mendalam,” ujarnya.

Upaya menggalang dukungan perpanjangan masa jabatan presiden dan tiga periode Jokowi ditengarai juga dilakukan terhadap para kepala desa. Petinggi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta seorang narasumber di lingkaran Istana mengatakan pemerintah mempertimbangkan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa dari maksimal 18 tahun menjadi 27 tahun.

Perpanjangan masa jabatan itu menjadi tuntutan para kepala desa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR pada pertengahan Januari lalu. Politikus PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, dipanggil oleh Presiden ke Istana Negara pada Selasa siang, 17 Januari lalu, untuk membahas tuntutan kepala desa.

Budiman Sudjatmiko usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, 17 Januari 2023. Antara/Gilang Galiartha

Budiman bilang, Presiden mendukung perpanjangan masa jabatan tersebut. Namun Budiman menyarankan pemerintah mengubah skema masa jabatan kepala desa dari enam tahun dan maksimal tiga periode menjadi sembilan tahun untuk dua periode. Sebagai gantinya, pemerintah bisa memberi insentif tambahan Rp 200-500 juta per tahun untuk tiap desa.

“Presiden bilang langsung masukkan ke peraturan pemerintah agar prosesnya lebih cepat,” tutur Budiman kepada Tempo, Kamis, 2 Februari lalu. Komisaris PT Perkebunan Nusantara V itu membantah bila perpanjangan dan insentif tersebut dikatakan merupakan gula-gula bagi kepala desa agar mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. “Itu hanya rumor,” ucapnya.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surtawijaya membantah kabar bahwa para kepala desa akan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden ataupun tiga periode Jokowi. Namun Apdesi pimpinan Surtawijaya pada Maret tahun lalu pernah berencana mendeklarasikan tiga periode Jokowi. Acara itu lantas dibubarkan.

Peta Daerah Pendukung

PRESIDEN Joko Widodo belakangan rutin berkunjung ke berbagai daerah, terutama yang menjadi basis suara pendukungnya. Dalam tiga pekan terakhir, misalnya, ia berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara; dan Bali. Akun Instagram @jokowi pada Kamis, 19 Januari lalu, merekam aksi Presiden mendatangi sejumlah pasar di Manado.

Jokowi menyatakan kunjungannya itu bertujuan mengecek harga-harga bahan kebutuhan pokok. “Alhamdulillah masih terkendali dengan baik,” katanya melalui akun Instagram pada Kamis, 2 Februari lalu, saat berkunjung ke Jembrana, Bali.

Sejumlah narasumber, termasuk yang berada di lingkaran Istana, menyebutkan ada motif lain dalam kunjungan kepala negara ke berbagai daerah, yaitu menunjukkan masih besarnya dukungan terhadap pemerintah Jokowi. Apalagi Jokowi masih mengantongi tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi.

Presiden Joko Widodo (tengah) melayani permintaan swafoto dengan warga usai meninjau Pasar Wisata Pasar Bawah, Pekanbaru, Riau, 4 Januari 2023. Antara/Rony Muharrman

Survei Charta Politika yang digelar pada 8-16 Desember 2022 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin sebesar 72,9 persen. Sedangkan Lembaga Survei Indonesia menyebutkan angka kepuasan itu mencapai 76,2 persen pada awal Januari lalu.

Tiga narasumber yang mengetahui manuver Jokowi itu menyebutkan aksi tersebut bertujuan menggalang dukungan perpanjangan masa jabatan presiden. Senyampang blusukan, Jokowi pun menemui sejumlah kelompok relawan. Sebagian di antaranya yang mendukung dan menyerukan tiga periode Jokowi.

Baca juga: Hubungan Jokowi-Surya Paloh Setelah Deklarasi Anies Baswedan

Seruan tersebut terlihat saat Jokowi menemui para relawan di Manado. Ketua Umum BaraJP—Barisan Relawan Jokowi Presiden—Utje Gustaaf Patty mengatakan relawan di sana menyampaikan agar Jokowi bisa melawan Anies Baswedan dalam Pemilu 2024. “Hanya Bapak yang bisa melawan Anies,” tutur Utje menceritakan pernyataan relawan tersebut.

BaraJP termasuk kelompok yang mendukung Jokowi menjadi presiden hingga 2029. Di kantor organisasi itu di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, terpacak spanduk “Jokowi 3 Periode” di berbagai sudut. Di sejumlah kendaraan pengurus BaraJP pun terpasang stiker serupa.

Utje Gustaaf Patty saat ditetapkan sebagai Ketua Umum Bara JP periode 2021-2026 dalan Kongres Luar Biasa di Bogor, Jawa Barat, 17 Oktober 2021. Bara JP

Utje menyatakan kelompoknya telah memetakan daerah-daerah yang mendukung tiga periode Jokowi. “Ada lebih dari 20 titik di Pulau Jawa,” dia mengklaim. Utje membantah jika gerakan itu disebut merupakan pesanan dari Istana.

Pada April 2022, majalah ini menurunkan artikel yang menyebutkan BaraJP beroperasi di lapangan secara paralel dengan tim sekretaris pribadi Jokowi, Anggit Nugroho. Utje saat itu mengakui timnya berkoordinasi dengan Anggit. Namun Anggit membantah bila disebut memobilisasi relawan untuk gerakan menunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca: Bagaimana Staf Khusus Jokowi Menggalang Dukungan Penundaan Pemilu

Tak semua kelompok relawan Jokowi mendukung perpanjangan masa jabatan presiden ataupun penambahan satu periode lagi. Salah satu kelompok yang menolak rencana tersebut adalah Projo. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan organisasinya sekarang berfokus mengurus Musyawarah Rakyat untuk mencari pengganti Jokowi.

Dalam acara Musyawarah Rakyat atau Musra di Bandung yang dimotori Projo pada 31 Agustus 2022, nama Jokowi bertengger di urutan pertama calon presiden hasil jajak pendapat yang diikuti para peserta. Hampir 30 persen peserta dari total 5.721 orang yang datang masih memilih Jokowi sebagai calon presiden.

Jokowi, yang datang dalam acara Musra tersebut, mendengar langsung hasil sigi yang digelar relawan-relawannya. Presiden memberikan izin kepada panitia agar hasil survei itu diumumkan. “Beliau setuju (diumumkan),” kata Budi Arie, yang juga Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Amendemen Konstitusi

MESKIPUN berbagai manuver mengegolkan perpanjangan masa jabatan presiden dan tiga periode Jokowi terus bergulir, tak mudah mewujudkannya. Perubahan konstitusi wajib diusulkan minimal oleh sepertiga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau 237 dari 711 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai amendemen konstitusi sulit terlaksana tahun ini. Sejumlah ketua umum partai politik masih menolak gagasan tersebut. “Taruhannya besar sekali,” ujar Bambang kepada Tempo, Jumat, 3 Februari lalu. (Baca: Deal Prabowo-Puan Menolak Penundaan Pemilu)

Namun sejumlah petinggi partai yang menjadi anggota DPR menyatakan banyak legislator sebenarnya mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab, masa jabatan mereka pun bakal ikut diperpanjang. Dengan begitu, mereka tak perlu buru-buru mengeluarkan duit kampanye.

Presiden Joko Widodo, dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Kemayoran, Jakarta, 10 Januari 2022. Tempo/M Taufan Rengganis

Di Senayan, menurut sejumlah anggota DPR yang ditemui Tempo, gerilya mengegolkan perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir. Seorang petinggi partai pendukung pemerintah bahkan mengatakan upaya itu akan terus berjalan setidaknya hingga April tahun ini. Bulan itu partai berancang-ancang mempersiapkan daftar calon anggota legislatif.

Upaya melobi para petinggi partai pun telah berjalan. Dua narasumber yang mengetahui manuver tersebut mengatakan Jokowi—yang ingin merayakan upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara—telah meminta petinggi PDI Perjuangan menanyakan kepada Megawati Soekarnoputri tentang syarat perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut keduanya, Megawati menyebutkan sejumlah syarat agar perpanjangan masa jabatan presiden bisa berjalan. Yang pasti, harus ada amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Megawati selama ini menolak gagasan tersebut. “Kalau sudah dua kali, ya maaf, dua kali,” kata Megawati saat berpidato di hari ulang tahun PDI Perjuangan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Januari lalu.

Baca: Seruan Megawati Menolak Penundaan Pemilu

Tiga orang yang mengetahui skenario perpanjangan masa jabatan presiden mengatakan Jokowi berharap bisa memimpin upacara kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Perpanjangan masa jabatan presiden akan memungkinkan dia mewujudkan keinginannya itu. Apalagi proyek pemindahan ibu kota masih belum jelas juntrungannya.

Namun narasumber yang sama menyebutkan berbagai manuver perpanjangan masa jabatan presiden dan tiga periode Jokowi bertujuan menekan PDI Perjuangan agar segera mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Jokowi disebut-sebut mendukung Ganjar sebagai suksesornya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, 30 Januari 2023. Antara /Aji Styawan

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengaku pernah berbincang dengan Jokowi tentang kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Bisa saja proyek IKN dibatalkan jika terjadi pergantian kepemimpinan. Bambang pun mengatakan banyak investor menanyakan jaminan menanamkan modalnya.

Haryadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, menampik anggapan bahwa dunia usaha khawatir akan masalah politik dalam negeri. Ia menyebutkan tak ada kaitan antara risiko investasi dan perpanjangan masa jabatan presiden serta penundaan pemilihan umum. “Tak ada hubungannya. Pengusaha sudah dewasa soal politik.”

Haryadi Sukamdani di Jakarta, 10 Februari 2021. Tempo/Tony Hartawan

Kolom Bivitri Susanti: Penundaan Pemilu dan Pengkhianatan Konstitusi

Politikus PDIP, Tubagus Hasanuddin, menegaskan partainya telah menutup rapat gagasan Jokowi 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Selain bertentangan dengan konstitusi, rencana itu akan melanggengkan kekuasaan yang terlalu lama. “Begitu kotak pandora dibuka, bisa tiga, empat, bahkan sepuluh periode,” ujarnya.