Utak-atik Intel Setelah 'Roasting'

TUGAS mendadak diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu, 18 Januari lalu. Jokowi yang datang ke Kementerian Pertahanan hari itu meminta Prabowo mengkristalkan informasi intelijen dari semua lembaga telik sandi. “Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator informasi intelijen di semua lini,” ujar Presiden.

Jokowi menuturkan, peran Kementerian Pertahanan diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi intelijen yang bisa digunakan pemerintah buat mengeluarkan kebijakan. Jika rencana itu terlaksana, semua organisasi telik sandi, seperti Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia, serta Badan Siber dan Sandi Negara, akan berada di bawah kendali Prabowo. 

Pernyataan Jokowi mendadak sontak menimbulkan polemik. Dua anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat bercerita, sejumlah kolega mereka mempertanyakan maksud ucapan Jokowi. Sebab, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyebutkan BIN merupakan koordinator intelijen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Anggota Komisi Pertahanan dari Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nico Siahaan, membenarkan sempat ada diskusi serius tentang koordinator intelijen. Namun mereka menyebutkan belum ada pembahasan resmi di Komisi Pertahanan. “Nanti menunggu jadwal rapat dengan Kementerian Pertahanan,” ucap Yan.

Baca: Deklarasi Anies dan Renggangnya Hubungan Surya Paloh-Jokowi

Dua narasumber yang mengetahui cerita di balik pernyataan Presiden bercerita, usul menjadikan Menteri Pertahanan sebagai koordinator intelijen berasal dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto. Andi adalah orang dekat Jokowi yang membantu pemenangannya sejak Pemilihan Umum 2014.

Deputi bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, irit bicara ketika ditanyai mengenai koordinator intelijen. “Tanyakan ke Mas Andi,” ujarnya, Rabu, 1 Februari lalu. Jaleswari dan Andi sama-sama berada di Tim Sebelas yang mengawal Jokowi dalam pemilu presiden dan memberi masukan terhadap berbagai isu.

Adapun Andi menampik informasi itu. Ia mengklaim Lemhannas ataupun organisasi bentukannya, Lembaga Laboratorium Indonesia 2045 atau Lab 45, tak pernah membuat kajian tentang koordinator intelijen di tangan Kementerian Pertahanan. “Tidak ada kajian tentang intelijen,” katanya melalui pesan WhatsApp, Jumat, 3 Februari lalu.

Menurut Andi, Lemhannas pernah membuat kajian tentang risiko geopolitik global dan nasional 2023. Laporan analisis politik dan ekonomi itu disampaikan kepada Jokowi pada akhir Desember 2022. Kajian itu dibahas bersama 14 kementerian dan lembaga serta komunitas intelijen. Andi menolak menjelaskan isi kajian yang bersifat tertutup tersebut.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Presiden sempat mengingatkan soal situasi dunia yang tak kondusif. Misalnya perang Rusia-Ukraina dan ancaman resesi keuangan. Karena itu, Kementerian Pertahanan diminta mengantisipasi berbagai kemungkinan. 

Pada Senin, 23 Januari lalu, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan Kementerian Pertahanan akan membantu Presiden menilai laporan intelijen. “(Lembaga intelijen) tak di bawah Kementerian Pertahanan,” ucapnya. Sedangkan Deputi Komunikasi dan Informasi BIN Prabawa Ajie belum berkomentar tentang koordinator intelijen. “Saya izin pimpinan dulu,” tuturnya pada Sabtu, 4 Februari lalu.

Lantas, benarkah Jokowi ingin mengutak-atik kewenangan Badan Intelijen Negara yang kini dipimpin oleh Jenderal (Purnawirawan) Budi Gunawan? Apalagi Budi adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan.