Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan: Citarum Bukan Wewenang Saya

LIMA tahun lalu, Ahmad Heryawan berjanji membersihkan Citarum, yang terkenal sebagai sungai terkotor sedunia, hingga airnya bisa diminum. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengutarakannya sehari sebelum masa kampanye pemilihan Gubernur Jawa Barat pada 7 Februari 2013. Waktu itu, Aher-sapaan Ahmad Heryawan-mencalonkan diri untuk periode kedua.

Kini jabatan Aher hampir rampung dan Citarum tetap menjadi kali terkotor sedunia. "Membersihkan Sungai Citarum bukan wewenang saya," ujarnya. "Pemerintah provinsi itu hanya koordinator." Program Citarum Bestari yang ia buat sejak 2016 dengan anggaran Rp 100 miliar setahun tak bisa mengubah sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Barat ini menjadi bersih, sehat, indah, dan lestari.

Menurut Aher, pangkal soalnya tak ada komandan revitalisasi Citarum karena banyak lembaga yang berkuasa di sungai sepanjang 269 kilometer Situ Cisanti di Pangalengan hingga bermuara di Laut Jawa itu. Kepada Mustafa Silalahi, Erwan Hermawan, dan Istman Musaharun dari Tempo, Gubernur Jawa Barat ini menjelaskan problem Citarum yang pelik di rumah dinasnya di Bandung pada pertengahan April lalu.

Air Citarum belum bisa diminum....

Membenahi Citarum itu perlu kerja sama dengan pemerintah pusat serta kabupaten dan kota. Kalau hanya kami, dari mana uangnya? Kami hanya koordinator.

Itu kendalanya?

Tiap lembaga bekerja sendiri. Saya juga jalan sendiri karena punya anggaran. Tapi paling serius dan paling sering disalahkan meskipun bukan kewenangan kami. Badan sungai itu diurus Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan hutan di hulu wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami tidak bisa sentuh badan sungainya, hanya sosialisasi ke masyarakat. Lalu apa masalahnya? Tidak ada komandan. Kalau ada yang mengomandani, bisa selesai. Sekarang sudah ada Pak Luhut Pandjaitan (Menteri Koordinator Kemaritiman) sebagai komandannya.

Mengapa baru sekarang ada komandan? Apa tak disampaikan sejak dulu?

Mengeluh sih sudah lama, tapi baru sekarang direspons. Sejak 2009, sudah dikerjakan bareng-bareng, tapi setiap lembaga bekerja sendiri-sendiri.

Sekarang mengeluh kepada siapa?

Respons Pak Luhut sangat cepat. Sekarang ada peraturan presiden yang memayungi semua lembaga. Saya jadi ketua satuan tugasnya, wakil dipegang dua Panglima Komando Militer Siliwangi dan Jakarta Raya serta Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Jakarta.

Bukankah Citarum tak beres karena Anda kurang tegas menindak perusahaan yang membuang limbah?

Kami pernah melaporkan pabrik yang jelas-jelas melanggar kepada polisi. Tapi, di pengadilan, hakim membebaskannya. Dalam konteks hukum, pengawas pabrik itu seharusnya yang memberikan izin. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten dan kota. Tapi, memang, sewaktu komandannya gubernur, tidak dihormati lembaga di bawahnya.

Kahatex itu melanggar karena membuat bangunan di sempadan sungai....

Mereka berjanji akan membongkar.

Kami cek masih berdiri....

Saya belum ke sana lagi.

Sejak kapan Anda mulai membersihkan Citarum?

Sejak 2009. Saya pernah mau membeli Gunung Wayang pada 2008 dengan APBD karena salah satu kunci membenahi Citarum adalah menghijaukan daerah hulu yang dikuasai masyarakat. Tapi enggak jadi karena ada kewenangan berbeda-beda itu. Baru pada 2017, kewenangan Citarum pindah ke pemerintah pusat dan provinsi. Lagi pula, kalau kami beli, uang dari mana?

Jadi Citarum Bestari itu apa dampaknya?

Berhasil mengurangi sampah meskipun pada musim hujan jadi sedih lagi karena kembali banyak. Dulu kotoran sapi itu 480 ton per hari, industri 280 ton sehari. Sekarang sudah berkurang meski tak menyeluruh. Kami juga berhasil menyadarkan masyarakat di beberapa desa untuk tidak membuang sampah ke sungai melalui program ecovillage. Tentara membantu kami dalam mengubah perilaku masyarakat.

Sekarang program itu diambil alih Presiden?

Bukan diambil alih. Program tiap lembaga disatukan dan komandannya pemerintah pusat.

Citarum selalu jadi komoditas politik. Sekarang, menjelang pemilihan presiden, Citarum mau dibenahi. Apa itu juga karena Jokowi mau menggaet pemilih Jawa Barat?

Kalau itu, tanya ke pengamat politik.