Setelah janji tak jadi bestari

Dengan anggaran Rp 100 miliar setahun, Aher hanya bisa menyentuh masyarakat lewat sosialisasi agar mereka tak membuang sampah ke sungai. Ia tak berkutik dengan birokrasi kewenangan tiap lembaga negara. Aher mengklaim sosialisasi itu bisa mengurangi separuh jumlah sampah yang merungkup Citarum.

Adapun Kementerian Pekerjaan Umum menghabiskan sekitar Rp 1 triliun tiap tahun untuk mengeruk dasar sungai, membangun kolam pencegah banjir, dan melakukan pengerjaan fisik lain. Kementerian Lingkungan Hidup menghijaukan lahan 5.475 hektare di daerah hulu pada 2015.

Belakangan, Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi Mayor Jenderal Doni Monardo juga turun ke Citarum. Doni ada dalam pertemuan antara Aher dan Luhut di Aryaduta itu. Ia juga memaparkan programnya membersihkan Citarum. Namanya Citarum Harum.

Doni memerintahkan 22 kolonel-satu kolonel bisa membawa 400 anggotanya-turun ke hulu Citarum di Situ Cisanti untuk membersihkan area tersebut dari lumpur dan sampah serta melakukan penghijauan sejak 22 November 2017. Setiap tentara mendapat upah Rp 65 ribu sehari. Doni mengajak pengusaha menyumbang Yayasan Citarum untuk keperluan itu.

Hingga awal April lalu, kas Yayasan terisi Rp 50 miliar. Artha Graha Group, perusahaan milik taipan Tomy Winata; Mayapada Group; dan Intercontinental turut menyumbang. "Pabrik yang mencemari Citarum tak akan kami terima," kata Doni.

Menurut Ahmad Heryawan, Citarum tak akan bersih meski pemerintah punya segudang program dan uang jika tak ada komandannya. Karena itu, ia meminta Menteri Luhut Pandjaitan memimpin pembersihan Citarum. "Kalau komandannya gubernur, tidak ada yang menghormati," ujarnya.

Dua pekan kemudian, Aher kembali bersua dengan Luhut setelah peresmian jalan tol Soreang-Pasir Koja, yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Di sela-sela acara, Aher mengulang pemaparannya kepada Jokowi. Begitu juga Mayor Jenderal Doni Monardo. "Presiden terlihat sangat peduli," kata Aher.

Menurut Aher, Jokowi lalu meminta Luhut merealisasi usul Aher dan Doni itu. Pada Januari lalu, Jokowi menggelar rapat kabinet terbatas membahas khusus soal ini. Hasilnya perlu sosialisasi kepada pabrik yang mencemari sungai, pelibatan polisi dan tentara, hingga penegakan hukum kepada perusahaan yang melanggar aturan. "Siapa saja akan kami hajar. Tidak ada kompromi," ujar Luhut.

Sebulan setelah rapat terbatas, Jokowi mengunjungi Cisanti. Bersama Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan masyarakat sekitar, ia menanam 1.000 pohon untuk penghijauan. Dalam foto-foto resmi Istana Kepresidenan, hulu Citarum itu tampak bersih dan airnya bening. Kepada wartawan, Jokowi berharap revitalisasi Citarum rampung dalam tujuh tahun.

Jokowi makin serius memperhatikan Citarum dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Citarum pada 15 Maret 2018. Ia menunjuk Luhut Pandjaitan sebagai koordinator dan Ahmad Heryawan sebagai komandan satuan tugas dengan wakil Panglima Komando Militer Siliwangi dan Jakarta, juga kepala kepolisian Jawa Barat dan Jakarta.

Di mana Citarum Harum? Kendati ada Pangdam Siliwangi dalam struktur itu, Citarum Harum tak tersebut dalam peraturan presiden. Doni Monardo bahkan ditarik ke Jakarta menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sehari setelah peraturan itu terbit. "Program dan inisiatif dia bagus," kata Luhut Pandjaitan.

Ketika ditemui untuk mengklarifikasi soal "pendepakannya" dari Citarum, Doni Monardo menolak menjelaskan. Ia meminta Tempo menanyakannya kepada Kantor Staf Presiden (KSP). Staf Ahli Deputi II Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan, mengaku ditelepon Doni untuk membahas Citarum seusai pertemuan jalan tol Soreang-Pasirkoja (Soroja). "Beliau mengaku diminta Kang Teten menghubungi saya," ujarnya.

Di KSP, Abetnego mengurus lingkungan. Sebagai mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, ia paham seluk-beluk Citarum. Semasa di Walhi, ia menggugat Kahatex, meski kalah di pengadilan. Kang Teten yang disebut Abetnego adalah Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan waktu itu. Teten, menurut Ahmad Heryawan, hadir ketika ia dan Doni Monardo menjelaskan soal Citarum di depan Joko Widodo dalam pertemuan Soroja.

Setelah itu, Abetnego dan Doni acap menggelar rapat membahas program Citarum untuk dituangkan dalam peraturan presiden. Menurut Abetnego, ada beberapa kali rapat melibatkan pelbagai lembaga yang mengurus Citarum hingga terbit peraturan presiden tersebut. Doni kini tak terlibat lagi meski punya kewenangan di Yayasan Citarum.

Menurut Ketua Walhi Jawa Barat Dadan Ramdhan, Citarum acap dijadikan komoditas politik oleh para politikus. Seperti Ahmad Heryawan pada 2013, kata Dadan, Presiden Jokowi berharap keseriusannya membenahi Citarum berbuah kenaikan elektoral dalam pemilihan presiden tahun depan. Di provinsi dengan pemilih terbesar ini, Jokowi kalah oleh Prabowo Subianto pada Pemilihan Umum 2014.

Sementara itu, Ahmad Heryawan, yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden dari Partai Keadilan Sejahtera, menyorongkan "proposal" Citarum agar dilirik Jokowi menjadi calon wakilnya. Aher tertawa ketika ditanyai soal kepentingan politik di balik Citarum. "Kalau soal itu, tanya pengamat saja," ucap Aher, yang jabatannya berakhir tahun ini.

Luhut Pandjaitan menyangkal jika disebut memanfaatkan Citarum untuk merebut hati pemilih Jawa Barat bagi Jokowi. "Logikanya di mana?" ujarnya. "Tak ada urusan dengan mendongkrak suara Jokowi. Ini murni lingkungan karena Citarum jadi sungai terjorok di dunia yang tak pernah kita urus secara serius."

Teten Masduki juga menyangkal politisasi Citarum. Menurut dia, Jokowi sudah lama menaruh minat kepada Citarum, tapi perhatiannya berantakan akibat demonstrasi umat Islam yang ingin Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dipenjarakan sejak 2 Desember 2016. "Jawa Barat itu apa yang menyatukan? Citarum."