Habis-habisan di Putaran Akhir

DI depan 667 ketua rukun tetangga se-Kecamatan Jaten, Wakil Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, Rohadi Widodo, berpidato berapi-api tentang perlunya para pejabat terendah dalam struktur pemerintahan itu menggiatkan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Apalagi pemerintah kabupaten telah mencairkan insentif Rp 1 juta bagi tiap ketua RT-acara pokok pertemuan di bangsal Balai Desa Dagen pada Selasa siang pekan lalu itu.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut menjelaskan bahwa insentif baru dibagikan walau ia dan Bupati Juliyatmono terpilih pada Oktober 2013. Alasannya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 dua bulan lalu. "Ini janji kampanye yang harus kami wujudkan," ujarnya. Sebelum kepada Jaten, insentif dibagikan kepada lima dari tujuh kecamatan di kabupaten yang terdiri atas 8.000 ketua rukun tetangga itu.

Di akhir pidato, Rohadi berpesan agar hadirin mengingatkan warga di lingkungannya untuk datang ke tempat pemungutan suara pemilihan presiden pada 9 Juli pekan ini. "Yen pengen melu Bupati, pilih nomor siji (jika ingin ikut Bupati, pilih nomor satu)," katanya, disambut gemuruh tepuk tangan hadirin yang menyesaki gedung serbaguna itu.

Nomor satu adalah pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, calon presiden dan wakil presiden yang diusung koalisi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Partai bupati dan wakilnya itu bergabung dalam koalisi ini.

Bupati Juliyatmono, Ketua Golkar Karanganyar yang menjadi ketua tim sukses Prabowo-Hatta di kota itu, tersenyum mendengar pidato wakilnya. Saat pembawa acara menyilakannya naik mimbar, ia mengulangi omongan Rohadi tentang calon presiden yang mesti dipilih. Ia mengatakan pasangan Prabowo-Hatta cocok menjadi presiden. "Kabeh apik, tapi piye-piye, sing menang tetep nomor siji, ora nomor loro (semua bagus, tapi bagaimanapun, yang menang tetap nomor satu, bukan nomor dua)," ujarnya. Lagi-lagi kalimat ini disambut tempik-sorak para ketua rukun tetangga.

Baik Rohadi maupun Juliyatmono menampik anggapan bahwa pidato dan insentif Rp 8 miliar buat semua ketua rukun tetangga itu merupakan bagian dari kampanye untuk Prabowo. Ia hanya menegaskan, koalisi menargetkan 60 persen suara untuk pasangan Prabowo-Hatta. "Tak sepakat dengan ajakan saya tak apa. Tapi sepakat lebih baik," kata Rohadi. Juliyatmono menimpali, "Ini bukan kampanye, hanya meminta bantuan rukun tetangga agar warga menggunakan hak pilih."

Esoknya, Rohadi dan Juliyatmono membagikan insentif yang sama kepada mereka yang belum mendapatkannya. Namun pertemuan di Balai Desa Wonorejo, Gondangrejo, itu tak lagi dibumbui kampanye. Joko Susilo, Ketua Pengawas Pemilihan Gondangrejo, hadir di sana karena mendapat laporan kampanye terselubung bupati ini. Juga ada relawan dari tim calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang merekam pertemuan itu. "Pejabat dilarang berkampanye sepanjang ia menjadi pejabat publik," ujar Ketua Pengawas Pemilihan Umum Karanganyar Joko Mulyono.

Kepala daerah yang berkampanye untuk Prabowo tak hanya di Karanganyar. Wali Kota Depok, Jawa Barat, Nur Mahmudi Ismail, secara eksplisit juga meminta kepala dinas dan kepala seksi bawahannya memilih pasangan nomor urut satu. Kejadiannya sewaktu ia dipotret makan nasi jagung untuk mengkampanyekan program "One Day No Rice" di 7-Eleven Margonda pada 14 Juni lalu. "Selesai pemotretan, kami diminta memilih nomor satu," kata seorang anggota staf kepala dinas yang hadir di sana.

Nur Mahmudi tak mau menanggapi kejadian itu dengan alasan ia bukan juru kampanye. Kepala Sub-Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan Jumali mengatakan pemotretan itu atas permintaan 7-Eleven karena mereka menjual nasi jagung yang akan diiklankan Nur Mahmudi. "Saya tak tahu kalau ada permintaan memilih nomor satu," ujarnya kepada Ilham Tirta dari Tempo. "Mungkin setelah itu ada pertemuan."

Pengaduan tentang pegawai negeri dan kepala daerah yang tak cuti tapi berkampanye marak selama sepekan terakhir. Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara banyak menerima aduan ketidaknetralan itu. Dengan alasan itu, Menteri Azwar Abubakar menulis surat edaran yang melarang pegawai negeri sipil mengkampanyekan salah satu calon. "Jika ada PNS seperti itu, harap diberi sanksi," kata politikus Partai Amanat Nasional ini Jumat pekan lalu.

Selain pegawai negeri, bintara pembina desa terlihat bergerak mengkampanyekan Prabowo. Di Desa Tolo Oi, Sumbawa, Sersan Adnan mengetuk pintu rumah penduduk guna mengkampanyekan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat itu. Awalnya, ia beralasan bertugas mengecek situasi desa yang berjarak 135 kilometer dari Bima, Nusa Tenggara Barat, yang baru saja dilanda rusuh antarwarga tersebut. "Begitulah kalau pemimpin kita tak tegas," ujarnya, seperti ditirukan Gde, warga transmigran di desa itu.

Adnan, menurut Gde, lalu bercerita tentang riwayat tugasnya di Timor Timur bersama Prabowo Subianto pada akhir 1990-an, termasuk menyaksikan ketegasannya sebagai militer. "Kalau Prabowo jadi presiden, negara lain pasti takluk," katanya. Ia mewanti-wanti warga desa agar tak mengabarkan kedatangannya karena, "Ini tugas atasan yang bersifat rahasia."

Komandan Resor Militer 162 Kolonel (Arh) Kuat Budiman menyanggah telah memerintahkan anak buahnya mengarahkan pilihan warga Sumbawa kepada Prabowo. "Sudah saya perintahkan babinsa tetap netral, tak mendukung sana-sini," ujarnya. Adnan tak bisa dilacak karena tak ada di rumah ataupun di kantornya. Menurut seorang anggota intelijen di Komando Rayon Militer Torano, Adnan sedang berkeliling ke desa pelosok untuk ikut kerja bakti.

Seorang anggota tim sukses Prabowo, bekas anak buahnya di militer, mengatakan penggarapan pemilih dari keluarga tentara dan pengerahan babinsa serius digenjot. "Sudah 99 persen keluarga tentara ke kami," katanya. Cara kampanyenya adalah menyebarkan isu royalnya Prabowo semasa aktif di dinas militer. Adapun jenderal-jenderal di kubu Jokowi digambarkan korup semasa memimpin prajurit. Dalam wawancara dengan Tempo, Prabowo optimistis keluarga militer berpangkat bintang satu ke bawah akan memilihnya.

MENGGARAP keluarga tentara dan birokrat menambah sengit pertarungan kampanye kubu Prabowo Subianto dan Joko Widodo di pekan terakhir menjelang 9 Juli. Sepuluh gubernur mengajukan cuti untuk menjadi juru kampanye bagi kedua kubu. Dari sisi jumlah, Prabowo paling banyak mendapat dukungan kepala daerah: 18 gubernur dari partai pendukung Prabowo dan 9 di kubu Jokowi.

Tim sukses Prabowo, yang dipimpin mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., memfokuskan kampanye pekan terakhir ini di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sudah sepekan ia berkantor di Surabaya untuk merebut pemilih Nahdlatul Ulama, basis pendukung Partai Kebangkitan Bangsa, yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan menyokong Jokowi. Di Jawa Timur, elektabilitas Prabowo 15 persen lebih rendah daripada Jokowi. "Jawa Tengah juga agak susah karena basis PDI Perjuangan," ujar Mahfud.

Bergabungnya mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, menurut Mahfud, menjadi tambahan amunisi untuk memperkecil kekalahan Prabowo. Rustriningsih merupakan kader PDI Perjuangan yang loyal sejak menjadi Bupati Kebumen-dua periode. Ia membelot setelah PDI Perjuangan tak mengizinkan suaminya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pengganti antarwaktu Ganjar Pranowo, yang menjadi Gubernur Jawa Tengah.

Sementara tim Prabowo berfokus di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kubu Jokowi intens menggarap Jawa Barat. Di provinsi dengan jumlah pemilih terbesar (33 juta) itu, elektabilitas Jokowi lebih rendah dua persen daripada Prabowo. Setidaknya itu terlihat dari survei pekan lalu oleh PolMark Research Center, lembaga konsultan politik pasangan Jokowi-JK yang dipimpin pengamat politik Eep Saefulloh Fatah.

Menurut Eep, kampanye hitam yang disebarkan melalui tabloid Obor Rakyat efektif menggerus dukungan Jokowi dari masyarakat Jawa Barat, yang termakan kampanye sentimen ras dan agama yang menyebut Jokowi beragama Kristen. Penurunan elektabilitas itu juga disebabkan oleh masih loyalnya sekitar 17 ribu relawan Ahmad Heryawan, politikus Partai Keadilan Sejahtera, saat pemilihan gubernur tahun lalu. Eep adalah konsultan politik Heryawan saat itu.

Karena itu, Jokowi dan Jusuf Kalla menggelar jumpa pers di Bandung dengan menegaskan kembali sembilan program nyata, seperti kenaikan gaji TNI dan polisi, remunerasi pegawai negeri, dana desa Rp 1,4 miliar, pembangunan 5.000 pasar tradisional, juga irigasi 3,5 juta hektare. Konferensi pers ini dilakukan untuk menangkal isu bahwa kebijakan Jokowi tidak ramah kepada pegawai negeri sipil, termasuk pelaksanaan lelang jabatan.

Menurut sekretaris tim pemenangan Jokowi-JK, Andi Widjajanto, program tersebut diluncurkan di Bandung karena timnya menganggap paling susah merebut pemilih di Jawa Barat dibandingkan dengan sepuluh provinsi prioritas lain. Wilayah selatan dan barat provinsi itu, yang merupakan basis massa Partai Keadilan Sejahtera, adalah wilayah terberat. "Terutama Sukabumi, Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya," katanya.

Tokoh-tokoh Jawa Barat terlihat dalam deklarasi program itu, seperti Solihin Gautama Purwanegara. Gubernur Jawa Barat 1970-1974 ini membentuk Relawan Hebat Jokowi dengan menggerakkan ribuan petani. Jokowi juga menyambangi pesantren, seperti Al Ma'soem di Kota Bandung. Sekitar 5.000 santri gegap-gempita menyambut kedatangan Jokowi. Di tengah keriuhan itu, pemimpin pesantren, Nanang Iskandar Ma'soem, terkena serangan jantung dan meninggal di pelukan Jokowi.

Untuk menggenjot pemilih Jawa Barat, tim kampanye Jokowi memetakan sasaran kampanye hingga ke desa, terutama desa yang belum terjamah kampanye Prabowo. Menurut Andi, relawan menjadi tulang punggung tim pemenangan meski tak terorganisasi. "Ada 72 ribu relawan di 72 kabupaten prioritas yang sedang ketuk pintu dengan logistik cukup," ujarnya.

Untuk Jawa Barat, pusat logistik tim Jokowi berada di Jalan Kiai Luhur, Bandung. Ini rumah bos Medco Energi, Arifin Panigoro, yang disumbangkan untuk kepentingan pemenangan. Pada Rabu pekan lalu, rumah kuno berhalaman jembar ini riuh oleh hilir-mudik orang dan truk mengangkut kebutuhan kampanye: dari spanduk, pin, kaus, hingga berbal-bal tabloid Obor Rahmatan Lil Alamin untuk menangkal propaganda hitam. "Saya yang mendatangkannya sebagai penghubung relawan dan kader partai," kata Selly Andriani Gantina, anggota DPRD Jawa Barat dari PDI Perjuangan, kepada Akbar Tri Kurniawan dari Tempo.

Selain pertarungan di tingkat elite, persaingan di kalangan relawan tak kalah sengit. Sepekan terakhir, posko-posko relawan Joko Widodo di pelbagai pelosok mendapat laporan. Menurut koordinator relawan Jokowi, Eva Sundari, intimidasi dilakukan oleh relawan Prabowo, birokrat, hingga aparat keamanan, seperti polisi dan tentara.

Di Garut, misalnya, sejumlah kelompok relawan diintimidasi oleh aparat kepolisian. Tentara disebutnya melarang pemasangan spanduk. Sejumlah pesantren dirusak karena menyiapkan deklarasi dukungan untuk Jokowi. Santrinya diancam di jalan. "Kami diminta meneken surat tak ada jaminan perlindungan dari Kepolisian Resor Garut," ujar Iwan Setiawan, Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat, saat akan berorasi di Lapangan Nagreg, Sabtu dua pekan lalu.

Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Garut Ajun Komisaris Saefullah menyangkal mengintimidasi relawan Jokowi. Menurut dia, surat pernyataan itu prosedur tetap untuk setiap kegiatan kampanye yang melibatkan orang banyak. "Mungkin itu salah persepsi mereka saja sehingga merasa terintimidasi aparat," kata Komandan Distrik Militer Garut Letnan Kolonel Infanteri Bungkus Hadi Suseno.

Di Surabaya, ada pembagian kaus bergambar Prabowo Subianto, nasi kotak, dan uang Rp 50 ribu kepada peserta kampanye serta warga kota yang melintasi Stadion Tambaksari. Misalnya yang dialami Joe Ismail, karyawan Indomaret, yang berniat berziarah ke makam neneknya sehari sebelum Ramadan, Sabtu dua pekan lalu. Saat dia mendekat ke stadion, panitia membagi-bagikan kaus, uang, dan stiker itu.

Ketika akan meneruskan perjalanan ke makam bersama empat saudaranya, Joe melihat kerumunan lain agak jauh dari stadion. Mereka mengatasnamakan Relawan Jokowi yang sedang mengumpulkan uang dan kaus bergambar Prabowo itu. Merasa tak berhak atas uang itu, Joe memberikan semua pemberian tersebut. Banyak orang yang melakukan hal serupa. Setelah dihitung, uang terkumpul Rp 3.420.000. "Saya ikut melihat mereka mentransfer ke rekening Jokowi di Bank BRI," ujar Joe, warga Manukan berusia 20 tahun.

Tjutjuk Sunaryo, anggota tim sukses Prabowo-Hatta untuk wilayah Jawa Timur, mengatakan tak tahu ada pembagian uang dan kaus pekan lalu. "Seingat saya, tak ada kampanye di Tambaksari pekan lalu. Tak tahu kalau relawan di luar tim sukses," katanya.

Andi Widjajanto optimistis secara nasional Jokowi-JK meraih 58 persen suara. Lapis terakhir mempertahankan target itu adalah menggandakan saksi di tiap bilik suara, terutama di wilayah kunci yang bukan basis Jokowi, seperti Jakarta dan Jawa Barat. Adapun Mahfud menargetkan Prabowo-Hatta mendapat 62 persen. "Kuncinya Jawa Timur: siapa pun yang menang di sini akan menjadi presiden," ujarnya.

Bagja Hidayat, Mustafa Silalahi (Jakarta), Ukky Primartantyo (Karanganyar), Edwin Fajerial (Surabaya), Akhyar M. Nur (Sumbawa)

Pertempuran Terakhir

Drama koalisi ditutup dengan bergabungnya Partai Demokrat sebagai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dari perolehan suara partai politik dalam pemilu legislatif, Prabowo-Hatta kini unggul dukungan atas Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tapi bukan partai yang akan memilih mereka sebagai pemenang, melainkan sekitar 190 juta pemilih.

Jokowi-JK
40,88%