Sasaran Pansus Haji DPR Membongkar Permainan Kuota Haji Khusus

Gagasan penggunaan hak angket semula tak mendapat dukungan penuh dari semua fraksi di DPR. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto pada 27 Juni 2024 menuturkan, pembentukan panitia khusus haji seharusnya dimulai setelah semua anggota jemaah haji kembali dari Tanah Suci. PAN berbalik arah setelah mayoritas fraksi sepakat menggunakan hak angket.

Begitu pun Partai NasDem sempat maju-mundur menyetujui pembentukan pansus haji. Tiga anggota Komisi bidang Agama bercerita, sejumlah politikus NasDem awalnya keberatan menggunakan hak angket. Partai itu diduga khawatir pansus haji akan menyeret-nyeret perusahaan milik Ketua Umum NasDem Surya Paloh, PT Pangansari Arabia.

Perusahaan di bawah bendera Media Group itu menjadi pemasok katering untuk ibadah haji sejak 2023. Wakil Ketua Komisi bidang Agama sekaligus anggota Tim Pengawas Haji yang menangani masalah katering, Marwan Dasopang, menjelaskan, tahun ini Pangansari memasok bumbu-bumbu untuk vendor yang menyediakan makanan bagi jemaah.

Juru bicara Pansus Haji dari NasDem, Kamran Muchtar Podomi, membantah jika partainya disebut ragu-ragu mendukung hak angket karena urusan katering Pangansari. Ia mengklaim partainya berniat mengurai persoalan haji, termasuk dugaan permainan kuota khusus. “Pansus melekat dengan tugas pengawasan DPR,” ucap Kamran melalui WhatsApp kepada Tempo, Sabtu, 13 Juli 2024.

Lembar usulan hak angket langsung beredar sebelum rapat berakhir. Tercatat 35 anggota DPR dari semua fraksi membubuhkan tanda tangan. Dalam hitungan jam setelah rapat berjalan, sejumlah anggota Tim Pengawas Haji dan anggota Komisi bidang Agama yang tak hadir mendapat panggilan telepon dari sekretariat komisi agar menandatangani hak angket.

Rapat paripurna ke-21 tahun sidang 2023-2024 dengan salah satu agendanya mendengar pendapat fraksi-fraksi terhadap usul hak angket tentang pengawasan haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 9 Juli 2024. Antara/Rivan Awal Lingga

Seorang politikus PKB yang menerima panggilan telepon bercerita, ada perintah dari Muhaimin Iskandar kepada para anggota fraksi melalui sekretariat komisi untuk meneken usulan tersebut. Orang-orang dekat bekas Menteri Ketenagakerjaan itu juga menghubungi politikus partai tersebut agar menandatangani hak angket. “Itu biasa, saling mengecek,” tutur Muhaimin.

Para pengusung hak angket pun melobi anggota Dewan dari komisi lain. Seorang anggota Komisi bidang Badan Usaha Milik Negara mengaku didatangi oleh John Kenedy Azis, inisiator hak angket dari Golkar, yang meminta komisinya mendorong penyelidikan masalah transportasi. Penerbangan haji 2024 dilayani oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, mitra Komisi bidang BUMN.

John beralasan Pansus Haji membutuhkan kerja sama antarkomisi. “Karena pelaksanaan haji ini melibatkan banyak kementerian, lembaga, dan mitra,” kata John saat dihubungi, Rabu, 10 Juli 2024.

Semua fraksi di DPR akhirnya menyepakati penggunaan hak angket. Pada Selasa, 9 Juli 2024, rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh Muhaimin pun menyetujui pembentukan pansus haji. Hak penyelidikan ini menjadi yang pertama disahkan DPR periode 2019-2024.

•••

MESKI pembentukan panitia khusus haji baru diketok pada Juli, upaya mendorong penggunaan hak angket menguar sejak April 2024 atau tiga pekan sebelum pemberangkatan calon haji kelompok terbang pertama. Empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tergabung di Tim Pengawas Haji dan seorang narasumber di lingkaran dekat Istana bercerita, Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa berkali-kali membicarakan rencana pembentukan pansus.

Para politikus Golkar merembukkan upaya pembentukan pansus bersama Ketua Umum Airlangga Hartarto pada saat umrah, akhir April 2024. Hingga Sabtu, 13 Juli 2024, Airlangga tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo. John Kenedy Azis mengaku berkomunikasi dengan pimpinan Komisi bidang Agama soal pembentukan pansus. “Untuk perbaikan haji, tak ada maksud lain,” tutur John.

PKB pun berkeinginan pansus selesai bekerja sebelum pemerintahan Joko Widodo berakhir. Tiga kolega Muhaimin Iskandar yang mendengar langsung diskusi di internal partai itu menuturkan, pansus bertujuan mendongkel Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dari posisinya. Setidaknya kisruh haji menjadi catatan merah untuk Yaqut agar tak berada di kabinet mendatang.

Muhaimin tak membantah informasi soal target pansus dipercepat. “Toh, semua pemimpin DPR sudah setuju ada pansus,” kata Muhaimin. Namun ia membantah jika pansus itu disebut bertujuan membidik Yaqut, kolega separtainya. “Enggak ada urusannya dengan Yaqut,” ujar Muhaimin.

Sejumlah politikus PKB melihat hubungan Muhaimin dengan Yaqut tak harmonis empat tahun belakangan. Muhaimin dan Yaqut berpisah jalan sejak bekas Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor itu diangkat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agama pada Desember 2020 menggantikan Fachrul Razi.

Kala itu Muhaimin disebut mengusulkan calon lain alih-alih Yaqut sebagai Menteri Agama. Hubungan keduanya meruncing setelah beredar kabar Yaqut bakal mengambil alih kursi Ketua Umum PKB. Mereka berbeda jalan dalam pemilihan presiden. Yaqut mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sedangkan Muhaimin menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan.

Muhaimin menampik anggapan bahwa Pansus Haji bernuansa politik. Ia menyebutkan kursi Menteri Agama bukan milik PKB. “Menteri Agama jatah PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), bukan PKB,” tutur Muhaimin.

Sedangkan Yaqut tak membantah bila hubungannya dengan Muhaimin disebut berjarak. “Di PKB, saya ini pejabat teras, pejabat yang hanya di teras dan tak bisa masuk ke dalam,” ucap Yaqut kepada Tempo di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juli 2024.

Lengser-tidaknya Yaqut tentu masih menunggu hasil penelusuran Pansus Haji. Para pengusung hak angket mengaku telah mengumpulkan peluru untuk membongkar persoalan ibadah haji 2024, termasuk kuota haji khusus. “Pansus sedang mengejar masalah kisruh kuota itu,” kata Wakil Ketua Komisi bidang Agama DPR, Marwan Dasopang.