Harap-Harap Cemas di Klender

HARAP-HARAP cemas sedang menghantui para pemegang formulir perumahan Perumnas di Klender Jakarta Timur, hari-hari belakangan ini. Setelah selama 15 hari sejak 1 Pebruari untuk mendapatkannya dengan menyerbu loket-loket yang tersedia di sana. Dan meski dikatakan drs. Syaifullah, kepala urusan Pengelolaan Proyek Perunahan Perumnas, "pengeluaran formuir tak dibatasi, tapi yang dibatasi hanya waktu pengambilan (mulai jam 9 samai dengan jam 3 sore)," toh akhirnya 5.127 formulir berhasil diperebutkan para peminat rumah murah Klender tersebut. Jubir Perumnas Pusat drs. Irans Khuana jauh-jauh hari sudah memperingatkan, "biar pun formulir sudah didapat, tak otomatis rumah bisa didapat." Tentu saja. Apalagi di luar dugaan warga kota, ternyata yang diperebutkan pun bukan 7.700 rumah murah yakni jumlah seluruhnya yang akan dibangun Perumnas di Klender. Melainkan hanya sekitar 3000 unit. Yakni terdiri dari 683 rumah sederhana (rumah yang termasuk komplit dan permanen) dan sisanya rumah inti (masih harus dikembangkan penghuni sendiri). Sisa dari 7.700 tadi masih harus menunggu tahap pembangunan berikutnya. Peminat memang amat besar. Jauh lebih besar dari kemampuan Perumnas sendiri. Dan seperti dikatakan ir. Radinal Mochtar, Dirut Perumnas, "sejak awal 1975 sampai dengan anggaran belanja 1978/1979 ini pemerintah sudah menanamkan dana Rp 81 milyar untuk proyek rumah murah." Toh kebutuhan warga kota akan perumahan belum bisa dipenuhi. Perbaikan Kampung Radinal mengingatkan pembangunan rumah murah yang dilaksanakan Perumnas adalah dalam rangka program pemerintah di bidang perumahan secara keseluruhan. Artinya sebagian dari program yang meliputi pembangunan perumahan atau lingkungan tempat tinggal di kampung-kampung yang telah ada yang dikenal sebagai "perbaikan kampung." Ini misalnya dilakukan DKI Jakarta yang kini meluas ke Surabaya, Cirebon, Bogor dan kota-kota lainnya. Lalu program penyediaan tanah matang dan rumah inti (sites and services). Yakni pembangunan rumah-rumah berdasarkan pola terencana dalam suatu lingkungan yang ada, tapi masyarakat boleh mengembangkan sendiri rumah-rumah itu. Selanjutnya program rumah sederhana. Kedua tugas terakhir itu dibebankan kepada Perumnas. Namun meskipun 73.000 rumah murah (53 ribu berupa rumah inti) diprogramkan Perumnas di berbagai kota, jumlah itu belum bisa menutup kebutuhan. Bagi DKI Jakara yang berpcnduduk lebih S juta dan dengan sendirinya kebutuhan akan rumah murah besar ketimbang kota-kota lainnya, mendapat bagian separuh dari 53.000 itu. Ini dikaitkan dengan pengembangan Jabotabek. Hingga lokasinya akan disebar di Tanggerang (175 ha), Bekasi (100 ha), Bogor (115 ha) dan Serpong. Kesemuanya masih dalam proses kata ir. Radinal. Setelah Depok Baru (112 ha) yang sudah selesai dan dihuni sebanyak 5000 unit, April mendatang akan menyusul di Depok 11 sebanyak 10.000 unit di tanah seluas 270 ha. Selanjutnya di Depok Utara 1300 unit (35 ha). Cara Memergoki Radinal merasa tak perlu menyebutkan angka-angka kebutuhan warga kota akan rumah. Yang terang kebutuhan lebih besar dari kemampuan Perumnas, katanya. Karena itu agar yang memperoleh rumah Perumnas benar-benar yang butuh. Radinal mengancam akan mengeluarkan para penghuni Depok Baru bila ternyata bukan pemohon sendiri yang mendiaminya. Untuk Klender Radinal telah memerintahkan Syaifullah agar melakukan 5 tahap penelitian untuk menghindarkan dari ketentuan yang berlaku. Menurut Syaifullah, "akan dilakukan satu cara untuk memergoki, apakah seseorang memang benar-benar belum punya dan butuh rumah." Sementara itu dari Balaikota DKI muncul kabar baru. Yakni Pemda DKI sedang menyiapkan suatu proyek pembangunan dalam suatu kesempatan rumah murah sendiri di luar Perumnas. Itu diungkapkan Gubernur DKI Tjokropranolo kepada DS Karma dari TEMPO. "Saya sudah membicarakannya dengan Dirjen Cipta Karya dan beliau setuju," kata Tjokro. Menurut Gubernur, lokasinya sekitar Muara Karang, di tepi laut. "Sudah saya bicarakan dengan Menpan Sumarlin. Sedang dalam penelitian," ujar Gubernur Tjokropranolo awal Maret lalu.