SEJAK berhenti sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Haryono Suyono kembali ke pos lama: Wakil Ketua Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, salah satu yayasan yang didirikan Soeharto. Dia aktif di sana sejak 1996. Karena Soeharto non-aktif, dialah yang sekarang mengendalikan penyaluran kredit untuk para pengusaha kecil.
Dalam kasus ini, Haryono diduga tahu persis penyaluran dana nonbujeter Bulog. Dalam sebuah wawancara, Akbar Tandjung mengaku menyalurkan dana Rp 40 miliar itu lewat yayasan yang ditunjuk Haryono. Benarkah? Dari kantornya di lantai empat Gedung Granadi, Kuningan, Jakarta, Jumat lalu, ia menjawab.
Anda hadir dalam rapat kabinet awal tahun 1999 yang dihadiri Presiden Habibie, Akbar Tandjung, dan Rahardi Ramelan?
Ya, karena saya sebagai Menko Kesra dan Taskin ditugasi Presiden menjadi koordinator program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Kita membutuhkan gerak cepat karena waktu itu ada bencana banjir, gempa, pertikaian di Maluku, Aceh, dan pengungsi mulai di Timor Timor. Pertemuan itu berlangsung di Istana Negara sekitar akhir Januari 1999. Saya lupa kapan tepatnya.
Dibicarakan juga soal pencairan dana nonbujeter dari Bulog?
Saya tidak ingat persisnya, tapi Presiden pernah menyinggung soal itu di depan saya dan beberapa menteri teknis. Kata Presiden, silakan pakai asal sesuai dengan prosedur.
Menteri teknis itu termasuk Menteri Perindustrian dan Perdagangan/Kepala Bulog Rahardi Ramelan dan Menteri-Sekretaris Negara Akbar Tandjung?
Saya tak ingat benar. Yang jelas, Presiden setuju soal penggunaan dana itu untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan program sejenisnya.
Benarkah setelah mengeluarkan dana Rahardi langsung menelepon Anda bahwa cek telah diserahkan kepada Akbar?
Tidak. Pak Rahardi cuma bilang kepada saya, "Tidak usah dipikirkan. Kita semua yang atur." Maksudnya, persoalan dana itu sudah diatur pemerintah. Saya kira begitulah.
Dan ternyata tidak sepeser pun yang masuk melalui kantor Anda?
Kami tidak pernah menerima uang apa pun. Bahkan kami tak tidak punya rekening di mana pun. Kantor Kesra itu hanya kantor koordinator dan perumus kebijakan. Semua uang dan rekeningnya ada di departemen teknis masing-masing. Dari zaman Pak Harto, Menko Kesra memang tak punya rekening sendiri. Lagi pula saya tidak pernah diberi tahu Pak Rahardi soal adanya dana yang masuk. Urusan pendanaan, saya tidak mau tahu, terserah para menteri. Saya tidak tahu berapa jumlahnya. Pertanggungjawabannya juga oleh menteri teknis.
Menurut Akbar, Andalah yang merekomendasi yayasan penerima dana itu.
Ndak pernah. Saya tidak pernah merekomendasi yayasan apa pun. Saya paling berhati-hati jika membuat rekomendasi atau memo. Memang banyak yang datang ke kantor saya, tapi saya persilakan mereka langsung ke Pak Rahardi atau Pak Akbar.
Benarkah Anda diperingatkan Muladi supaya tidak ikut membenar-benarkan skenario Akbar soal yayasan itu?
Ha-ha-ha…. Saya memang bertemu dengan Pak Muladi hari Minggu lalu saat mantu anak saya di Gedung Bidakara. Dia mengatakan agar saya menceritakan apa adanya. Saya juga bertemu dengan Pak Akbar. Saya tanya kenapa nama saya disebut. Katanya karena saya memang hadir di sana. Ya, sudah, memang saya ada di sana. Ini soal kedinasan, sesuai dengan jabatan saya. Lagi pula saya memang ingin menjawab apa adanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini