Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Indonesia Memilih Apa

30 Juni 2014 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

KETIKA pemilihan anggota legislatif baru saja rampung, nama calon presiden Joko Widodo berkibar-kibar. Sejumlah exit pool--survei yang digelar setelah pemilih mencoblos di tempat pemungutan suara--menjagokan Gubernur Jakarta itu menjadi RI-1. Namun, selama dua bulan kampanye presiden, peta berubah. Prabowo Subianto menempel ketat elektabilitas Jokowi. Penyebabnya, elektabilitas Jokowi digerogoti habis oleh serangan kampanye hitam. Indonesia memilih "apa" pada 9 Juli nanti?

HASIL EXIT POOL (4 APRIL 2014)

  • Prabowo Subianto 26,7 Persen
  • Joko Widodo 42,5 Persen
  • Aburizal Bakrie 13,1 Persen
  • Tidak menjawab 17,7 Persen

    SURVEI TERBARU

    Lingkaran Survei Indonesia 1-9 Juni 2014

  • PS-HR 38,9 %
  • JKW-JK 45 %
  • Belum memilih16,3 %

    Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis 6-12 Juni 2014

  • PS-HR 44,64 %
  • JKW-JK42,79 %
  • Belum memilih12,39 %

    Indobarometer 28 Mei - 4 Juni 2014

  • PS-HR36,5%
  • JKW-JK49,9%
  • Belum memilih 13,5 %

    PEROLEHAN SUARA LEGISLATIF

    PDIP

  • Jakarta
  • Banten
  • Jawa Barat
  • Jawa Tengah
  • Yogyakarta
  • Sumatera Selatan
  • Bengkulu
  • Lampung
  • Bangka Belitung
  • Kalimantan Barat
  • Kalimantan Tengah
  • Kalimantan Timur
  • Sulawesi Utara
  • Bali
  • Nusa Tenggara Timur
  • Maluku Utara

    PKB

  • Jawa Timur

    DEMOKRAT

  • Aceh
  • Sulawesi Barat

    GOLKAR

  • Sumatera Utara
  • Sumatera Barat
  • Riau
  • Jambi
  • Kalimantan Selatan
  • Sulawesi Tengah
  • Sulawesi Selatan
  • Gorontalo
  • Nusa Tenggara Barat
  • Maluku
  • Papua Barat

    PAN

  • Kepulauan Riau
  • Sulawesi Tenggara

    NASDEM

  • Papua

    JUALAN PRABOWO, JANJI JOKOWI

    "Kita kehilangan Rp 1.000 triliun kebocoran anggaran setiap tahun. This is not a joke."

    PRABOWO SUBIANTO
    Jakarta, 17 Oktober 1951 Akademi Militer 1974 Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Komandan Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat

    "Kami ingin kabinet ahli, orangnya boleh dari partai tapi yang terbaik.

    HATTA RAJASA
    Palembang, 18 Desember 1953 Institut Teknologi Bandung, Teknologi Perminyakan, 1973 Ketua Umum Partai Amanat Nasional Menteri Koordinator Perekonomian

    1. Memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UMKM, serta industri kecil dan menengah.
    2. Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, nelayan, dan pedagang kecil.
    3. Mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil.
    4. Melindungi dan memodernisasi pasar tradisional.
    5. Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh, termasuk buruh migran
    6. Mengalokasikan dana APBN minimal Rp 1 miliar per desa/kelurahan per tahun langsung ke desa/kelurahan. Dana APBN yang disiapkan sebesar Rp 385 triliun selama 2015-2019 bagi 75.244 desa/kelurahan.
    7. Mendirikan Lembaga Tabung Haji.
    8. Mempercepat reforma agraria untuk menjamin kepemilikan tanah rakyat, meningkatkan akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berkerakyatan, serta menyediakan rumah murah bagi rakyat.

    "Jangan pikir saya tak bisa tegas. Tegas itu berani memutuskan dan mengambil risiko."

    JOKO WIDODO
    Surakarta, 21 Juni 1961 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, 1980 Gubernur Jakarta

    JUSUF KALLA
    Watampone, 15 Mei 1942 The European Institute of Business Administration, Prancis, 1977 Wakil Presiden, 2004-2009

    1.Membangun sumber daya manusia melalui "Revolusi Mental".
    2.Membangun jalur tol laut sebagai solusi transportasi laut antarpulau dari Sabang sampai Merauke.
    3.Membangun 100 technopark sebagai pusat penelitian dan konsultasi pertanian dan energi.
    4.Membangun 6.000 puskesmas dan 50.000 rumah sehat dengan fasilitas rawat inap.
    5.Bantuan modal untuk 10 juta usaha kecil dan menengah dan pembangunan infrastruktur.
    6.Land reform melalui kepemilikan 10 juta hektare
    7.Pengurangan subsidi bahan bakar minyak secara bertahap dan mengalihkannya untuk membangun infrastruktur, irigasi, pendidikan, dan kesehatan.

    Bagja Hidayat | KPU, Indikator Politik Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting

  • Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

    Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

    Image of Tempo
    Image of Tempo
    Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
    • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
    • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
    • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
    • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
    • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
    Lihat Benefit Lainnya

    Image of Tempo

    Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

    Image of Tempo
    >
    Logo Tempo
    Unduh aplikasi Tempo
    download tempo from appstoredownload tempo from playstore
    Ikuti Media Sosial Kami
    © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
    Beranda Harian Mingguan Tempo Plus