Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal bekerja dari rumah atau WFH untuk mengatasi masalah kualitas udara Jakarta mendapatkan kritikan dari sejumlah kalangan. Siapa saja mereka? Lalu, apa kata mereka?
Kebijakan reaktif bersifat temporer
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai kebijakan itu sebagai kebijakan reaktif yang bersifat temporer.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tidak sustainable maupun bisa tuntas menyelesaikan masalah polusi udara Jakarta," kata Shinta kepada Tempo, Selasa, 15 Agustus 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Alasan pertama, kata Shinta, belum diketahui seberapa banyak polusi yang timbul akibat penggunaan kendaraan bermotor maupun dari sumber lain, seperti pembakaran sampah masyarakat, polusi dari kegiatan usaha, atau sumber lain seperti kemarau panjang.
Kedua, lanjut Shinta, aspek polusi dari penggunaan kendaraan bermotor pun masih perlu ditelisik lebih jauh. "Apakah betul kendaran-kendaraan yang ada di jalan saat ini sudah layak dari segi uji emisi," ujar Shinta.
Jika tidak layak, Shinta melanjutkan, maka perlu dibuat aturan soal emisi kendaraan dan ditingkatkan kedisiplinan kepatuhan di masyarakat.
Alasan ketiga, kata Shinta, tidak semua pekerja atau semua sektor bisa menerapkan WFH. Ada sejumlah sektor yang ketika menerapkan WFH maka berdampak pada penurunan efektivitas.
WFH seolah aspirin, tiba-tiba sembuh
Sementara pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah mengatakan penerapan WFH tidak banyak pengaruhnya terhadap pengurangan polusi udara di Jakarta.
Menurut Trubus, ide WFH seperti jalan pintas yang dianggap bisa menyelesaikan polusi udara di Jakarta yang terus memburuk beberapa waktu belakangan ini.
"Setiap ada masalah, WFH yang ditawarkan, seolah WFH obat mujarab seperti aspirin, tiba-tiba langsung bisa sembuh," kata Trubus di Balai Kota DKI, Senin, 14 Agustus 2023.
Trubus mengatakan, hal-hal yang sifatnya jangka pendek seperti kebijakan WFH, tidak bisa dijadikan solusi masalah polusi udara. Ia menilai usulan WFH itu sekadar wacana. Seharusnya, kata dia, setiap kebijakan pemerintah yang akan diterapkan harusnya sudah terimplementasi, terevaluasi dan berkesinambungan.
Selanjutnya: WFH tidak berdampak signifikan
WFH tidak berdampak signifikan
Hal senada juga disampaikan pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat. Achmad mengatakan penerapan WFH tidak efektif mengatasi masalah polusi udara Jakarta. Menurutnya, kebijakan yang rencananya diterapkan September itu tidak berdampak signifikan.
"Tidak ada kepastian apakah perusahaan akan mengadopsi kebijakan ini. Selain itu, apakah WFH akan benar-benar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi?" kata Achmad kepada Tempo, Selasa, 15 Agustus 2023.
Lebih lanjut, Achmad mengatakan penerapan WFH luas dikhawatirkan bisa berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Sebab, WFH ketat bisa mematikan ekonomi kecil, seperti kuliner, ritel, dan transportasi umum. Karena itu, kebijakan WFH perlu dipertimbangkan sematang mungkin.
Dari pada menerapkan kebijakan WFH, Achmad mengatakan, pemerintah bisa memberikan insentif untuk menerapkan kebijakan lain. Misalnya, untuk diversifikasi energi. Dia berujar, perlu ada komitmen beralih ke energi bersih atau energi terbarukan untuk mengatasi polusi di kawasan Jakarta.
Instruksi Jokowi
Jokowi sebelumnya meminta ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. Kepala Negara juga meminta agar ruang terbuka hijau diperbanyak, termasuk mempertimbangkan penerapan WFH.
"Tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office (jadi) work from home mungkin. Saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 75 persen (di rumah) 25 persen (di kantor) atau angka yang lain," kata Jokowi.
RIRI RAHAYU | NINDA DWI RAMADHANI | M JULNIS FIRMANSYAH
Pilihan Editor: Berdasar Arahan Jokowi, ASN DKI Mulai September Kerja WFH-WFO
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
