Atas Nama Pembangunan

OBSESI pemerintah menyulap Danau Toba menjadi destinasi wisata kelas dunia justru menjadi momok buat warga Desa Sigapiton. Alih-alih mendapat berkah, ratusan penduduk desa itu dipaksa angkat kaki dari tanah yang sudah turun-temurun mereka diami. Rakyat pun bergolak. Akibatnya, setahun terakhir, bentrokan warga dengan aparatur keamanan kerap meletus di desa yang berada di sisi timur Danau Toba tersebut.

Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, sudah lama termasyhur dengan keelokan pemandangan alamnya. Tapi warga di sini tak hidup dari bisnis pariwisata. Mayoritas penduduk menghidupi keluarga dengan berkebun dan menjadi nelayan. Desa yang berada di bawah lereng perbukitan itu berjarak sekitar tujuh kilometer dari jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Kota Parapat dan Balige, pusat ekonomi dan wisata di sekitar danau.

Masyarakat Adat Rakyat Penunggu di Langkat, Sumatera Utara, berjaga dengan bambu runcing untuk mempertahankan wilayahnya dari penggusuran, September 2020. Dok. Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA

Tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Sigapiton muncul sejak pemerintah memasukkan Danau Toba ke dalam daftar sepuluh Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Program ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang diluncurkan Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Proyek revitalisasi Danau Toba dinilai warga justru mencabut hak kepemilikan lahan dan memotong nafkah mereka.

Apa yang terjadi di kampung kecil Sigapiton tentu jauh dari yang direncanakan pemerintah. Presiden Joko Widodo meyakini proyek-proyek strategis yang dirancangnya bakal membawa kemakmuran untuk semua warga. Ketika berpidato dalam peringatan Hari HAM Sedunia pada Kamis, 10 Desember lalu, Jokowi bahkan memastikan semua proyek infrastruktur nasional didedikasikan sebagai prasarana pemenuhan hak asasi masyarakat dan hak dasar secara adil dan merata. “Hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan sosial serta budaya harus dilindungi secara berimbang, dan tak ada yang akan terabaikan,” ujar Jokowi dalam pidatonya.

Tapi yang terjadi di lapangan tak seindah pidato itu. Sejumlah kelompok masyarakat sipil menyampaikan temuan berbeda. Amnesty International Indonesia, misalnya, merilis kabar bahwa 2020 adalah tahun pelemahan perlindungan hak asasi manusia di negeri ini. Lembaga advokasi HAM ini meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang mengutamakan stabilitas keamanan dan ekonomi ketimbang perlindungan hak asasi manusia. Penggunaan aparat keamanan untuk menindak rakyat dinilai sudah terlalu berlebihan.

Bentrok terjadi saat pengambilalihan tanah adat Rakyat Penunggu di Kampung Durian Selemak, Langkat Sumatera Utara, September 2020. Dok. PW AMAN SUMUT

Catatan kekerasan aparat dan pembungkaman warga memang kian marak di periode kedua masa kepemimpinan Jokowi. Catatan akhir tahun Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyebutkan aparat kian represif sepanjang tahun ini. Kelompok yang berseberangan dengan pemerintah kerap diteror dan dirisak.

Pembaca, liputan khusus ini merupakan sumbangsih kami dalam merayakan Hari HAM Sedunia. Kami sengaja menyoroti proyek-proyek pemerintah yang diduga mengabaikan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Pelanggaran terhadap hak-hak dasar ini terasa ironis karena pemerintah berkeras membangun berbagai infrastruktur di banyak daerah dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Selain di Desa Sigapiton, letupan konflik muncul di banyak daerah yang tengah menjalani pembangunan infrastruktur. Dampaknya selalu sama: ada warga yang terusir dari tanah kelahiran dan kehilangan sumber mata pencarian. Semua kasus pelanggaran HAM ini membuat publik layak bertanya: lalu semua proyek infrastruktur itu sebenarnya buat siapa?

Masyarakat yang menjadi korban tentu tak tinggal diam. Mereka berupaya mencari keadilan dengan mengadu ke berbagai lembaga, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,  organisasi masyarakat sipil, hingga menggugat ke pengadilan. Komnas HAM mengaku menerima 84 aduan kasus agraria sejak pemerintah mencanangkan Program Strategis Nasional pada 2017-2019. Ada aduan korban pembangunan jalan tol, dermaga pelabuhan, hingga jalur kereta. Kasusnya terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kami menyiapkan laporan khusus ini sejak dua bulan lalu. Diawali dengan mendiskusikan isu ini dengan sejumlah aktivis dan kelompok masyarakat sipil. Kami menemui pentolan Komnas HAM, Yayasan Auriga Nusantara, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Penjelasan mereka digunakan untuk mengidentifikasi pelanggaran HAM yang muncul dalam berbagai program Proyek Strategis Nasional yang dicanangkan pemerintah.

Dari riset awal itu, kami menemukan puluhan proyek pemerintah yang ditengarai melanggar hak asasi warga setempat. Namun tak semua bisa kami angkat. Tim redaksi akhirnya bersepakat memilih lima konflik yang masih berlangsung hingga kini. Unsur magnitude peristiwa, keterkaitan konflik lahan dengan program strategis nasional, dan bentuk pelanggaran hak ekonomi, sosial, serta budaya menjadi acuan utama. Terbatasnya jumlah dan ruang gerak personel redaksi di masa pandemi Covid-19 ini turut menjadi pertimbangan.