Berebut Warisan Raja Bius

SEPUCUK surat membuyarkan perjamuan persiapan Natal marga Butarbutar, Rabu, 16 Desember lalu. Penyelidik Kepolisian Resor Toba Samosir memanggil delapan anggota keluarga mereka. Seorang petinggi Badan Otorita Pengelola Danau Toba mengadukan kedelapan orang itu ke kepolisian pada Oktober lalu.

Surat itu mencantumkan nama Nurveni Butarbutar sebagai salah seorang yang akan diperiksa. Nurveni merasa kaget setelah membaca surat tersebut. Sang pelapor menuding anggota marga Butarbutar menggunakan lahan yang diklaim milik Badan Otorita di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, tanpa izin. “Padahal peristiwa itu sudah lama, Mei 2018,” ujar Nurveni, sehari setelah menerima surat panggilan kepolisian.

Nurveni, 52 tahun, juga menilai isi surat aduan tersebut janggal. Menurut dia, lahan yang dimaksud pelapor merupakan bagian dari tanah leluhur marga Butarbutar. Luas tanah leluhur mereka mencapai 120 hektare, terbentang di Desa Pardamean hingga Desa Sigapiton.

Desa Sigapiton, di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Agustus 2020. ANTARA

Nurveni memanfaatkan sekitar satu hektare lahan di Desa Pardamean untuk berkebun. Letaknya berada di atas perbukitan yang menghadap Danau Toba.

Selama ini marga Butarbutar menguasai lahan itu karena status marga mereka sebagai Raja Bius—istilah warga setempat yang bermakna marga yang pertama kali mendiami satu wilayah tertentu. Ada empat marga yang berada di komunitas adat Raja Bius, yakni Butarbutar, Sirait, Manurung, dan Nadapdap. Marga Butarbutar menetap dan berkebun di lahan itu sejak puluhan tahun lalu.

Untuk urusan lahan, klan Butarbutar selama ini hanya berhadapan dengan keluarga marga Sirait, Manurung, dan Nadapdap. Mereka sama-sama mengklaim sebagai pemilik lahan Raja Bius. Marga Butarbutar berurusan dengan Badan Otorita baru beberapa tahun belakangan. “Seharusnya kami yang berhak melaporkan Badan Otorita karena sudah dirugikan,” ujar Nurveni.

Badan Otorita berencana membangun jalan menuju The Kaldera Toba Nomadic Escape, salah satu wilayah yang tengah dikembangkan sebagai pusat pariwisata Danau Toba, di atas lahan marga Butarbutar di Desa Pardamean. Jalan sepanjang 2,5 kilometer itu membentang dari Desa Pardamean Sibisa menuju Hutan Harangan Motung.

Presiden Joko Widodo membentuk Badan Otorita Pengelola Danau Toba pada 2016. Lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden ini diharapkan mempercepat pengembangan pariwisata di Danau Toba. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 2,4 triliun untuk membangun infrastruktur pariwisata Danau Toba.

Pemerintah berambisi menyulap kawasan sekitar Danau Toba menjadi destinasi wisata tingkat internasional. Presiden Joko Widodo menetapkan Danau Toba sebagai satu dari sepuluh kawasan strategis pariwisata nasional. Program ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional Presiden Joko Widodo yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

Selain Desa Pardamean Sibisa, pembangunan sarana pariwisata berlangsung di kawasan sekitar danau, seperti Desa Sigapiton, Sianjur Mulamula, Hutaginjang, dan Pulau Samosir. Pemerintah berharap pengembangan pariwisata ini turut meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar danau.

Namun proyek ini justru dianggap membebani masyarakat. Riset dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat dan Sajogyo Institute soal dampak pengembangan kawasan wisata Danau Toba pada 2017 hingga 2019 memperkuat tuduhan itu.

Penelitian mereka menyimpulkan bahwa proyek wisata Danau Toba justru menyebabkan gangguan terhadap sistem masyarakat adat dan hubungannya dengan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. “Perampasan lahan adat juga memantik konflik sosial yang meluas,” ujar peneliti Sajogyo Institute, Eko Cahyono.

Kakanwil BPN Kabupaten Toba, Saut S. Arjuna Bakkara

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat pembangunan infrastruktur pariwisata memang merupakan salah satu program Proyek Strategis Nasional yang kerap bermasalah. Lembaga ini sudah menerima aduan dari warga soal pembangunan infrastruktur Danau Toba. “Permasalahan pembangunan kawasan pariwisata dan infrastruktur pendukungnya diadukan oleh masyarakat di lokasi 10 Bali Baru, termasuk warga di sekitar Danau Toba,” demikian tercantum dalam laporan Komnas HAM mengenai konflik agraria yang muncul akibat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Konflik itulah yang kini tengah mendera marga Butarbutar. Mereka terancam kehilangan mata pencarian. Meski berdomisili di Desa Sigapiton, Nurveni bersama anggota keluarga marga Butarbutar berladang di Desa Pardamean.

Sejumlah alat berat seperti buldoser sudah meratakan kebun mereka, Sabtu, 12 Desember lalu. Nurveni dan keluarganya menanam jagung, cabai, labu, dan kopi di lahan itu. Kini semua tanaman sudah rusak. “Padahal kehidupan kami bergantung dari situ,” tutur Nurveni.