Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menyesalkan langkah Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengubah trotoar menjadi jalan. Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin mengatakan Jakarta seharusnya mengurangi beban emisi dari kendaraan bermotor.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Beban emisi DKI Jakarta dari transportasi mencapai 19.165 ton per hari," kata Ahmad melalui keterangan tertulis, Ahad, 16 April 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Beban emisi itu bersumber dari sepeda motor sebanyak 45 persen, truk 20 persen, bus 13 persen, mobil diesel enam persen, mobil bensin enam persen dan kendaraan roda tiga 0,23 persen.
Sedangkan beban karbondioksida (CO2) mencapai 318.840 ton/hari. Gas karbon itu bersumber dari truk 43persen, bus 32 persen, sepeda motor 18 persen, mobil bensin 4 persen, mobil diesel 3 persen, dan kendaraan roda tiga 0,01 persen.
Direktur Eksekutif KPBB itu menilai bahwa DKI Jakarta harus melakukan langkah progresif untuk melindungi warganya dari pencemaran udara yang sangat tidak sehat.
"Sekaligus berkontribusi untuk pengendalian emisi gas rumah kaca atau GRK guna memitigasi krisis iklim," ucap Safrudin.
Pembangunan kota modern berorientasi pada penciptaan suasana kota yang laik huni bagi warganya yang ditandai oleh udara segar, ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), kemudahan akses seluruh wilayah kota tanpa diskriminasi bagi berbagai kelompok terutama kelompok rentan, opsi sarana mobilitas berierientasi pada rendah emisi, efisiensi energi dan ruang.
Dia mengatakan ketika krisis iklim mengemuka dan masyarakat global gelisah, cara yang ditempuh adalah mengendalikan emisi gas rumah kaca (GRK) dari kegiatan kita sehari-hari, kegiatan industri dan transportasi, serta proses pembangunan.
"Sehingga GRK yang mencakup karbon dioksida (CO2), nitrogen dioksida (N2O), metana (CH4), dan freon (SF6, HFC dan PFC dapat ditekan," katanya.
Ahmad menilai akibat dari emisi karbon akan sangat berdampak buruk bagi kehidupan manusia di bumi, yaitu menjadi salah satu senyawa Green House Gas yang melingkupi lapisan stratosfer, sehingga sebagian radiasi panas matahari yang masuk ke atmosfer tidak dapat di lepas ke angkasa luar (green house gas effect).
Keadaan ini menyebabkan atmosfer meningkat suhunya (global warming), biang kerok dari krisis iklim yang telah menyebabkan berbagai bencana iklim yang ditandai oleh fenomenda La Nina dan El Nino sehigga sering terjadi bencana banjir, badai, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang panas, gagal panen dan meluasnya kawasan endemic penyakit tertentu seperti malaria.
Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo mengatakan alasan perbaikan ukuran jalan raya yang berhubungan dengan bentuk fisik jalan (geometrik) di Simpang Jalan Wijaya I-Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Suryo (lampu merah Santa).
Tujuan perbaikan jalan itu untuk mengurai kemacetan dan menambah kenyamanan warga berlalu lintas di jalan tersebut. "Penataan tersebut dilakukan agar distribusi kendaraan dapat berjalan lebih baik," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo dalam keterangan tertulis, Ahad, 16 April 2023.
Kemacetan di area itu semakin tinggi setelah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dicabut dan semakin banyak aktivitas masyarakat di luar rumah.
Penataan Simpang Santa yang berimbas hilangnya trotoar dan jalur sepeda itu mendapat protes dari sejumlah komunitas. Dishub DKI sudah bertemu dengan beberapa komunitas itu, yaitu Koalisi Pejalan Kaki, bike to work, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Road Safety Asociation, dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) pada Ahad pagi di Simpang Santa.
Dalam pertemuan tersebut Dishub DKI memberikan penjelasan soal tujuan dilaksanakannya penataan simpang Santa. Syafrin juga berjanji akan dilaksanakan penataan kembali terhadap fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang di kawasan tersebut yang hilang imbas trotoar diaspal untuk jalan kendaraan. "Kami akan membuat desain penataan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda dengan melibatkan komunitas, sebelum dilaksanakan penyediaan fasilitasnya," kata Kepala Dishub DKI itu.