Jejak Ganjar Pranowo dalam Dua Perkara Korupsi

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Ganjar Pranowo pernah menjadi anak buah Puan Maharani.
Nama Ganjar disebut dalam dua perkara korupsi anggota DPR.
Puan ikut memenangkan Ganjar dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah.

SEBAGAI politikus, Ganjar Pranowo sesungguhnya pernah dekat dengan Puan Maharani. Keduanya sama-sama menjadi pengurus Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika Puan menjadi Ketua Fraksi PDIP pada 2012, Ganjar menjadi wakil sekretaris fraksi banteng.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bambang Wuryanto, Sekretaris Fraksi PDIP, mengatakan Ganjar yang menempati posisi tersebut sejak 7 April 2007, ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PDIP saat itu, Pramono Anung. “Kami ditunjuk berbarengan, saya sebagai sekretaris dan dia sekretaris I,” kata Bambang kepada Tempo, Kamis, 21 Oktober lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Saat itu, Puan Maharani belum menjadi anggota DPR. Ia baru masuk ke Senayan pada 2009 dengan meraih lebih dari 242 ribu suara, terbanyak kedua secara nasional. Adapun Ganjar menjadi anggota DPR sejak 2004. Ia menjadi pengganti antarwaktu Jakob Tobing, yang menjadi Duta Besar Indonesia untuk Seoul, Korea Selatan.

Ketika menjadi anggota Dewan, Ganjar pernah disebut dalam dua kasus korupsi. Pada Juli 2008, Ganjar diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap alih fungsi hutan di Bintan, Kepulauan Riau. Ia menjadi saksi untuk anggota Komisi Kehutanan DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Al Amin Nasution, yang dicokok karena menerima suap.

Saat itu, Ganjar diperiksa sebagai saksi selama sembilan jam. Namun dia membantah jika disebut menerima duit dalam perkara itu. “Saya tidak terkait dengan kasus tersebut. Saya juga tidak ikut dalam kunjungan kerja ke Bintan,” ujarnya.

Kasus kedua yang menyeret Ganjar adalah korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Ia sampai menjadi saksi persidangan sejumlah terdakwa kasus yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu. Namun mantan anggota Komisi Pemerintahan DPR itu lagi-lagi membantah menerima duit dari proyek tersebut. “Tidak benar, tidak pernah,” kata Ganjar setelah diperiksa pada Mei 2019.

Seorang anggota tim kampanye Ganjar bercerita, belakangan koleganya itu kerap menjelaskan soal kasus e-KTP saat mengunjungi sejumlah daerah. Menurut dia, Ganjar membawa berita acara pemeriksaan Miryam S. Haryani, politikus Partai Hanura, yang terjerat kasus tersebut. Ia menunjukkan bahwa namanya tidak ada dalam keterangan Miryam.

Namun Ganjar membantah informasi tersebut. “Isu apa pun selalu akan muncul setiap ada kontestasi, bahkan ketika kontestasi belum terjadi,” tuturnya, merujuk pada pemilihan presiden 2024.

Di DPR, Ganjar hanya sekitar setahun menjadi anak buah Puan. Ia mundur sebagai anggota parlemen karena menjadi calon Gubernur Jawa Tengah. Bambang Wuryanto mengatakan Puan mengajukan diri untuk memimpin tim pemenangan Ganjar di Jawa Tengah. “Mbak Puan memang ingin menjadi panglima tempur di lapangan,” ucap Pacul—panggilan Bambang.

Ganjar saat itu menjadi kuda hitam. Ia berhadapan dengan inkumben Bibit Waluyo dan Hadi Prabowo, yang kala itu menjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun elektabilitas Ganjar, yang berpasangan dengan Heru Sudjatmoko, Bupati Purbalingga, cepat meroket. Ia akhirnya mendulang 48,82 persen suara, lebih tinggi sekitar 18 persen dari Bibit.

Ihwal jasa Puan dalam kampanye pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013, Ganjar pun mengakuinya. Ia menilai Puan mampu menggerakkan mesin partai dalam kondisi modal kampanye yang tipis dan elektabilitas yang rendah. “Saya masih ingat dan belum lupa, Mbak Puan adalah komandan tempurnya,” katanya kepada Tempo, Mei lalu.

Ketika hubungannya dengan Puan Maharani memanas, Ganjar Pranowo mengaku merasa tidak nyaman. Apalagi ketidakharmonisan itu disebut-sebut karena ia ingin maju sebagai calon presiden pada pemilihan 2024 dari PDI Perjuangan. “Saya selalu hormat kepada Mbak Puan,” ujarnya.