Jembatan Itu Bernama Ekonomi

Semenanjung Korea kini dipenuhi banyak monumen perdamaian dan rekonsiliasi. Paju salah satunya. Distrik paling utara Korea Selatan ini punya Bell of Peace, Bridge of Freedom, dan Patung Reunifikasi. Berbagai monumen itu tampaknya merupakan cetusan hati warga Semenanjung, baik di Korea Selatan maupun di Korea Utara.

Mereka dipisahkan oleh kekuatan asing menjadi dua Korea sejak 1945 setelah Perang Dunia II berakhir. Korea Utara yang komunis didukung Uni Soviet—belakangan Cina bergabung—dan Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat. Kedua negara serumpun ini bahkan sempat berperang pada 1950–1953. Sejak itu, Semenanjung Korea menjadi salah satu wilayah terpanas di dunia.

Betapapun, semangat persaudaraan agaknya tak bisa diputuskan oleh politik. Sejak awal 1980-an desakan rekonsiliasi terus didengungkan meski banyak pula yang menentang. Pada saat itu juga, pemerintah kedua ne-gara mulai membuka hati. Pada 1990, perdana menteri kedua negara tiga kali bertemu membicarakan rencana rekonsiliasi.

Puncaknya terjadi pada 13 Juni 2000 ketika pemimpin kedua negara, Kim Dae-jung dari Korea Selatan dan Kim Jong-il Dari Korea Utara, bertemu di Pyongyang. Pintu rekonsiliasi pun terbuka. Dua bulan kemudian, 100 keluarga dari Korea Utara dan 100 keluarga dari Korea Selatan bertemu. Ini merupakan pertemuan sanak keluarga yang terpisah yang kedua setelah 1989.

Tak berhenti di situ, kerja sama ekonomi pun digalang. Korea Selatan datang bak Sinterklas. Mereka mengalirkan miliaran dolar Amerika ke Utara. Maklumlah, Korea Utara memang jauh tertinggal dibandingkan saudaranya di selatan. Para konglomerat (chaebol) Korea Selatan pun berbondong-bondong masuk ke nega-ra tetangganya.

Salah satu yang fenomenal adalah pembangunan kawasan industri Gaesong seluas 300 hektare, tersambungnya jalur kereta dua negara, dan pembangunan kawasan Pegunungan Kumgang di Korea Utara. ”Saat ini unifikasi didorong melalui kerja sama ekonomi,” kata Wakil Presiden Direktur Senior Hyundai Asan Bidang Bisnis Internasional, Whan-bin Jang.

Dalam kerja sama dua Korea ini, Hyundai punya peran penting. Raksasa dunia asal Korea Selatan ini membangun Gaesong Industrial Complex tak lama setelah menandatangani nota kerja sama dengan Komite Perdamaian Asia-Pasifik, Korea Utara, pada Agustus 2000. Lokasinya di Gaesong City, kota di bagian selatan Korea Utara yang letaknya tujuh kilometer dari zona demiliterisasi.

Menurut Jang, sampai April 2007, 22 pabrik sudah beroperasi di kawasan itu. Hampir 13 ribu orang bekerja di sana, sebagian besar tentu saja warga Korea Utara. Selebihnya dari Korea Selatan. Upah buruh di sana rata-rata US$ 60 per bulan (Rp 546 ribu). ”Gajinya secara perlahan akan kita naikkan,” kata Jang. Angka ini jauh berbeda dengan upah rata-rata untuk pekerja asing di Korea Selatan yang mencapai US$ 740 atau Rp 6,7 juta.

Bagi Jang, tersambungnya kembali jalur kereta api dua negara melalui Gyeongui sangat penting bagi dua Korea. Jalur kereta api sepanjang 27,3 kilometer ini dibuka pada 2003 dan menghubungkan Stasiun Dorasan di Korea Selatan dengan Gaesong di Korea Utara. Pembukaan jalur ini membuat Trans-Korea terhubung dengan Trans-China, Trans-Mongolia, dan Trans-Siberia. ”Ini menghemat biaya sangat besar,” kata Jang. Pengiriman barang ke Eropa yang biasanya ditempuh sebulan, bisa dicapai seminggu dengan kereta api.

Selain kompleks industri, Hyundai mengembangkan wisata Pegunungan Kumgang. Kawasan itu dibangun melalui Protocol for Tourism Development of Mt. Kumgang di Pyongyang pada Januari 1989, jauh sebelum kedua pemimpin bertemu. Proyek ini baru aktif pada 1998 yang ditandai dengan datangnya satu kapal pesiar. Tapi, jalur darat dari Korea Selatan ke Pegunungan Kumgang yang melintasi zona demiliterisasi baru dibuka pada 2003.

Korea Utara pun sangat menikmati kehadiran kawasan wisata Kumgang. Jumlah turis ke daerah ini terus meningkat. Jika pada 1999 jumlahnya cuma 147.600, pada Februari 2007 sudah mencapai 1,4 juta wisatawan. Hampir semuanya memang warga Korea sendiri dan hanya 8.353 yang berasal dari luar Korea. Walau demikian, itu sudah membuat perbatasan menjadi lebih hangat.

Di kawasan wisata ini, warga Korea Utara kebanyakan bekerja di hotel, restoran, dan tempat perbelanjaan. Hanya sebagian saja yang dikelola orang Korea Selatan. Dua lokasi yang banyak dikunjungi adalah Restoran Okryukwan dan Cultural Center. Nilai investasi restoran khas Korea itu US$ 4,4 juta, sedangkan Culture Center US$ 7,9 juta. ”Keduanya dikelola orang Korea Utara,” kata Jang. Sedangkan Hotel Oekumgang, yang investasinya US$ 14,9 juta, dikelola orang Korea Selatan.

Selain Hyundai, Daewoo Corporation juga mengembangkan sayap usahanya ke utara. Pada 1996, Daewoo menandatangani perjanjian kerja sama dengan Samcholli General Trading Corporation, Korea Utara. Keduanya sepakat membangun tiga pabrik di Nampo, Provinsi Pyongan Selatan. Pabrik ini memproduksi baju, tas, dan jaket.

Berbagai kerja sama ekonomi ini diyakini banyak membantu Korea Utara. Data Kementerian Unifikasi per Januari 2007 menyebutkan, kerja sama ekonomi utara dan selatan meningkat tinggi. Pada 1989, nilai kerja sama itu baru US$ 20 juta (Rp 180 miliar), tapi pada 2006 angkanya melejit menjadi US$ 1,35 miliar (Rp 12,3 triliun). ”Ekonomi kedua negara harus lebih seimbang untuk mempercepat rekonsiliasi dan unifikasi,” kata Jang.

Saat ini, jurang antara kedua negara memang masih lebar. Produk domestik bruto (PDB) Korea Utara hanya empat persen dari PDB Korea Selatan. Hal ini juga tecermin dari pendapatan per kapita penduduk Korea Selatan yang kini sudah mencapai US$ 13.980, hampir delapan kali pendapatan per kapita penduduk Utara. Namun, angka ini sudah jauh membaik. Pada awal 2000, celah perbedaan itu pernah mencapai 18 kali lipat.

Bisa jadi, ini merupakan gambaran baik menuju perdamaian. Namun,

Presiden Asosiasi Jurnalis Korea Chung Il-yong punya pendapat berbeda. Dalam Konferensi Perdamaian dan Rekonsiliasi di Semenanjung Korea, 11-17 Maret lalu, Chung mengingatkan bahwa perdamaian dua Korea dipengaruhi iklim internasional. Ia menyebut soal krisis nuklir Korea Utara. ”Perdamaian dapat direalisasi kalau senjata nuklir dihapus, tak hanya di Korea Utara,” katanya.

Selain soal nuklir, persoalan jurang perekonomian yang begitu besar juga masih mengganjal. Marcus Noland dari the Institute for International Economics in Washington, seperti dikutip Time edisi 25 Agustus 2003, pernah menyebutkan, untuk meningkatkan pendapatan rakyat Korea Utara menjadi 60 persen dari saudaranya di selatan membutuhkan US$ 600 miliar (Rp 5.400 triliun) selama 10 tahun ke depan.

Di level itu, Noland yakin stabilitas sosial di kedua negara bisa diraih. Belajar dari reunifikasi Jerman Timur dan Jerman Barat, persoalan ekonomi dan gejolak sosial memang tak bisa dipisahkan, terutama jika jurang antara kedua bangsa yang hendak disatukan begitu lebar. Di Korea, celah itu jauh lebih lebar dibandingkan di Jerman. Jalan menuju perdamaian dan reunifikasi memang masih panjang.