Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo: Saya Bukan Pelacur Politik

JENDERAL Gatot Nurmantyo, 58 tahun, bikin pangling saat bertandang ke kantor Tempo di Palmerah, Jakarta, Selasa pekan lalu. Seragam hijau Angkatan Daratnya berganti setelan jas hitam dengan kemeja putih. Senyum seperti tak lepas dari wajah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia itu.

Sejak digantikan Marsekal Hadi Tjahjanto pada Desember tahun lalu, Gatot lebih leluasa menentukan agendanya. Selain merintis peternakan ayam di Purwakarta, Jawa Barat, dia hilir-mudik mengisi kuliah di berbagai universitas, menemui pendiri partai politik, dan menyambangi ulama. Saat masih jadi prajurit, pemimpin tertinggi saya presiden. Tapi, setelah jadi purnawirawan, pimpinan saya, ya, ulama, kata Gatot, yang dua pekan belakangan melakukan safari media.

Per awal bulan ini, Gatot memasuki babak baru dalam hidupnya: purnawirawan. Cita-cita saya memang pensiun, ujarnya. Di pengujung 36 tahun kariernya, namanya santer beredar sebagai kandidat peserta pemilihan presiden dan wakil presiden 2019. Seiring dengan itu, bermunculan kelompok relawan pendukungnya. Apabila Republik memanggil dan rakyat menghendaki, jadi apa pun saya siap, ujarnya.

Selama dua setengah jam, dia menjawab 176 pertanyaan Tempo. Tanya-jawab penuh gelak tawa ini diselingi makan siang masakan Manado, salah satu kota masa kecilnya. Gatot selalu ngeles saat ditanyai soal pemilu presiden. "Sekarang saya bisa mengalahkan Pak Jokowi," ucapnya. "Dalam hal ngemong cucu. Beliau belum tentu bisa seminggu sekali. Saya bisa tiap hari." Wawancara ditulis wartawan Tempo Reza Maulana dan Angelina Anjar.

Anda akan maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2019?

Saya dididik untuk berjuang. Berjuang itu tanpa batas ruang dan waktu. Purnawirawan pun boleh berjuang. Hak politiknya kan sama dengan warga sipil. Apa pun jabatannya, kalau Republik memanggil dan rakyat menghendaki, saya siap.

Jadi apa pun saya siap. Demokrasi memang sepenuhnya ada di tangan rakyat. Tapi semua Allah yang menentukan. Jadi, siapa pun yang menjadi presiden, itu kehendak Allah dan harus kita dukung.

Saya berterima kasih kalau dikatakan banyak yang bersimpati kepada saya. Untuk maju, belum saatnya saya bicara, karena sekarang masih sebagai prajurit TNI.

Begini saja, ha-ha-ha....

Saya baru bertatap muka dengan Selendang Putih Nusantara dalam acara Mata Najwa, pertengahan bulan lalu. Saat dikenalkan, saya baru menyadari mereka juga hadir saat saya berceramah di Masjid Al-Azhar, dua pekan sebelumnya. Saya sampaikan terima kasih. Tapi saya tidak pernah memberi petunjuk.

Itu terpotong-potong seolah-olah mengkritik pemerintah. Saya katakan, yang paling berbahaya dari semua itu adalah teori hegemoni dan imigrasi. Orang akan mencari tempat penghidupan lebih baik. Ini evolusi. Contohnya, orang Betawi sekarang tersingkirkan. Kalau itu dinilai mengkritik pemerintah, silakan saja. Tapi, buat saya, itu warning.

Bukan ketimpangannya yang saya khawatirkan. Tapi ketimpangan sosial, kemiskinan, akan berdampak pada krisis ekonomi, krisis sosial, dan kerusuhan sosial. Saya pernah ditanyai Presiden saat saya berbicara tentang ekonomi. Beliau kaget. "Pak Gatot bicara ekonomi kok tajam sekali?" Saya bilang, "Pak, saya sebagai Panglima TNI tidak bisa melindungi pemerintah, termasuk Bapak, apabila di negara ini terjadi krisis ekonomi, krisis sosial, dan kerusuhan sosial. Sejarah pergantian pemerintahan tidak pada waktunya terjadi pada 1965 dan 1998 karena krisis ekonomi, krisis sosial, dan kerusuhan sosial. Maka ini jangan sampai terjadi."

Ketika memberikan kuliah di Universitas Indonesia, saya katakan, kalau Anda menjadi presiden negara bukan NKRI, kemudian dari analisis menyatakan 25 tahun lagi negara ini akan bangkrut, rakyat menderita karena kekurangan pangan, energi, dan air, lalu Anda melihat Indonesia, apa yang Anda lakukan terhadap Indonesia? Ada yang menjawab membeli media untuk membentuk opini. Kedua, membeli undang-undang. Caranya, bayar saja komisi di Dewan Perwakilan Rakyat, lalu jadikan negara kita pasar. Jadi dominasi bisa terjadi karena pejabat yang mengelola aturan atau undang-undang. Kita tidak bisa melihat itu pri-nonpri.

Yang menentukan presiden dan wakil presiden adalah Allah. Siapa pun yang nanti jadi presiden, saya harus loyal.

Saya mengenal Mas Andi sebagai dosen saat saya bersekolah di Lembaga Ketahanan Nasional. Beliau juga anak Mayor Jenderal Theo Syafei, salah satu idola saya. Terakhir, kami bertemu saat pelepasliaran harimau Sumatera di Tambling, Lampung, Juni tahun lalu. Soal penugasan, jangan tanya saya.

Tidak ada.

Saya bukan pelacur politik. Saya hanya mau duduk di suatu jabatan kalau saya merasa mampu. Contohnya, ketika saya menjadi Kepala Staf TNI AD 2014-2015, saya dua kali diminta Pak Jokowi menjadi Panglima TNI. Saya mengatakan sebaiknya Pak Agus (Marsekal Agus Supriatna, Kepala Staf Angkatan Udara 2015-2017) saja.

Logika politik saya ada dua. Pertama, politik harus sabar. Kedua, politik itu cair, tidak menunjukkan arah. Di detik-detik akhir baru ada pengambilan keputusan. Kalau saya bilang mau jadi wakilnya ini, wakilnya itu, rasanya seperti orang lagi mimpi.

Betul. Karena saya menghadap Pak Prabowo, Bu Megawati, dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono saat akan menjalani fit and proper test Panglima TNI pada pertengahan 2015, secara etika saya berterima kasih atas dukungan mereka setelah jabatan saya selesai. Namun kabar yang muncul mengatakan saya ingin membeli partai Pak Prabowo, ha-ha-ha....

Beliau sempat menawari bergabung. Bukan dalam arti wakil presiden ya, tapi partai. Saya jawab, sebagai TNI aktif tidak boleh berbicara soal itu. Belum ada rencana masuk partai.

Sama sekali tidak menyinggung itu. Begitu saya jawab soal TNI aktif, kami langsung beralih ke topik lain.

Tentara punya masa persiapan setahun sebelum pensiun. Jadi, sejak 1 April 2017, saya sudah siap diganti. Sehari setelah disampaikan Pak Pratik (Menteri Sekretaris Negara Pratikno) pada 5 Desember 2017 di sidang kabinet di Bogor, saya minta ke Pak Jusuf Kalla, begitu ada keputusan presiden, mohon segera serah-terima jabatan. Supaya tidak ada dua Panglima TNI, yaitu saya secara de facto dan Pak Hadi (Marsekal Hadi Tjahjanto) secara de jure.

Tidak pernah.

Saya punya kebiasaan melakukan renovasi kecil rumah dinas sebelum saya tinggalkan. Saya harus tahu kebiasaan penghuni berikutnya, dari pengaturan tempat tidur sampai menyediakan sampo yang mereka gunakan. Itu yang membuat saya terdadak. Maka, sejak pemberitahuan 4 Desember, banyak tentara membantu renovasi rumah dinas. Orang mengatakan saya mau kudeta, ha-ha-ha....

Tidak ada masalah. Smooth. Selesai serah-terima jabatan, saya minta Pak Hadi datang ke rumah dinas di dekat Taman Suropati, Jakarta Pusat. Bu Hadi kaget, "Lho, kok sampo saya ada di sini?" Ha-ha-ha.... Di meja makan dan kulkas juga ada makanan-makanan kesukaan keluarga Pak Hadi. Lalu saya ajak ke aula dan berdoa bersama anak yatim.

Dalam rotasi, saya selalu menyampaikan jumlah perwira yang akan pensiun. Kemudian, tiap angkatan menggelar rapat. Terakhir, semua kepala staf angkatan melakukan rapat dengan saya. Ada juga perwakilan Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, Lembaga Ketahanan Nasional, Kementerian Pertahanan, dan Inspektur Jenderal TNI. Begitu diputuskan, semuanya tanda tangan. Saya keluarkan sebagian-sebagian. Saat saya keluarkan, siang harinya saya ditelepon Pak Pratik.

Sebelum aksi 411, informasi intelijen saya menyatakan, kalau salah mengambil langkah, kerusuhan 1998 akan terulang. Saya sudah mengabarkannya ke instansi lain. Tapi, sampai sepuluh hari sebelum 4 November 2016, tidak ada reaksi. Maka saya menarik pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ke Jakarta. Saya tempatkan di Monas, lokasi unjuk rasa. Pasukan Jakarta saya tempatkan di daerah-daerah tempat meletus kerusuhan 1998, seperti di Penjaringan. Saya berkesimpulan harus memegang massa. Di Mata Najwa, saya sampaikan, "Semua peserta aksi berangkat dari masjid. Artinya, mereka orang-orang baik." Kata-kata saya menjadi viral. Seolah-olah saya bagian dari mereka.

Pada 4 November, saya jelaskan ke semua perwira, baik polisi maupun TNI, bahwa ketegangan akan meningkat sekitar pukul 16.00 WIB. Menjelang malam, akan lebih gawat. Ada kemungkinan petugas ditusuk. Kejadiannya persis demikian. Begitu makin panas, saya minta qariah membaca Surat Ar-Rahman. Semarah apa pun ulama, mendengar lantunan surat itu pasti luluh. Menjelang malam, mulai ada yang membakar-bakar. Pembacaan Ar-Rahman malah dibalas pelemparan. Artinya, pelakunya bukan pengunjuk rasa. Mereka lalu ditangkap polisi. Pasukan di luar Monas juga bekerja. Perusakan yang sempat muncul di Penjaringan langsung dipadamkan Marinir. Kalau saya dikatakan berpihak kepada mereka, tidak jadi masalah. Bagi tentara, apa pun bisa dilakukan, yang penting hasilnya situasi aman.

Saat rapat, saya tidak mungkin mempertentangkan paparan lembaga berkompetensi. Mereka mengatakan pengunjuk rasa hanya sedikit dan sebagainya.

Sebuah instansi, ha-ha-ha....

Presiden mendapatkan informasi bahwa aksi tidak sebesar itu. Kecil saja. Maka beliau melanjutkan agendanya di Tangerang. Begitu tersadar dan akan mendatangi aksi, semua akses jalan sudah tertutup massa. (Selasa, 8 November 2016, Presiden Jokowi menyatakan ada kesilapan Polri perihal estimasi jumlah demonstran. Massa diperkirakan hanya sekitar 18 ribu orang.)

Aksi 212 seharusnya tidak terjadi karena tuntutan aksi 411 untuk menjadikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tersangka kasus penistaan agama sudah terpenuhi. Namun agendanya berganti menjadi doa bersama. Pesertanya lebih banyak. Sedangkan Presiden ingin menemui massa. Kalau peserta aksi ingin bersalaman saja, semua anggota Pasukan Pengamanan Presiden pun tidak bisa menahannya. Tapi saya mungkin bisa, dengan psikologi massa. Peci putih menyimbolkan saya bagian dari mereka.

Ha-ha-ha.... Mereka baru ngomong begitu setelah kejadian. Diputarbalikkan. Jadi, dalam skenario pada 411 dan 212, ada orang yang akan mengambil keuntungan, orang yang ingin cepat-cepat jadi presiden, orang yang menganggap ini peluang.

Saya tidak tahu.

Mereka tidak punya kekuatan seperti itu. Terlalu kecil.

Pada Aksi 411, saya sejak awal sudah punya naluri akan terjadi bahaya. Maka, ketika TNI BKO (bawah kendali operasi) kepolisian, saya minta semua petugas, tentara dan polisi, tidak bersenjata supaya tidak jatuh korban.

Pak Tito sempat ingin polisi tetap bersenjata, meski akhirnya dia sepakat. Pada Aksi 212, Pak Tito datang ke Majelis Ulama Indonesia dan mengusulkan aksi diganti doa bersama. Niatnya bagus, tapi orang Indonesia diajak berdoa pasti banyak yang datang. Lihat saja haul ulama. Upaya melokalisasi peserta di Monas gagal dan meluber memenuhi jalan. (Setelah bertemu dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI pada 28 November 2016, Kapolri mengatakan aksi akan berbentuk doa bersama dan dilakukan di Masjid Istiqlal serta Monas, bukan di Bundaran HI atau Jalan Sudirman-Thamrin.)

Kalau upaya saya mengamankan situasi membuat saya disebut berpihak, saya senang-senang saja. Saat saya masih jadi prajurit, pemimpin tertinggi saya presiden. Tapi, setelah jadi purnawirawan, pimpinan saya, ya, ulama. Orang tua saya bilang, kalau sudah berumur, bersiap-siaplah untuk akhirat. Kadang saya iri kepada Bung Karno, Pak Harto, dan Gus Dur. Setiap hari makam mereka diziarahi ratusan orang.

Gabungan Anda semua di ruangan ini (15 orang), tidak ada seujung jari saya.

Dosanya, ha-ha-ha.... Gabungan dosa Anda semua tidak sebanyak dosa saya. Maka sekarang saya dalam proses menggerus dosa itu, pelan-pelan.

Itu persepsi dia. Kami bertemu saat saya masih menjadi Kepala Staf TNI AD. Pas mau salat asar, saya tidak wudu karena belum batal sejak zuhur. Dikiranya saya tak putus wudu. Padahal waktu itu saya pas enggak kentut saja, ha-ha-ha....

Kalau di Indonesia, saya tidak cemas.

Saya tidak cemas. Temui saja Habib Rizieq bicara tentang Pancasila. Kalau perlu, hadapkan dengan tim Pancasila. Dia jago sekali.

Apakah pernah dia bicara negara berdasarkan syariat Islam? Enggak. Saya punya keyakinan, tidak, karena (dasar negara) ini sudah final.

Orang berpikiran seperti itu boleh-boleh saja, kan. Begini... saya kaget karena saat mengobrol dengan staf, dia mengatakan anaknya tidak tahu Aidit (tokoh Partai Komunis Indonesia). Saya cek, ternyata sejak 2002 secara bertahap sejarah G-30-S PKI ditiadakan. Kalau saya menulis buku sejarah, tidak akan ada yang membaca. Paling simpel adalah nonton bareng. Saya nonton bareng sama Presiden.

Alhamdulillah. Saya anggap itu doa. Insya Allah nanti saya punya uang sebanyak itu.

Haduh. Logikanya, saya menjadi Panglima TNI berapa lama? Anggaran TNI berapa banyak? Kira-kira saya korupsi bagaimana sampai bisa punya Rp 3 triliun.

Ya, saya bersahabat dengan Tomy. Saya tidak pernah malu karena saya tahu benar komitmen dia. Saya tidak pernah menengadahkan tangan ke dia. Kalau dihitung-hitung, mungkin dia yang berutang kepada saya.

Banyak. Saat Artha Graha akan kawin dengan Bank Arta Prima, Bank Arta Prima sedang kena masalah. Saat itu, saya sekretaris komisaris utama sehingga tahu seluk-beluknya. Sayalah yang membuat aktivasinya sampai detik-detik terakhir kedua bank itu dikawinkan.

Saya kenal Tomy Winata sejak saya letnan dua. Sejak dia masih pakai sepeda motor. (Melalui pesan pendek kepada wartawan Tempo Wayan Agus Purnomo, Kamis pekan lalu, Tomy Winata mengakui ihwal pertemanannya dengan Gatot Nurmantyo. Sebagai kawannya dan Panglima TNI, ujar Tomy, Gatot ikut menghadiri pelepasliaran harimau Sumatera di Tambling Wildlife Nature Conservation, Lampung, Juni tahun lalu.)

Tomy tak pernah meminta bantuan saya untuk hal-hal seperti itu. Kebetulan, saat saya menikahkan anak, Pak Budi Waseso dan Pak Tomy hadir, ha-ha-ha....

Saya yang punya hajat, bagaimana mau mempertemukan? Kan, saya di depan, ha-ha-ha.... Ngobrol-ngobrol, mungkin sama-sama sungkan karena beliau (Budi Waseso) saudara saya.

Untuk hal ini, saya minta tolong media agar menekan Komisi Pemberantasan Korupsi supaya melanjutkan kasus ini. Pembelian heli AW itu jelas-jelas melawan perintah presiden. Sudah dilarang presiden di sidang kabinet. Ada notanya juga. Tapi tetap dilakukan.

Dia tidak ngomong. Saya tahu belakangan. Lalu saya buat surat pencabutan. Belakangan, investigasi menyatakan heli itu merupakan bekas pesanan India yang batal membeli.

Ya. Pejabat sipil di Mabes sudah diinterogasi KPK. Seharusnya dilanjutkan ke yang lain.

Ada kesalahan prosedur dan pembantahan perintah presiden, insubordinasi. Dua hal itu sudah lebih dari cukup untuk menjerat pelakunya. Tapi sampai sekarang KPK belum jalan. (Setelah diperiksa KPK pada 3 Januari 2018, Marsekal Purnawirawan Agus Supriatna mengatakan, sebagai prajurit, dia telah bersumpah untuk tidak membongkar rahasia institusinya.)