Transaksi Dagang Terlarang

Panjangnya pembahasan tersebut akhirnya menemui ujung. Sebelum akhirnya dirilis, revisi aturan itu terakhir dibahas di rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin, 25 September lalu. Rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo itu berlangsung lebih-kurang 1 jam 30 menit dan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Rapat itu menjadi pemungkas sebelum akhirnya kebijakan anyar tersebut diumumkan kepada publik.

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju perihal perniagaan elektronik, di Istana Merdeka, Jakarta, 25 September 2023. BPMI Setpres/Lukas

Selain para pejabat pemerintahan, dalam sebuah foto yang diunggah Sekretariat Presiden pada Senin lalu, bekas Menteri Pariwisata Wishnutama Kusubandio menghadiri rapat tersebut. Tak lagi menjabat menteri, Wishnutama kini menjabat sebagai komisaris di perusahaan ekosistem digital, GoTo Group—yang menaungi e-commerce Tokopedia.  

Dimintai konfirmasi mengenai pelibatan petinggi perusahaan e-commerce itu dalam rapat terbatas pemerintah, Teten tak membantah. "Tapi tolong itu jangan dipolitisasi. Kepentingan kami mengatur e-commerce keseluruhan untuk kepentingan ekonomi domestik," ujarnya.

Tempo telah berupaya meminta konfirmasi perihal tersebut kepada Wishnutama. Namun, hingga laporan ini ditulis, pesan Tempo melalui aplikasi perpesanan tidak dibalas. Adapun Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, mengatakan kehadiran Wishnutama dalam rapat tersebut dalam kapasitasnya sebagai staf ahli.

Respons Soal Larangan Transaksi Dagang di Social Commerce

Diputuskannya pengaturan anyar mengenai social commerce pun menuai respons beragam. TikTok, sebagai perusahaan yang langsung terimbas ketentuan tersebut, menyayangkan langkah pemerintah itu. "Keputusan tersebut akan berdampak pada penghidupan 6 juta penjual dan hampir 7 juta kreator affiliate yang menggunakan TikTok Shop," kata perwakilan TikTok Indonesia dalam keterangannya kemarin. Namun perseroan mengatakan akan tetap menghormati peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan menempuh jalur konstruktif ke depannya.  

Adapun Sekretaris Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan, melihat langkah pemerintah ini cenderung reaktif setelah ramainya persoalan di publik. Kebijakan ini pun punya dampak positif ataupun negatif bagi pedagang.

Salah satu dampak positifnya adalah aturan ini bisa menjadi angin segar bagi para pedagang untuk bisa kembali bersaing menjajakan dagangannya. Di sisi lain, Permendag Nomor 31 Tahun 2023 bisa membuat kendur semangat pedagang yang sudah berupaya beralih ke digital lewat social commerce. "Karena ada pembatasan pemerintah," kata dia. 

Reynaldi mengimbuhkan, masalah yang muncul saat ini terjadi akibat pemerintah tidak konsisten melaksanakan aturan yang telah dirilis pada 2020. Walhasil, pasar dalam negeri justru digempur produk impor tanpa standar yang jelas. "Fungsi pengawasan Kemendag seperti hilang," kata dia. 

Reynaldi mengatakan pekerjaan rumah pemerintah saat ini adalah mengawal aturan yang telah diterbitkannya agar berjalan sesuai dengan ketentuan serta terus membekali para pedagang dengan literasi digital. Dengan begitu, para pedagang bisa memanfaatkan transformasi perdagangan ke sistem digital.

Wakil Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Hilmi Adrianto, mengatakan pihaknya masih mempelajari isi Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Tokopedia masih berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pihak untuk melihat dampaknya terhadap bisnis perusahaan.

Warga menonton siaran langsung pedagang yang menawarkan produk melalui media sosial Tiktok di Jakarta, 26 September 2023. ANTARA/Aditya Pradana Putra

Dari sisi konsumen, anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Heru Sutadi, melihat pemisahan layanan media sosial dan e-commerce merupakan jalan tengah dari keriuhan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dengan demikian, TikTok masih bisa beroperasi, tapi layanan dagangnya harus dipisah dari aplikasi media sosial. 

"Layanan dagang mereka bisa dilanjutkan dengan membuat platform e-commerce sendiri seperti yang selama ini ada," ujar dia. Musababnya, selama ini e-commerce punya aturan khusus yang juga harus dipatuhi. Misalnya memiliki badan usaha tetap di Indonesia, kantor, jalur untuk pengaduan konsumen, adanya urusan pajak yang harus dibayarkan, termasuk upaya mendukung penjualan produk Indonesia.

Menurut Heru, selama ini tidak semua cerita TikTok Shop berujung manis. Ia setidaknya mendapati beberapa persoalan, seperti pembayaran yang telat, adanya komplain soal kualitas, produk tidak sesuai dengan SNI, serta keluhan-keluhan lainnya. Tata kelola itulah yang harus dibenahi. "Utamanya bukan cuma jualan, tapi juga pelindungan kepada konsumen akan produk yang aman, sehat, berkualitas, ukuran atau timbangan yang benar, serta dukungan terhadap penjualan produk Indonesia." 

Sedangkan Ketua Bidang Business & Development Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Mohammad Rosihan, menilai peralihan perilaku konsumen ke digital lewat social commerce bukan satu-satunya penyebab sepinya transaksi di beberapa pasar tradisional seperti Pasar Tanah Abang. Dia menjelaskan faktor lain yang membuat Pasar Tanah Abang sepi adalah menurunnya pembelian dari pelaku usaha di daerah. “Tidak lagi banyak yang membeli ke Tanah Abang, karena penjualan di daerah juga sepi. Mungkin ini juga menyangkut turunnya daya beli,” kata dia.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, justru menilai regulasi pemisahan media sosial dengan layanan perdagangan pada akhirnya bakal kurang bertaji. Ujung-ujungnya, perusahaan tinggal menyediakan dua aplikasi dengan layanan berbeda. 

"Menurut saya, pemerintah seharusnya memasukkan detail pengaturan social commerce untuk disetarakan dengan e-commerce, dari persyaratan administrasi hingga perpajakan," kata dia. 

Sementara itu, untuk membendung impor, ia mengatakan pemerintah harus memberikan disinsentif bagi produk impor. Contohnya, menerapkan aturan yang mengenakan biaya administrasi  lebih tinggi serta tidak boleh mendapat promo dari platform. Di sisi lain, ada insentif berupa promo ke produk lokal. Platform, kata Huda, juga diwajibkan menyediakan minimal 30 persen etalase platform untuk produk lokal.

Transaksi dagang di social commerce selama ini dirasakan manfaatnya oleh sebagian pelaku usaha. Contohnya Andre, yang memaksimalkan penjualan di semua kanal digital. Dia meraup cuan lewat social commerce. “Dengan sistem algoritma yang diberlakukan (social commerce), angka penjualan bisa terdongkrak,” kata dia.

Andre menjelaskan, produk yang dijual merupakan hasil kerja sama dengan konfeksi lokal. Jadi, pihaknya juga membantu mendorong penjualan produk dalam negeri. Dia menjual dengan keuntungan yang tidak terlalu besar, tapi dengan angka penjualan yang cukup banyak.

CAESAR AKBAR | RIANI SANUSI | VINDRY FLORENTIN