Kabinet (agar) Partai Bersatu

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata peduli dengan isu. Ketika mengumumkan perubahan kabinet, Presiden menyisipkan waktu menjawab rumor. Dari tekanan partai politik sampai tudingan bahwa dia percaya klenik. ”Mohon maaf, dengan segala kekurangan, saya ini orang beriman,” katanya, saat mengumumkan perombakan kabinet di Istana Negara Gedung Agung, Yogyakarta, 5 Desember lalu.

Presiden juga membantah rumor adanya pencoretan kandidat menteri pada menit-menit reshuffle diumumkan. ”Yang mengedarkan nama itu siapa? Sebagian besar salah,” kata dia dengan nada agak tinggi.

Ada pencoretan atau tidak, SBY memang menepati janjinya merombak Kabinet Indonesia Bersatu. Soal nama yang sebelumnya beredar, tidak semua salah. Sebagian besar malah klop. Boediono menempati pos Menteri Koordinator Perekonomian, Aburizal Bakrie bergeser ke Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Sri Mulyani menempati pos Jusuf Anwar sebagai Menteri Keuangan. Dan masuknya Paskah Suzetta juga sudah diramalkan.

Pos Paskah Suzetta sebagai Kepala Bappenas memang tidak terduga. Ramalan sebelumnya menyebut Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu diusulkan Partai Golkar untuk pos Menteri Perindustrian, menggantikan Andung Nitimihardja. Namun pos ini kemudian diberikan ke Fahmi Idris.

Menurut sumber Tempo di Golkar, ada sembilan nama yang diusulkan Ketua DPR Agung Laksono. Nama-nama itu ditenteng Agung ketika bertemu SBY di kediaman Presiden di Cikeas pada pertengahan November lalu. ”Paskah urutan yang pertama,” kata politisi Golkar itu. Paskah sendiri mengaku dirinya diusulkan oleh Partai Golkar.

Sederet nama seperti mantan Menteri Sekretaris Negara Muladi dan mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat Theo L. Sambuaga juga masuk daftar. Gubernur Gorontalo Fadel Muhamad juga disebut masuk list itu. Golkar sendiri tidak membantah berita itu. ”Kompetensinya sebagai kader partai dan gubernur harus dilihat secara proporsional,” kata Ketua DPP Golkar Syamsul Mu’arif kepada Dewi Rahmarini dari Tempo. Tentu saja tidak semua nama diakomodasi SBY. Karena hanya tiga pos menteri yang diganti, jatah Golkar hanya ditambah satu, yakni Paskah Suzetta.

Hal lain yang tidak terduga adalah masuknya Erman Soeparno. Berbagai ramalan tidak pernah menyebut nama itu. Penunjukan Erman mencuatkan spekulasi dan rumor—yang dibantah Presiden—Erman masuk di menit-menit terakhir.

Benarkah? Lantas, siapa yang mengusungnya? Teka-teki itu dijawab Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, ”Pak Erman saya yang mengusulkan.”

Sumber Tempo di PKB mengatakan soal perombakan kabinet intens didiskusikan di PKB versi Gus Dur saat Presiden berkunjung ke Medan, Kamis dua pekan lalu. Saat itu, Wakil Sekjen PKB Zarnubah Arifah Chafsoh—putri Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Yeni—juga berada di kota yang sama. ”Presiden memberikan sinyal pada Mbak Yeni, menteri dari PKB harus didukung Gus Dur,” kata sumber itu. Sekembalinya dari Medan, kata sumber itu, SBY meminta Yeni menyodorkan nama-nama kandidat menteri yang bisa mewakili PKB Gus Dur.

Di Medan pula, Yeni bertemu Saifullah Yusuf, mantan Sekjen PKB yang dicopot Abdurrahman Wahid. Dalam diskusi itu dibahas soal permintaan SBY dan perpecahan di tubuh PKB. Kedua orang yang mewakili dua kubu PKB itu akhirnya menjalin beberapa kesepakatan. ”Antara lain, ya, soal jatah menteri di kabinet,” kata politisi itu.

Sesampainya di Jakarta, Jumat dua pekan lalu, Yeni melaporkan ”kabar” itu kepada pengurus PKB, termasuk Gus Dur. Hasil itu kemudian dirapatkan jajaran pengurus PKB. Keesokan harinya, Muhaimin pergi menemui Presiden di Cikeas. Dalam pembicaraan itu (berlangsung sekitar 10 menit), SBY menanyakan soal nama kandidat menteri PKB versi Gus Dur.

Presiden, kata sumber itu, juga bertanya tentang siapa yang harus diganti, Saifullah Yusuf atau Alwi Shihab. Sebagai bentuk kebersamaan, SBY menawarkan satu calon menteri untuk mengganti salah satu menteri itu. ”Saya dan Muhaimin mendukung penuh Mas Saifullah dipertahankan,” kata Yeni. Kesepakatan itu, kabarnya, juga disetujui Alwi Shihab, yang akhirnya setuju ditunjuk sebagai utusan khusus presiden untuk dunia Islam.

Sumber yang dekat dengan Gus Dur mengatakan ada beberapa nama yang diusulkan PKB, selain Erman. Mereka adalah Sekretaris Jenderal PKB Muhamad Lukman Edy, Ketua PKB Effendy Choirie, Yeni Wahid, dan Muhaimin Iskandar sendiri. Tentu saja, semua nama itu sudah atas persetujuan Gus Dur. ”SBY memilih Erman Soeparno yang dianggap lebih profesional di bidangnya,” kata sumber itu.

Menurut sumber itu, nama Erman memang masuk belakangan. Hari Minggu—sehari sebelum reshuffle diumumkan—pukul 01.00, Muhaimin meminta Erman Suparno datang ke kediamannya di kompleks DPR. ”Dia memberi tahu bahwa Erman akan diusulkan menjadi salah satu kandidat menteri dari PKB (versi Gus Dur),” kata sumber itu. Erman pun mengangguk tanda setuju.

Erman mengaku dihubungi Muhaimin pada Senin, 5 Desember, saat dirinya rapat di Komisi V DPR. ”Saya diminta Muhaimin ke Yogyakarta ketemu Presiden,” katanya kepada wartawan, Selasa pekan lalu. Menurut dia, hingga menjelang masuk Gedung Agung, Erman masih belum tahu akan menjadi menteri, apalagi soal pos Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diraihnya itu. ”Arahan Presiden jelas, saya menjadi representasi PKB (versi Gus Dur) di kabinet,” katanya.

Perombakan kabinet menyatukan PKB? Tidak jelas. Yang pasti, tiga hari setelah pengumuman itu, Saifullah Yusuf dan Muhaimin Iskandar bertemu untuk diskusi tentang partai. Meski diklaim inisiatif pribadi, Saifullah mengaku pertemuan itu dalam rangka mencari formula untuk damai. ”Kami mulai dari titik yang bisa ketemu,” kata Saifullah.

Sementara PKB versi Gus Dur legawa atas perombakan kabinet, Partai Persatuan Pembangunan sebaliknya. Mereka menyatakan kecewa pada komposisi baru itu. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Suryadarma Ali, dan Menteri Negara BUMN Sugiharto yang diusulkan dicopot ternyata tidak. ”Presiden tidak mendengar aspirasi kami,” kata Ketua Fraksi PPP di DPR, Endin Soefihara.

Fraksi PPP pun menggelar rapat pada Rabu pekan lalu. Salah satu agenda rapat adalah menyikapi susunan kabinet itu. Salah satu butir kesimpulan rapat adalah meninjau kembali posisi PPP terhadap pemerintah. ”Hasil reshuffle kabinet menunjukkan bargaining position PPP lemah,” begitu salah satu kesimpulannya.

Salah satu petinggi PPP mengatakan Presiden sebenarnya berniat mengganti Sugiharto dan Suryadarma Ali. Malahan, pada 30 November lalu SBY meminta PPP menyiapkan dua kandidat menteri pengganti. ”Nama Sugiharto berada dalam urutan kelima dari sejumlah menteri yang akan diganti,” kata sumber itu. Endin Soefihara dan Laode Kamaluddin pun diusulkan sebagai kandidat. ”Tidak jelas mengapa pada detik-detik terakhir nama itu tidak masuk,” tutur politisi senior PPP itu.

Namun sumber Tempo yang lain di PPP mengungkapkan SBY mempertahankan dua menteri itu melalui diskusi dengan pimpinan PPP. Pertemuan antara Ketua Umum PPP Hamzah Haz dan Presiden Yudhoyono, beberapa hari setelah Lebaran lalu, sempat membahas soal perombakan kabinet itu. Hamzah juga sudah menyampaikan soal tidak ”akomodatif”-nya dua menteri itu kepada Presiden. ”Presiden menyatakan kepada Pak Hamzah bahwa dirinya masih memerlukan dua menteri itu di kabinet,” kata sumber tersebut.

Menurut Hamzah Haz, Presiden sudah berjanji mengingatkan dua menteri itu agar memperbaiki komunikasi politiknya dengan PPP. ”Presiden sudah memberikan teguran keras kepada keduanya,” ujar Hamzah. SBY, kata Hamzah, menyatakan bahwa komunikasi dan dukungan PPP masih penting dan diperlukan.

Johan Budi S.P., Purwanto, Widiarsi Agustina, Dimas Adityo