Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Kabinet dari Proklamasi

Redaksi Tempo mendaftar sejumlah nama yang dipandang layak duduk di kursi menteri. Mengutamakan meritokrasi, mengabaikan kans dan dukungan politik.

18 Oktober 2004 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dari Cikeas ketegangan itu merambat ke Proklamasi. Di rumahnya di kawasan Bogor, Jawa Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengernyitkan kening mencari orang yang cocok untuk masuk ke kabinetnya. Di kantor Tempo di kawasan Menteng, Jakarta itu, Selasa malam pekan lalu, tiga panelis?Faisal Basri (ekonom), Saiful Mujani (pengamat politik), dan Mudji Sutrisno (agamawan)?bersama belasan awak redaksi bersilang kata dalam menyusun nama orang yang dipandang layak masuk kabinet. Bukan untuk menyaingi Presiden Yudhoyono, tapi sekadar urun rembuk. Dan tak mudah ternyata. "Seperti sedang ujian doktoral," kata Saiful Mujani sambil menyeruput tehnya.

Dibuka dengan santapan Jepang siap saji, diskusi sepanjang tiga jam itu di-mulai dengan penyusunan kriteria. Mudji mensyaratkan calon menteri mestilah orang-orang yang dapat menjaga kontinuitas slogan Yudhoyono sebagai presiden yang pro-perubahan. Kandidat yang dinilai pro-status quo?terutama dalam ide?dicoret dari daftar. Bukan berarti menteri lama tak boleh masuk, tapi track record-nya diperiksa. "Yang itu jangan. Dia hanya mengandalkan posisinya sebagai pendukung Yudhoyono," kata seorang redaktur. Faisal Basri adalah panelis yang paling bersemangat ketika diminta memeriksa masa lalu seorang calon. Meski begitu, kami tak mau merasa paling tahu: boleh jadi ada saja cacat masa lalu kandidat yang tak terbaca.

Saiful mengusulkan dukungan politik. Argumennya, dengan dukungan yang cukup, terutama dari partai politik dan organisasi massa, SBY bisa nyaman bekerja karena tidak akan direcoki parlemen. Tapi persoalan muncul begitu kami masuk ke nama kandidat. Pada beberapa pos menteri, kandidat tanpa dukungan politik tak terhindarkan, terutama karena keahliannya tak diragukan. Mereka yang masuk kelompok ini antara lain Satya Arinanto (ahli hukum UI), Eko Budiardjo (Rektor Universitas Diponegoro), dan Imam Prasodjo (sosiolog, aktivis LSM).

Yang lain mengusulkan batasan usia. Idealnya, seorang menteri berusia 40-50 tahun. Tapi lagi-lagi: selalu saja ada tokoh "dalita" (di atas lima puluh tahun) yang masuk karena selama ini integritasnya terjaga. Dalam kelompok ini mun-cullah, misalnya, nama Mar'ie Muham-mad, bekas Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan. Mar'ie dikenal "bersih" dan "berani main tubruk".

Tak puas dengan diskusi hingga menjelang tengah malam, proses penyusunan kabinet ala Tempo dilanjutkan tiga hari kemudian. Kali ini para panelisnya digeser: para pengamat dieliminasi dan digantikan oleh kumpulan redaktur pelaksana dan redaktur senior. Dari sini muncul nama-nama baru. Pada posisi Menteri Kebudayaan, misalnya, yang sebelumnya hanya terpasang nama bekas Dirjen Kebudayaan Edy Sedyawati, kini ditambah nama lain yakni aktor Slamet Rahardjo Djarot. Slamet dianggap memahami problem kebudayaan selain juga punya pengalaman mengatur orang. Seorang menteri yang semula kami anggap cocok terpaksa dicoret karena belakangan ketahuan sakit-sakitan.

Ternyata mengeliminasi para panelis dari luar ada untungnya juga. Faisal Basri, yang sebelumnya tak bisa masuk bursa karena menjadi juri, kali ini tak bisa menolak. Ia ditempatkan sebagai alternatif Menteri Negara Urusan BUMN. Tapi, "Saya enggak mau," kata Faisal sambil mencangklongkan ranselnya.

Demikianlah, menyusun kabinet?meski bukan di Cikeas?ternyata pekerjaan yang tak gampang. Hingga kabinet versi Proklamasi ini selesai dibuat, ada saja yang tidak sreg. "Kok dia sih?" kata seorang wartawan yang tidak setuju. Persoalan yang dihadapi panelis mungkin sama dengan problem Presiden Yudhoyono: tak bisa menyenangkan semua orang.

Arif Zulkifli


Menteri yang membawahkan departemen

Menteri Dalam Negeri:

Ryaas Rasyid Latar belakang:

  • Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
  • Rektor Institut Ilmu Pemerintahan
  • Menteri Otonomi Daerah
  • Penggodok konsep otonomi daerah

Menteri Luar Negeri:

Hassan Wirajuda Latar belakang:

  • Doktor di bidang hukum internasional
  • Pejabat karier Departemen Luar Negeri
  • Menteri Luar Negeri (2001-2004)

Menteri Pertahanan:

Rizal Sukma Latar belakang:

  • Peneliti CSIS
  • Penggodok RUU TNI

Jenderal Endriartono Sutarto Latar belakang:

  • Militer
  • Panglima TNI yang dikenal "lurus" dan mendukung supremasi sipil

Juwono Sudarsono Latar belakang:

  • Akademisi
  • Menteri Pendidikan
  • Menteri Pertahanan
  • Duta Besar RI di London

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia:

Satya Arinanto Latar belakang: Akademisi UI

Todung Mulya Lubis Latar belakang: Pengacara

Menteri Keuangan:

Darmin Nasution Latar belakang: Pejabat Departemen Keuangan

Sri Mulyani Latar belakang:

  • Akademisi UI
  • Direktur IMF untuk Asia Pasifik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:

Kuntoro Mangkusubroto Latar belakang:

  • Doktor Teknik Sipil Stanford University
  • Menteri Pertambangan

Menteri Industri dan Perdagangan:

Marie Pangestu Latar belakang:

  • PhD University of California, AS
  • Peneliti CSIS

Menteri Pertanian:

Bayu Krisnamurti Latar belakang:

  • Doktor ekonomi pertanian IPB
  • Kepala Pusat Studi Pembangunan IPB

Agus Pakpahan Latar belakang:

  • Doktor ekonomi pertanian Michigan State University
  • Bekas Dirjen Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian

Menteri Kehutanan:

Transtoto Handari Latar belakang: Kepala Pusat Informasi Kehutanan Departemen Kehutanan

Menteri Perhubungan:

Shanti Poesposoetjipto Latar belakang:

  • Doktor dari University of Technology di Munich, Jerman
  • Berpengalaman dalam kelompok usaha Soedarpo Corporation, salah satunya bergerak di bidang perkapalan

Menteri Kelautan dan Perikanan:

Dwisuryo Indroyono Susilo Latar belakang: PhD geologi, Universitas Iowa, AS

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

Didik J. Rachbini Latar belakang:

  • Akademisi, ekonom
  • Doktor lulusan Luzon State University, Filipina

Sarwono Kusumaatmadja Latar belakang: Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah:

Eko Budihardjo Latar belakang:

  • Ahli di bidang tata kota
  • Rektor Universitas Diponegoro

Erna Witoelar Latar belakang:

  • Aktivis LSM
  • Pernah menjadi Menteri Pemukiman

Menteri Kesehatan:

Farid A. Moeloek Latar belakang:

  • Ketua Ikatan Dokter Indonesia
  • Pernah menjadi Menteri Kesehatan

Menteri Pendidikan Nasional:

Satryo Soemantri Brodjonegoro Latar belakang: Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

Menteri Sosial:

Imam B. Prasodjo Latar belakang:

  • Akademisi
  • Pernah menjadi anggota KPU
  • Memimpin LSM yang bergerak di bidang sosial (Yayasan Nurani Dunia)

Menteri Agama:

Siti Musdah Mulia Latar belakang:

  • Doktor, IAIN Syarief Hidayatullah.
  • Salah seorang penggagas kesetaraan gender dalam hukum Islam di Indonesia

Azyumardi Azra Latar belakang:

  • Akademisi
  • Rektor IAIN Syarief Hidayatullah

Menteri Negara

Menteri Negara Kebudayaan:

Slamet Rahardjo Latar belakang: Aktor

Edi Sedyawati Latar belakang:

  • Penari
  • Pernah menjadi Dirjen Kebudayaan

Menteri Negara Pariwisata:

I. Gde Ardhika Latar belakang: Menteri Pariwisata

Meity S. Robot Latar belakang: Asosiasi Pariwisata

Menteri Negara Riset dan Teknologi:

Adi Rahman Adiwoso Latar belakang: Pengusaha telekomunikasi

Sangkot Marzuki Latar belakang:

  • Ahli genetika
  • Pimpinan Lembaga Eijkman

Onno W. Purbo Latar belakang: Ahli telematika

Menteri Negara Koperasi dan UKM:

Eva Rijanti Hutapea Latar belakang:

  • CEO Indofood Sukses Makmur (sampai 2004)
  • Direktur Utama PT Usaha Kita Mandiri

Menteri Negara Lingkungan Hidup:

Mas Achmad Santosa Latar belakang: LSM lingkungan (pernah menjadi Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Indonesian Center for Environmental Law)

Erna Witoelar Latar belakang:

  • Bekas Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
  • Bekas Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan:

Khofifah Indar Parawansa Latar belakang:

  • Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan
  • Politisi PPP dan PKB

Zoemrotin Latar belakang:

  • Bekas Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
  • Komnas HAM

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara:

Sudirman Said Latar belakang:

  • Konsultan Manajemen
  • Aktivis LSM anti-korupsi
  • Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera

J.B. Kristiadi Latar belakang: Lembaga Administrasi Nasional

Menteri Negara Percepatan Pembangunan KTI:

August Rumansara Latar belakang: Tokoh Indonesia timur

Menteri Negara Olahraga:

Rudy Hartono Latar belakang: Atlet

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nas/Kepala Bappenas:

Sri Mulyani Latar belakang:

  • Akademisi
  • Direktur IMF untuk Asia Pasifik

Menteri Negara BUMN: (Cat: pos ini harusnya dihapuskan saja, Deperindag sebaiknya tidak dipisah)

M. Ikhsan Latar belakang:

  • Akademisi
  • Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM)

Faisal Basri Latar belakang:

  • Akademisi
  • Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi:

Andi Mallarangeng Latar belakang :Akademisi, pengamat politik

Sekretaris Negara/Kabinet:

Erman Rajagukguk Latar belakang:

  • Doktor di bidang hukum ekonomi
  • Wakil Sekretaris Negara

Marsillam Simandjuntak Latar belakang:

  • Pernah menjadi Menteri Kehakiman dan HAM serta Jaksa Agung
  • Presiden Komisaris Garuda Indonesia (2004)

Lain-lain:

Kepala Polri:

Sutanto Latar belakang: Polisi (Inspektur Jenderal)

Panglima TNI

Chappy Hakim Latar belakang: Kepala Staf Angkatan Udara

Kepala BIN

Mangku Pastika Latar belakang:

  • Kapolda Bali
  • Kepala tim investigasi kasus bom Bali

Menteri Koordinator

Bidang Politik dan Keamanan:

Letjen (Purn) Agus Widjojo Latar belakang:

  • Militer (Kepala Staf Teritorial TNI)
  • Wakil Ketua MPR
  • Salah satu penggagas reformasi TNI

Bidang Perekonomian:

Boediono Latar belakang: Ekonom Menteri Keuangan

Bidang Kesejahteraan Rakyat:

Mar'ie Muhammad Latar belakang:

  • Akuntansi UI
  • Dirjen Pajak
  • LSM anti-korupsi
  • Palang Merah Indonesia

Jaksa Agung:

Marsillam Simandjuntak Latar belakang:

  • Pernah menjadi Menteri Kehakiman dan HAM serta Jaksa Agung
  • Presiden Komisaris Garuda Indonesia (2004)
  • Menteri yang membawahkan departemen

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus