Mengapa PDIP Tak Bergabung dalam Kabinet Prabowo

SAAT sibuk berkampanye sebagai calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung mendapat tugas khusus dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ia harus mengatur pertemuan bosnya dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Di tengah penyusunan kabinet Prabowo, Pramono menyambangi rumah presiden terpilih itu di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Kedatangan Pramono pada Selasa, 15 Oktober 2024, bersamaan dengan pemanggilan para calon pejabat di pemerintahan Prabowo. Bertemu selama satu jam dengan Menteri Pertahanan, mantan Sekretaris Kabinet itu sempat disangka masuk kabinet Prabowo. “Saya tetap menjadi calon gubernur,” kata Pramono saat ditemui Tempo di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 16 Oktober 2024.

Dua narasumber yang mengetahui isi pertemuan di Kertanegara mengatakan Pramono merancang pertemuan Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri pada Rabu malam. Selain itu, Prabowo ditengarai menanyakan nama calon menteri yang akan disetorkan oleh PDI Perjuangan. Kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu, Pramono menjawab bahwa Megawati belum memberi lampu hijau.

Rencana pertemuan pada Rabu malam batal karena diketahui publik. Megawati menginginkan pertemuan dengan pendampingnya dalam pemilihan presiden 2009 itu digelar diam-diam. Sebelumnya, persamuhan keduanya yang direncanakan digelar pada Kamis, 10 Oktober 2024, juga tak kesampaian. 

Batal di hari Rabu, rencana pertemuan digeser menjadi Kamis, 17 Oktober 2024, saat ulang tahun Prabowo yang ke-73. Lagi-lagi pertemuan itu urung terjadi. Megawati justru memanggil sejumlah pengurus PDIP ke rumahnya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto hingga Ketua DPP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah.

Kepada Ahmad Basarah, Megawati menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani. Basarah enggan mengungkap isi pesan Megawati. “Saya akan melaporkan dulu hasil pembicaraan saya dengan Muzani,” ujar Basarah setelah bertemu dengan Megawati, Kamis malam, 17 Oktober 2024.



Megawati juga sempat memanggil putrinya yang menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani, dan Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey. Bersama Ketua Bidang Perekonomian PDIP Said Abdullah, Puan dan Olly sebelumnya menjadi penghubung Megawati dengan Prabowo. Namun tugas itu kemudian dilimpahkan kepada Pramono Anung.

Dua narasumber yang mengetahui kondisi di lingkup internal PDIP bercerita, Megawati belakangan mempercayakan rencana pertemuan itu kepada Pramono. Megawati ditengarai memilih mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu karena dinilai lebih netral. Adapun Puan dan orang-orang dekatnya dianggap berniat membawa PDIP masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari PDIP, Bambang Wuryanto, pada Selasa, 15 Oktober 2024, mengatakan ada tiga pandangan di partai banteng soal sikap terhadap pemerintahan Prabowo. “Ada yang ingin segera masuk, ada yang ingin nanti saja dengan melihat perkembangan, dan ada yang tak mau masuk,” tutur Bambang.

Menginginkan dukungan dari semua partai di Senayan, Prabowo telah menyiapkan tiga kursi menteri untuk PDIP. Tiga calon yang berpeluang masuk kabinet adalah Abdullah Azwar Anas, yang saat ini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Olly Dondokambey; serta bekas Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan.

Narasumber yang sama menyebutkan Prabowo meminta Azwar Anas mengisi jabatan yang sama karena ia membantu penyusunan nomenklatur dan pemecahan kementerian. Namun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah informasi tersebut. “Kami-kami di bawah yang meminta karena dia membantu gugus tugas sinkronisasi,” kata Dasco kepada Tempo.

Sejumlah petinggi PDIP bercerita, Azwar telah menemui Megawati dan meminta izin bergabung dengan kabinet Prabowo sepekan sebelum calon menteri dipanggil ke Kertanegara. Namun Megawati menolak permintaan mantan Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, itu. Pun Megawati belum merestui Olly Dondokambey dan Budi Gunawan masuk kabinet.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto enggan menanggapi soal restu Megawati kepada Azwar, Olly, dan Budi. Ditemui seusai sidang promosi doktornya di Universitas Indonesia, Jumat, 18 Oktober 2024, Hasto menyatakan partainya belum menentukan sikap terhadap pemerintahan Prabowo. “Keputusan politik ditentukan oleh Bu Mega,” ucap Hasto.

Sebelum mengambil keputusan, Megawati menginstruksikan Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP Andi Widjajanto membuat kajian soal kabinet Prabowo. “Bu Mega minta kajian seperti berapa banyak menteri koordinator di era Prabowo, lalu diamati kebijakan dan program utamanya apa, alokasi anggarannya, dan siapa yang mengawakinya,” kata Andi.

Dua petinggi PDIP mengatakan, hingga Kamis, 17 Oktober 2024, Megawati cenderung menginginkan partainya berada di luar pemerintahan. Megawati menilai kabinet Prabowo kental dengan “aroma” Presiden Joko Widodo. Setidaknya 19 menteri Jokowi diperkirakan masuk kabinet Prabowo. Megawati dan Jokowi berpisah jalan dalam pemilihan presiden 2024.

Penolakan Megawati diduga juga muncul lantaran kursi menteri yang disiapkan Prabowo tak sesuai dengan harapan. Pengurus PDIP dan petinggi di Koalisi Indonesia Maju menyebutkan Megawati ingin Budi Gunawan tetap menjabat Kepala BIN. Namun pada 10 Oktober 2024, hari yang sama dengan rencana awal pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi mencopot Budi Gunawan.

Budi digantikan oleh Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan. Herindra menjalani uji kepatutan dan kelayakan oleh empat pemimpin DPR pada Rabu, 16 Oktober 2024, atau empat hari sebelum Jokowi lengser. Saat itu Komisi I yang membidangi pertahanan belum terisi oleh anggota DPR.

Prabowo Subianto setelah bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Jalan Kertanegara, Jakarta, 15 Agustus 2024. Tempo/M Taufan Rengganis

Toh, Budi diperkirakan tetap masuk ke kabinet Prabowo. Ia hadir dalam Hambalang Retreat, pelatihan di rumah Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat sesi foto, Budi duduk sejajar dengan sejumlah ketua umum partai politik yang diberi jatah menteri koordinator. Budi diperkirakan menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.

Meski dekat dengan Megawati, Budi dianggap tak mewakili PDIP. Sejumlah narasumber mengatakan Prabowo meminta mantan Wakil Kepala Kepolisian RI itu masuk kabinet. Setelah pemilihan presiden 2019 yang dipenuhi kerusuhan usai, Budi mempertemukan Prabowo dengan Jokowi di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto enggan berkomentar soal masuknya Budi ke kabinet Prabowo. Ia menyatakan partainya menghormati kabinet yang dibentuk oleh Prabowo. “Kami berharap kabinet bekerja profesional, bergerak cepat untuk mengatasi tantangan kita ke depan,” ujar Hasto.