Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tanda-tanda Korps Bhayangkara bakal memiliki pemimpin baru saat dimulainya pemerintahan Prabowo Subianto tak kunjung terlihat. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional RI, Albertus Wahyurudhanto, mengatakan hingga kini belum ada permintaan dari Istana Negara untuk mencari kandidat Kepala Polri pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Sampai detik ini tidak ada tanda-tandanya,” tuturnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Listyo menjadi Kepala Polri pada 27 Januari 2021. Ia menggantikan Jenderal Idham Azis yang kala itu memasuki usia pensiun. Secara umur, Listyo dapat melanjutkan jabatannya hingga 2027. Saat ini Listyo berusia 55 tahun. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI mengatur bahwa usia pensiun anggota kepolisian maksimal 58 tahun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Prabowo sudah memanggil 103 calon menteri dan wakil menteri serta kepala badan untuk mengisi kabinet mendatang. Mereka turut mengikuti pembekalan di kompleks kediaman Prabowo, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu-Kamis, 16-17 Oktober 2024. Salah seorang yang hadir adalah Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia tampak mendatangi Hambalang pada hari pertama.
Dua orang dekat Istana Negara dan seorang pejabat kepolisian mengatakan Jenderal Listyo memang hampir dipastikan kembali memimpin Korps Bhayangkara. Ditemui terpisah, ketiganya mengatakan Listyo turut berjasa memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan umum 14 Februari 2024. Apalagi Prabowo disebut kerap berkomunikasi dengan Listyo saat masih masa kampanye.
Laporan utama majalah Tempo edisi 12-18 Februari 2024 berjudul “Operasi Klandestin untuk Putra Sulung” mengungkap jasa Jenderal Listyo untuk “mengamankan” pasangan Prabowo-Gibran. Listyo ditengarai mengaktifkan Operasi Nusantara Cooling System sejak Agustus 2023. Operasi ini bertujuan menekan kegaduhan akibat isu suku, agama, ras, dan antargolongan di berbagai wilayah. Namun operasi ini diduga digunakan untuk mengintimidasi sejumlah kepala desa. Di antaranya kepala desa di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang dipanggil polisi tapi pemeriksaannya batal setelah surat pemanggilannya bocor ke publik.
Polisi juga mendatangi sejumlah tokoh agama di Jawa Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah saat itu, Komisaris Besar Satake Bayu Setianto, mengakui adanya manuver ini. Dia memaparkan, aparat datang bukan untuk memberikan arahan politik tertentu. “Kegiatan yang dilakukan oleh personel Polda Jawa Tengah adalah upaya cooling system agar pemilu berjalan aman dan damai,” ujarnya.
Operasi pemenangan paling jorjoran memang berlangsung di Jawa Tengah. Pada masa Pemilu 2024, posisi Kepala Polda Jawa Tengah dipegang Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi. Pada 2011, Luthfi pernah menjabat Wakil Kepala Kepolisian Resor Surakarta. Saat itu Kepala Polres dijabat Listyo Sigit Prabowo. Keduanya dekat dengan Jokowi saat ia menjabat Wali Kota Solo periode 2005-2012. Itu sebabnya Listyo dan Luthfi dikenal sebagai bagian “geng Solo” yang dekat dengan Jokowi. Selama masa kampanye, Prabowo terang-terangan menyampaikan akan melanjutkan berbagai program Jokowi.
Karier Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kepolisian terbilang moncer. Jebolan Akademi Kepolisian angkatan 1991 ini mendapatkan pangkat inspektur jenderal atau bintang dua ketika dikukuhkan sebagai Kepala Polda Banten pada 2016. Tiga tahun kemudian, ia dipromosikan menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dengan pangkat komisaris jenderal alias bintang tiga.
Penetapan Listyo sebagai Kepala Polri juga sempat ramai. Selain diikuti Listyo, persaingan kursi Tri Brata-1—sebutan untuk Kepala Polri—diikuti Wakil Kepala Polri kala itu, Komisaris Jenderal Gatot Eddy. Gatot adalah lulusan Akademi Kepolisian 1988. Selain keduanya, Komisi Kepolisian Nasional menyertakan nama Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar, Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto, dan Komisaris Jenderal Agus Andrianto sebagai calon Kepala Polri. Empat kandidat itu adalah senior Listyo di Akademi Kepolisian.
Ketua Harian Kompolnas masa itu, Mohammad Mahfud Md., lantas menyerahkan kelima nama tersebut kepada Jokowi pada 7 Januari 2021. Tapi Jokowi memilih Listyo sebagai calon tunggal Kepala Polri yang kemudian diajukan ke Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang antara lain membidangi hukum. “Kekuatan yang paling utama adalah dia orangnya Jokowi,” kata anggota tim sukses Jokowi dalam pemilihan presiden 2014, Andi Widjajanto, saat ditanyai mengenai penunjukan kembali Listyo sebagai Kepala Polri.
Sebelum Pemilu 2024, Listyo diduga menunjukkan loyalitasnya kepada Jokowi dengan melakukan “bersih-bersih” di lingkungan Polda Jawa Tengah. Sejumlah perwira menengah dan tinggi yang dinilai berbeda pilihan politik pun dimutasi. Seusai pemilu, pasangan Prabowo-Gibran meraup sekitar 12 juta suara di Jawa Tengah. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar masing-masing hanya memperoleh 7,8 juta dan 2,8 juta suara.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin setelah mengikuti pembekalan calon menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, 16 Oktober 2024. Tempo/M Taufan Rengganis
Tempo telah mengirimkan surat permohonan wawancara kepada Listyo yang diterima dua staf Kepala Polri. Staf itu menyatakan akan menyampaikan surat Tempo kepada Listyo. Surat serupa telah dikirimkan ke akun WhatsApp Jenderal Listyo. Tapi surat wawancara itu tak kunjung berbalas hingga Jumat, 18 Oktober 2024. Ihwal mutasi, pada Februari 2024, Listyo pernah menjelaskan bahwa mekanisme itu merupakan proses rutin di Polri. “Sudah ada kriteria dan mekanismenya,” ucapnya.
Bukan hanya Listyo Sigit, petinggi polisi lain yang akan menjadi bagian kabinet Prabowo adalah Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto. Agus turut hadir di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara dan di Hambalang. Ia digadang-gadang menjadi menteri yang mengurusi keimigrasian dan pemasyarakatan. Selama ini kedua bidang itu menjadi bagian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saat ditanyai soal ini, Agus enggan berkomentar dan meminta menunggu pengumuman presiden baru.
Anggota DPR yang lama bertugas di Komisi III, Muhammad Nasir Djamil, mengklaim cukup kaget atas penunjukan Agus. Biasanya jenderal polisi yang menjadi menteri adalah mantan Kepala Polri. “Contohnya Pak Tito Karnavian,” kata Nasir.
“Orang lama” yang juga diperkirakan akan bertahan adalah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Ia terlihat turut menghadiri pembekalan Prabowo di Hambalang. Dari foto yang beredar, ia mengikuti pembekalan pada hari pertama bersama Listyo Sigit dan Agus Andrianto. Seseorang yang dekat dengan petinggi Kejaksaan Agung menyebutkan posisi Burhanuddin akan bertahan kira-kira setahun. Sementara itu, nama yang menyeruak sebagai penggantinya adalah Jaksa Agung Muda Intelijen saat ini, Reda Manthovani.
Pengusung utama Prabowo-Gibran adalah Partai Gerakan Indonesia Raya. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan masa jabatan Kepala Polri tak diatur secara spesifik. Masa jabatan Jaksa Agung juga demikian. Ia mengatakan pergantian presiden tak mesti berarti ada pula pergantian Kepala Polri dan Jaksa Agung, bahkan Panglima Tentara Nasional Indonesia. “Selama belum ditunjuk yang baru, yang lama akan terus lanjut,” tuturnya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Francisca Christy Rosana dan Egi Adyatama berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Jenderal Polisi Pilihan Istana"