Para Bohir di Belakang Pemilihan Menteri Kabinet Prabowo

Tanpa ditemani wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, Prabowo selalu didampingi oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, yang duduk dengan jarak sekitar tiga kursi dari bosnya. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu turut membantu Prabowo menyusun formasi kabinet sejak Mei 2024. Ia menjadi ketua tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo.

Salah satu tugas Dasco adalah menjaring nama calon menteri dari partai politik dan kelompok pendukung Prabowo-Gibran. Ia memiliki tim khusus yang beranggotakan koleganya di Gerindra dan di Senayan. Mereka intens berkomunikasi dengan elite partai di Koalisi Indonesia Maju—gabungan partai pendukung Prabowo.

Lima petinggi Koalisi Indonesia Maju mengatakan Dasco awalnya meminta partai memberikan tiga nama calon untuk setiap kementerian yang menjadi jatah mereka. Tiga nama itu akan diseleksi oleh Prabowo. Belakangan, cara itu berubah. Partai langsung menyerahkan nama calon menteri kepada Dasco yang kemudian disetujui oleh Prabowo.

Lewat Dasco pula para elite partai berkomunikasi jika nama mereka tak masuk daftar calon menteri yang diserahkan kepada Prabowo. Seorang politikus yang namanya terpental dari bursa calon menteri mengaku melobi Dasco. Namun upayanya gagal karena tak ada posisi yang kosong. Dasco lalu menawarinya kursi wakil menteri.

Di internal partai pendukung Prabowo-Gibran, drama politik penentuan calon menteri pun terjadi. Partai Kebangkitan Bangsa, misalnya, semula mendapat jatah dua kursi menteri. Tiga politikus partai itu bercerita, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyetor dua nama kepada Dasco, yaitu Jazilul Fawaid dan adik iparnya, Anwar Sanusi. 

Namun situasi berubah setelah Muhaimin mendengar informasi bahwa mantan Sekretaris Jenderal PKB, Abdul Kadir Karding, masuk bursa menteri Prabowo pada pekan pertama Oktober 2024. Nama Karding ditengarai diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Pada 2019, Jokowi sempat berencana menjadikan Karding sebagai menteri. Tapi Muhaimin menolak keras.

Narasumber yang sama mengatakan Muhaimin resah terhadap terpilihnya Karding sebagai menteri. Karding ditengarai ikut menggoyang kursi Muhaimin lewat rencana Muktamar Luar Biasa PKB pada akhir Agustus 2024. Muhaimin pun memutuskan terjun menjadi menteri untuk mengimbangi rival politiknya itu.

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menyalami tamu undangan yang menghadiri Hambalan Retreat, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, 16 Oktober 2024. Tim Media Prabowo Subianto

Prabowo memberikan satu kursi menteri koordinator—dihitung setara dua kursi—kepada Muhaimin. Belakangan, PKB mendapat tambahan kursi wakil menteri. Komunikasi mengenai jatah wakil menteri ini juga mengalir lewat Dasco. PKB menyorongkan nama Faisol Riza sebagai wakil menteri di sektor perindustrian.

Muhaimin enggan menanggapi dinamika penyusunan kabinet. “Pertanyaan Anda akurat, tapi saya sulit menjawab,” ujar Muhaimin, Jumat, 18 Oktober 2024. Sedangkan Karding belum bersedia memberikan tanggapan soal kabinet Prabowo dan konfliknya dengan Muhaimin. 

Adapun Dasco membantah menjadi pintu masuk para politikus dan pendukung untuk masuk ke kabinet. “Saya hanya diminta menyambut para calon menteri saat dipanggil ke Kertanegara,” kata Dasco ketika dihubungi Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.

•••

PINTU masuk calon menteri di kabinet Prabowo Subianto juga terbuka melalui Sjafrie Sjamsoeddin, teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer 1974 dan mantan ajudan Soeharto. Sejumlah narasumber di lingkaran Koalisi Indonesia Maju, satu di antaranya kolega dekat Prabowo, menceritakan bahwa mereka yang diseleksi oleh Sjafrie berlatar belakang tentara dan polisi.

Sjafrie pun memiliki tim beranggotakan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia. Dua kolega Sjafrie bercerita, anggota Tim Merah Putih—demikian namanya—antara lain staf ahli Menteri Pertahanan, Marsekal Muda (Purnawirawan) Bambang Eko Suhariyanto; asisten khusus Menteri Pertahanan, Laksamana Madya (Purnawirawan) Didit Herdiawan; dan Rektor Universitas Pertahanan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Jonni Mahroza.

Dari sebuah penthouse di The Capital Residence, Jakarta Selatan, Sjafrie dan timnya menyeleksi nama calon menteri untuk diserahkan kepada Prabowo. Mereka juga membantu menyusun rencana pemerintahan di sektor pertahanan. Narasumber yang sama menyebutkan Sjafrie membuat master plan pertahanan hingga sepuluh tahun mendatang.

Sjafrie digadang-gadang menjadi Menteri Pertahanan. Ia bolak-balik bertandang ke rumah Prabowo di Hambalang. Kepada wartawan, juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menuturkan bahwa Sjafrie memiliki tugas yang memungkinkannya selalu bertemu dengan Prabowo. “Pak Sjafrie selama ini membantu Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan,” tutur Dahnil. 

Saat acara Hambalang Retreat, Sjafrie, Didit, dan Bambang Eko terlihat hadir. Mereka mengenakan kemeja putih seperti para calon menteri lain. Dihubungi Tempo hingga Sabtu, 19 Oktober 2024, Sjafrie dan anggota Tim Merah Putih lain belum memberikan tanggapan. 

Di sektor ekonomi, Prabowo menugasi mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga Ketua Dewan Pakar Gerindra, Burhanuddin Abdullah, untuk menjaring nama calon menteri. Burhanuddin juga membuat kajian untuk struktur pemerintahan lima tahun ke depan. Tim ini bekerja selama enam bulan dan rutin melapor setiap akhir pekan kepada Prabowo.

Salah satu kajian tim Burhanuddin adalah pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan menggantinya menjadi superholding. Tim itu melakukan studi banding sampai ke Cina. Dua kolega Prabowo bercerita, mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Darmansyah Hadad, yang menjadi anggota tim itu, menjadi calon kuat kepala superholding.

Belakangan, nama Muliaman terpental setelah Prabowo memutuskan tak membubarkan Kementerian BUMN. Sejumlah narasumber di lingkaran Prabowo dan Kementerian BUMN menyebutkan Prabowo mempertimbangkan proses panjang perubahan konsep Kementerian BUMN. Ada belasan undang-undang, di antaranya Undang-Undang tentang BUMN, yang harus direvisi.

Tim Burhanuddin juga menggodok sejumlah nama calon Menteri Keuangan. Usulannya antara lain Budi Gunadi Sadikin, kini Menteri Kesehatan, dan Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Keuangan. Menjaring nama calon menteri dan wakil menteri di sektor ekonomi, Burhanuddin bersafari mengunjungi sejumlah tokoh, seperti mantan Menteri Perindustrian, M.S. Hidayat. 

Datang ke rumah Hidayat di kawasan Jakarta Selatan pada September 2024, Burhanuddin menjelaskan bahwa Prabowo menugasinya berdiskusi dengan politikus senior dan mantan menteri. “Mereka mesti membuat laporan, siapa saja yang bisa diangkat sebagai menteri,” kata Hidayat ketika menjelaskan isi pertemuan itu kepada Tempo, Selasa, 15 Oktober 2024.

Hingga Sabtu, 19 Oktober 2024, Burhanuddin Abdullah tak merespons permintaan wawancara yang dilayangkan Tempo. Begitu pun Muliaman Hadad.

Prabowo juga menerima usulan calon menteri dari adiknya, pengusaha Hashim Djojohadikusumo. Dua kolega Prabowo mengatakan Hashim menjaring nama dari kalangan keluarga, orang dekat Prabowo, dan pengusaha. Ia ikut mendorong kemenakannya, Thomas Djiwandono, menjadi Wakil Menteri Keuangan di era Joko Widodo untuk mempersiapkan pemerintahan Prabowo.

Hashim Sujono Djojohadikusumo di Jakarta, 7 Oktober 2024. Tempo/Oyuk Ivani Siagian

Hashim, misalnya, mendorong Maruarar Sirait menjadi kandidat Menteri Perumahan. Mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjadi anggota tim kampanye Prabowo-Gibran. Maruarar tak menanggapi pesan dan panggilan telepon Tempo.

Dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan pendek hingga Sabtu, 19 Oktober 2024, Hashim juga tak memberi respons. Namun ia beberapa kali sempat membocorkan struktur kabinet Prabowo kepada wartawan. “Menteri Perumahan Maruarar Sirait, wakil menteri Fahri Hamzah,” ujar Hashim di Depok, Jawa Barat, Rabu, 16 Oktober 2024.  

Di luar empat pintu masuk calon menteri itu, Prabowo meminta pertimbangan dari sejumlah tokoh. Berupaya menampung kalangan Muslimat Nahdlatul Ulama, Prabowo memanggil Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa ke Kertanegara pada Jumat malam, 11 Oktober 2024. Dua narasumber yang mengetahui isi pertemuan itu mengatakan Prabowo meminta Khofifah mengajukan dua nama.

Khofifah tak merespons ketika dimintai tanggapan. Sedangkan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak mengetahui pertemuan itu. Pada Senin, 14 Oktober 2024, Prabowo memanggil Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat NU Arifatul Choiri Fauzi. Arifatul juga datang dalam pembekalan untuk para calon menteri di Hambalang.

•••

SEJAK awal Oktober 2024, hiruk-pikuk mewarnai penyusunan kabinet Prabowo Subianto. Sejumlah politikus di Kabinet Indonesia Maju menceritakan bahwa Prabowo membuka peluang menambah jumlah kementerian hingga 50 lembaga untuk menampung kepentingan partai politik, pendukung, dan pengusaha. Angka itu melonjak hampir separuh dari pemerintahan Joko Widodo dengan 34 kementerian. 

Tak ada yang tahu pasti jumlah menteri di kabinet Prabowo. Menentukan formasi menteri koordinator, misalnya, Prabowo tak ajek. Semula ia menyusun lima kementerian koordinator. Setelah Muhaimin Iskandar masuk, ada kemungkinan Prabowo menambah satu lagi kementerian koordinator.

Dalam sebuah acara di Senayan, Jakarta, 9 Oktober 2024, Prabowo mengungkapkan alasannya membuat kabinet besar. Menurut dia, untuk mengurus negara yang besar dibutuhkan jumlah menteri yang banyak. “Nanti dibilang kabinet Prabowo kabinet gemuk. Negara kita besar, Bung,” kata Prabowo.

Di luar jumlah kementerian yang membesar, muncul nama-nama calon menteri yang menjadi kepanjangan tangan pengusaha yang ikut memodali kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah narasumber dari kalangan pengusaha dan petinggi Koalisi Indonesia Maju membenarkan adanya campur tangan bohir atau pemilik modal dalam penentuan calon menteri.

Salah satu pengusaha yang diduga berperan mengajukan calon menteri adalah Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Lima narasumber yang mengetahui peran pengusaha batu bara itu bercerita, Haji Isam ditengarai ikut mengajukan setidaknya empat calon menteri. Mereka diajukan lewat beberapa partai, seperti Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.

Narasumber yang sama, satu di antaranya petinggi PAN, menyebutkan bahwa Isam mengajukan Duddy Purwagandhi, mantan Chief Executive Officer Jhonlin Air Transport—maskapai penerbangan milik Haji Isam. Duddy direncanakan menjadi Menteri Perhubungan. 

Nama lain yang diajukan PAN adalah Budi Santoso. Ia sebelumnya Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan. Budi diproyeksikan menggantikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.

Di internal PAN muncul kegaduhan akibat pengusulan nama Duddy dan Budi yang dekat dengan Isam. Dampaknya, sejumlah kader partai itu terpental dari bursa calon menteri. Salah satunya Eddy Soeparno, mantan Sekretaris Jenderal PAN. Eddy enggan berkomentar soal pencoretan namanya. “Penyusunan kabinet hak Pak Prabowo. Siapa pun yang dipilih, kami hormati,” tutur Eddy.

Tempo belum bisa menghubungi Duddy Purwagandhi. Sedangkan Budi Santoso tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo. Jawaban datang dari Zulkifli Hasan. Ia membantah bila pencalonan menteri yang diusulkan partainya disebut terpengaruh kedekatan dengan Haji Isam. “Seperti Duddy, dia adalah anggota dan pengurus PAN selama sepuluh tahun lebih,” kata Zulkifli, Jumat, 18 Oktober 2024. 

Dari Partai Demokrat, muncul nama Dody Hanggodo yang dicalonkan menjadi Menteri Pekerjaan Umum. Dody pun disinyalir dekat dengan Haji Isam. Ia pernah menjadi komisaris di emiten sawit PT Prediksi Gunatama Tbk milik keluarga Isam. Ia juga pernah menjadi pejabat di PT Senabangun Anekapertiwi, perusahaan yang melakukan merger dengan Prediksi Gunatama. 

Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan partainya mengusulkan kader profesional yang mereka anggap mumpuni. “Soal afiliasi, ini bukan ranah kami. Kami mencari sosok yang cocok,” ujar Herzaky, Sabtu, 19 Oktober 2024. Tempo juga belum mendapatkan tanggapan dari Dody.

Sejumlah narasumber yang mengetahui proses penyusunan kabinet Prabowo mengatakan calon menteri yang juga dekat dengan Haji Isam adalah Andi Amran Sulaiman. Isam dan Amran—kini Menteri Pertanian—berkerabat. Nama lain adalah Direktur Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq.

Pada pertengahan Agustus 2023, Tempo menurunkan laporan tentang dugaan cawe-cawe Haji Isam dalam penentuan Direktur Jenderal Planologi. Hubungan Hanif dengan Isam bermula di Kalimantan Selatan. Hanif menjabat Kepala Dinas Kehutanan Tanah Bumbu dan naik menjadi kepala dinas provinsi. Di wilayah itu, Isam memiliki konsesi tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit.

Amran tak menanggapi pesan dan panggilan telepon Tempo hingga Sabtu, 19 Oktober 2024. Pun Hanif tak merespons ketika dimintai tanggapan. Sedangkan sejumlah nomor telepon Isam tak aktif. Kuasa hukum Isam, Junaidi Tirtanata, tak menanggapi permintaan wawancara Tempo.

Tempo juga mengirimkan surat ke dua rumah Haji Isam di Jalan Sriwijaya dan Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, pada Kamis dan Jumat, 17 dan 18 Oktober 2024. Empat petugas satuan pengamanan di rumah Pattimura menolak surat itu. Begitu pun tiga penjaga di rumah Sriwijaya. Seorang di antaranya menunjukkan pesan dari ajudan Isam agar mereka tak menerima surat dari Tempo.

Haji Isam belakangan berperan dalam proyek lumbung pangan di Merauke, Papua, yang dikelola Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Melalui Jhonlin Group, Isam mengirim sekitar 2.000 ekskavator ke Merauke untuk proyek cetak sawah. Nilai ekskavator untuk proyek itu sekitar Rp 4 triliun. 

Tiga anggota tim kampanye Prabowo bercerita, dalam diskusi di internal Kertanegara sepanjang pemilihan presiden lalu, Menteri Pertahanan itu ingin merangkul banyak pengusaha dalam negeri. Termasuk pengusaha yang berjasa membantu pembiayaan kampanyenya. 

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan menjawab soal calon menteri dan wakil menteri yang terafiliasi dengan pengusaha. “Saya tak tahu apakah itu orangnya pengusaha atau bukan karena saya tak terlibat dalam proses,” ucap Dasco pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dasco membantah pembentukan kabinet Prabowo berlandaskan balas budi, termasuk kepada para pengusaha. “Balas budi sama siapa? Kabinet ini banyak orang baru dan profesional,” kata Dasco.