Setelah Mahfud, Siapa Lagi Menteri yang Ingin Mundur

SEBELUM mundur, Mahfud Md. disebut-sebut mendapat perlakuan berbeda di kabinet. Enam narasumber, empat di antaranya pejabat negara, mengatakan Mahfud nyaris tak pernah diundang lagi dalam berbagai rapat. Pun frekuensi rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo lebih sedikit ketimbang sebelum masa pemilihan presiden.

Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional dan bekas anggota Tim 11 Jokowi, Andi Widjajanto, mendengar informasi serupa dari menteri di Kabinet Indonesia Maju. “Presiden cenderung menjadi pengambil keputusan tunggal,” ujar Andi, yang pernah menjadi orang kepercayaan Jokowi.

Mahfud tak membantah bila disebut ada perubahan situasi di lingkup internal kabinet. Ia mengakui koordinasi menteri-menteri dan kepala lembaga di bawah kementeriannya kini langsung dengan Jokowi, termasuk yang berkaitan dengan pemilihan umum. “Saya tidak lagi diajak bicara soal pemilu dengan Presiden,” kata Mahfud.

Kebekuan di kalangan menteri juga terlihat dari suasana sidang kabinet yang dipimpin Jokowi dalam tiga bulan terakhir atau setelah Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Mahfud menggambarkan situasi menjelang atau setelah rapat kini kaku. Sementara biasanya interaksi antarmenteri dinamis dan hangat, aktivitas itu tak lagi terlihat belakangan.

“Tidak ada gurauan. Begitu selesai rapat, menteri-menteri keluar sendiri-sendiri dan pulang,” ucap Mahfud. Menurut dia, para menteri terkaget-kaget atas putusan Mahkamah Konstitusi. Pun mereka lebih terkejut karena putra Presiden maju sebagai calon wakil Prabowo.

Sejumlah pejabat yang ditemui Tempo membisikkan informasi bahwa beberapa menteri intens berinteraksi sejak akhir tahun lalu. Mereka antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Seorang narasumber yang mengetahui interaksi tersebut bercerita, menteri-menteri itu berkomunikasi di sebuah grup WhatsApp. Para pembantu presiden itu pun mengungkapkan keinginan untuk mundur lantaran ogah mendukung dinasti politik Jokowi. Sebagian dari mereka adalah geng Bulaksumur—alumnus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta—yang mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. 

Tak hanya bergunjing soal dinasti Jokowi, Sri Mulyani sempat mengungkapkan keresahannya itu kepada Presiden Jokowi setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Dua pejabat pemerintah, satu di antaranya bekerja di lingkaran Istana, menuturkan, Sri Mulyani menyampaikan kepada Presiden bahwa kondisi yang terjadi sudah di luar batas kepatutan.  

Kepada Tempo, orang dekat Sri Mulyani bercerita bahwa mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga berniat hengkang dari kabinet. Selain gerah terhadap dinasti Jokowi, Sri Mulyani ogah jika anggaran pemerintah digunakan untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Salah satunya dana bantuan sosial yang masa penyalurannya diperpanjang hingga Juni tahun ini atau setelah pemilihan presiden putaran kedua.

Sumber yang sama mengatakan, pada Oktober 2023, setelah Gibran menjadi calon wakil presiden, Jokowi meminta Kementerian Keuangan mempercepat pencairan anggaran bantuan langsung tunai dan bantuan pangan El Niño. Nilainya Rp 7,5 triliun untuk periode November-Desember. Jokowi pun meminta nilai bantuan dinaikkan dari Rp 200 ribu menjadi Rp 500 ribu per penerima.

Namun Sri Mulyani menolak permintaan itu. Ia khawatir kenaikan nilai bantuan akan mengganggu stabilitas keuangan negara. Bantuan akhirnya turun tanpa kenaikan nilai nominal. Namun tekanan Presiden tak lantas menurun. Pada Desember 2023, Jokowi memerintahkan Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran untuk kegiatan keliling daerah sepanjang awal 2024. 

Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mendengar permintaan Jokowi itu dari seorang pejabat Kementerian Keuangan yang menjadi peserta rapat. “Kata pejabat tersebut, nilai anggarannya belasan triliun dan diambil dari pemotongan anggaran di Kementerian Keuangan atau pos-pos yang fleksibel,” ucap Faisal kepada Tempo pada Kamis, 1 Februari 2024.

Selain meminta anggaran keliling daerah disiapkan, Jokowi memerintahkan Kementerian Keuangan mencairkan anggaran untuk bantuan langsung tunai mitigasi risiko yang turun awal Februari senilai Rp 11,25 triliun. Presiden beralasan bansos ini perlu dikucurkan untuk menjaga inflasi di tengah kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.

Pencairan bansos diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada 29 Januari 2024. Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar—partai pendukung Prabowo-Gibran—pernah berkoar agar masyarakat berterima kasih kepada Jokowi karena telah memberikan bansos.



Seorang pejabat tinggi di Kementerian Keuangan mengatakan Sri Mulyani kembali menyampaikan keberatannya kepada Presiden. Ia meminta pemotongan anggaran untuk bansos atau hal lain yang bersifat politis tak hanya dibebankan kepada Kementerian Keuangan.

Hingga Sabtu, 3 Februari 2024, Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara tak menanggapi permintaan wawancara Tempo. Pada 1 Februari 2024, Sri meminta masyarakat mencari tahu sumber bantuan sosial yang mereka terima. “Orang yang tidak mampu dan mendapatkan bantuan dari pemerintah harus tahu uang bansos itu dari mana,” katanya.

Koleganya mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan Sri Mulyani saat meresmikan Rumah Susun Negara di Jayapura, Papua, itu menyimpan makna lain, yaitu Sri tak mau bansos yang menggunakan duit negara menjadi alat politik, apalagi untuk memenangkan pasangan tertentu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 9 Januari 2024. Antara/Sigid Kurniawan

Selain itu, Sri Mulyani berkeinginan mundur lantaran kerap berselisih paham dengan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan yang juga calon presiden. Dua orang dekat Sri Mulyani mengatakan perselisihan itu terkait dengan pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista.

Narasumber yang sama mengutarakan, Presiden berkali-kali meminta Sri Mulyani mengontrol belanja Kementerian Pertahanan. Sepanjang 2023, Prabowo menghabiskan Rp 70,9 triliun untuk belanja alutsista. Dalam debat kedua calon presiden yang digelar pada Ahad, 7 Januari 2024, Prabowo menyatakan Kementerian Keuangan tak menyetujui sejumlah pembelian alutsista.

Rencana Sri Mulyani mundur dari kabinet menjadi perbincangan di grup WhatsApp “Mahkamah Keluarga” sejak akhir 2023. Grup itu beranggotakan sejumlah tokoh nasional yang menolak dinasti Jokowi. “Kami sudah merencanakan penyambutan untuk Sri Mulyani jika dia mundur,” tutur Faisal Basri, ekonom Universitas Indonesia yang menjadi anggota grup itu.

Niat Sri Mulyani melepas posisi Menteri Keuangan turut didengar oleh Jokowi. Sepulang dari Davos, Swiss, pada 20 Januari 2024, Sri dipanggil Jokowi ke Istana Negara, Jakarta. Presiden meminta bendahara negara itu mengawal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 sampai selesai. Artinya, Jokowi tak menghendaki Sri Mulyani cabut dari kabinet. 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan ketua umum partai banteng, Megawati Soekarnoputri, berpesan agar Sri Mulyani menuntaskan masa jabatannya hingga Oktober 2024. Sri adalah menteri yang didukung oleh PDIP. Melalui seorang petinggi PDIP, Megawati meminta Sri Mulyani mendukung pemerintahan Jokowi sampai selesai.

Megawati khawatir mundurnya Sri Mulyani akan menimbulkan gejolak ekonomi. “Berpengaruh negatif terhadap sentimen pasar,” kata Hasto kepada Tempo, Selasa, 30 Januari 2024. Pun Megawati berpesan agar menteri lain tak mundur. Pesan itu dititipkan lewat Andi Widjajanto, Deputi Politik Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud. 

Menurut Andi, dalam diskusi di rumah Megawati pada 22 Januari 2024, putri Proklamator Sukarno itu menyampaikan kekhawatirannya jika para menteri mundur secara bergelombang. “Bu Mega meminta kabinet tidak goyang,” ujar Andi.

Salah satu penerima pesan itu adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini. Tiga politikus PDIP, seorang di antaranya pejabat Kementerian Sosial, mengatakan Risma—panggilan Tri Rismaharini—sudah bersiap-siap mundur sebagai menteri seusai kisruh data bantuan sosial. Risma sempat mengungkapkan keberatannya kepada Jokowi soal perpanjangan masa penyaluran bantuan pangan beras El Niño pada Desember 2023.

Keberatan Risma terhadap perpanjangan masa penyaluran bantuan pangan membuat ia tak dilibatkan dalam rapat terbatas bersama Presiden untuk membahas bantuan sosial. Mantan Wali Kota Surabaya ini juga tak lagi diikutkan dalam kegiatan-kegiatan pembagian bansos. “Bu Risma cerita, kondisi kabinet sudah dingin,” kata Hasto. 

Istana menampik kabar bahwa Risma tidak dilibatkan dalam penyaluran bansos karena perbedaan pilihan politik. “Bukan karena dia kader PDIP,” ucap Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. 

Selain Sri Mulyani dan Tri Rismaharini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berencana ikut dalam gerbong pejabat yang hengkang dari kabinet. Retno kini lebih banyak menyibukkan diri di luar negeri. Dua pejabat Kementerian Luar Negeri mengatakan Retno meminta agenda-agenda internasionalnya dipadatkan menjelang pemilihan presiden 2024. 

Kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp, Retno tak membantah atau membenarkan soal rencana mundur dari kabinet. “Sampai sekarang saya masih terus bekerja, jadwal saya padat,” kata Retno, Jumat, 2 Februari 2024. Ia di antaranya menghadiri Indo Pacific Ministerial Forum dan ASEAN-EU Foreign Ministers Meeting di Belgia.

Retno juga mengadakan pertemuan diplomatik dengan Menteri Luar Negeri Belanda di Den Haag. “Sebelumnya saya berada di Laos dan New York untuk menghadiri debat terbuka mengenai Gaza,” ujar Retno.



Cerita lain datang dari Basuki Hadimuljono. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini tak blakblakan menyatakan bakal mundur kepada Presiden ataupun para koleganya. Seorang pejabat pemerintah bercerita, Basuki siap mundur jika diminta oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Seperti Sri Mulyani dan Retno Marsudi, Basuki didukung oleh partai itu. 

Namun Basuki berani menunjukkan perbedaan sikap politiknya dengan Presiden Jokowi. Wakil Ketua Umum TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, bercerita, Basuki tergabung dalam tim perumus visi-misi Ganjar Pranowo. “Pak Basuki memberikan masukan tentang program-program infrastruktur,” kata Andika ketika ditemui di rumahnya di Senayan, Jakarta, 2 Februari 2024.

Pada 29 Oktober 2023, Ganjar membagikan foto bersama Basuki ke media sosial. Dalam foto tersebut, Basuki tampak memeluk bekas Gubernur Jawa Tengah itu. Seorang narasumber yang mengetahui pertemuan itu menuturkan, Basuki meminta Ganjar mengunggah foto tersebut di media sosial berbarengan dengan kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Ibu Kota Nusantara bersama Jokowi. 

Hingga Sabtu, 3 Februari 2024, Basuki tak merespons panggilan telepon dan pesan yang dikirimkan Tempo. Namun, kepada wartawan pada akhir Oktober 2023, Basuki mengatakan perjumpaannya dengan Ganjar tak berkaitan dengan politik.

Sempat disebut-sebut ikut rombongan menteri yang bakal mundur, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kini memilih diam. Seorang koleganya bercerita, Budi tengah menghadapi kasus hukum. Kepada narasumber ini, Budi menyatakan bersikap netral. Ia juga meminta kementerian yang dipimpinnya menjaga netralitas tersebut. Budi menolak bertemu dengan Tempo.

Bekas anggota Tim 11 Jokowi yang juga mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Andi Widjajanto, pernah memberikan peringatan kepada Jokowi ihwal kemungkinan keretakan kabinet. Pada Februari 2023, ia menyampaikan kajiannya bahwa kabinet akan terpecah menjadi beberapa kubu mulai Oktober-November tahun lalu akibat pemilihan presiden 2024.

Andi mengusulkan kepada Jokowi agar membentuk kabinet bayangan yang berisi kalangan profesional yang memegang kendali pemerintahan selama menteri-menteri berlatar belakang partai politik berkampanye. “Usulan ini sempat dibahas dengan Pak Mahfud Md. dan Pak Airlangga Hartarto. Tapi sekarang tidak berjalan,” ujar Andi.

Pada 16 Oktober 2023, sebelum menteri di Kabinet Indonesia Maju berencana mundur, Andi melepas jabatan sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional. Saat itu ia melihat Jokowi sudah memutuskan mendukung Prabowo Subianto. Andi menyatakan mundur dari pemerintahan untuk membantu pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.