Kader Gerindra di Perusahaan Makelar Senjata

Perbesar

Mayor Jenderal (Purn) Glenny Kairupan. TEMPO/Jati Mahatmaji

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Empat kader Partai Gerindra tercatat sebagai komisaris PT Teknologi Militer Indonesia, perusahaan yang dikenalkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Rosoboronexport.
Keempat kader Gerindra itu adalah Glenny Kairupan, Yudi Magio Yusuf, Prasetyo Hadi, dan Angga Raka Prabowo.
Keberadaan kader Gerindra dalam struktur PT Teknologi Militer Indonesia berpotensi menciptakan konflik kepentingan.

JAKARTA – Empat kader Partai Gerindra tercatat sebagai komisaris PT Teknologi Militer Indonesia (TMI), perusahaan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dikenalkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Rosoboronexport, 16 November tahun lalu. Rosoboronexport merupakan agen perantara resmi Rusia untuk ekspor dan impor produk teknologi pertahanan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mereka adalah Glenny Kairupan, Yudi Magio Yusuf, Prasetyo Hadi, dan Angga Raka Prabowo. Sesuai dengan akta PT Teknologi Militer Indonesia, Glenny menjabat komisaris utama perusahaan, sedangkan ketiga orang lainnya sebagai komisaris. Glenny merupakan anggota Dewan Pembina Gerindra sekaligus Direktur Penggalangan Badan Pemenang Nasional Prabowo dan Sandiaga Uno pada pemilihan presiden 2019. Pria kelahiran 1949 ini seangkatan dengan Prabowo di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Magelang, pada 1970.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Adapun Yudi Magio Yusuf adalah purnawirawan TNI berpangkat mayor jenderal dan sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Adapun Prasetyo Hadi sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pembina Gerindra. Ia juga merupakan anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dan sempat tercatat sebagai komisioner PT Agro Industri Nasional (Agrinas), perusahaan yang turut berinduk pada Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan. Yayasan ini bentukan Kementerian Pertahanan.

Selanjutnya, Angga Raka Prabowo sempat menjabat Kepala Departemen Sosial Media Gerindra. Saat pemilihan presiden 2019, nama Angga menjadi sorotan karena disebut-sebut berposisi sebagai Kepala Eksekutif PT Media Pandu Bangsa, perusahaan pemilik koran Independent Observer yang dianggap tendensius dalam menuliskan berbagai artikel tentang kinerja Presiden Joko Widodo—rival Prabowo dalam pemilihan presiden.

PT Teknologi menjadi sorotan seiring dengan rencana Kementerian Pertahanan membeli alutsista senilai US$ 124 miliar atau setara dengan Rp 1.760 triliun. Anggaran itu akan dihabiskan dalam waktu tiga tahun mendatang atau pada 2024. Rencana alokasi anggaran ini tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan situs resmi perusahaan, www.tmi-id.com, korporasi mengklaim memiliki kemampuan mengakuisisi teknologi inovatif demi meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan nasional. Perseroan juga mampu mengintegrasikan sistem manajemen pertempuran hingga teknologi peperangan modern. Kendati demikian, perusahaan ini tak menjelaskan proyek yang telah maupun sedang dikerjakan.

Seiring dengan rencana pembelian alutsista dengan anggaran jumbo itu, Prabowo Subianto sekaligus bersurat kepada General Director Rosoboronexport, A.A. Mikheev, pada 16 November lalu. Dalam surat itu, Prabowo mengenalkan kemampuan PT Teknologi di bidang pengadaan alutsisa dan terang-terangan menyebut nama Glenny Kairupan.

"Per hari ini, Chairman PT TMI adalah Mayor Jenderal (Purnawirawan) Glenny Kairupan dan Presiden dan CEO adalah Insinyur Harsusanto," kata Prabowo dalam surat yang ditulis dalam bahasa Inggris kepada Mikheev tersebut.

Surat Prabowo itu menjelaskan bahwa PT Teknologi dibentuk pada Desember 2019, bersamaan dengan sejumlah perusahaan yang dikontrol langsung oleh Kementerian Pertahanan melalui Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan. Perusahaan ini didirikan untuk melaksanakan dan mengakselerasi pengembangan teknologi pertahanan, pengadaan alutsista, transaksi internasional, serta proyek-proyek penting lainnya.

Sesuai dengan salinan akta perusahaan, saham PT Teknologi dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan serta koperasi pegawai Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan. Pendirian perusahaan ini baru disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 14 Agustus 2020.

Sufmi Dasco Ahmad. Dok Tempo/Dhemas Reviyanto Atmodjo

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan belum bisa berkomentar mengenai keberadaan sejumlah kader partainya di PT Teknologi. Wakil Ketua DPR ini mengatakan PT Teknologi merupakan perusahaan swasta karena berada di bawah yayasan milik Kementerian Pertahanan. Perusahaan ini juga disebut dibuat untuk proses alih teknologi.

"Itu saja sementara komentar saya. Yang lain nanti pihak Kementerian Pertahanan yang menjelaskan," katanya.

Glenny Kairupan dan Prasetyo Hadi belum bisa dimintai konfirmasi. Nomor kontak keduanya dalam keadaan tidak aktif saat dihubungi lewat telepon, kemarin. Keduanya juga belum membalas pesan pendek yang dikirim Tempo kepada mereka.

Tempo juga telah mengirim surat permohonan wawancara kepada Prabowo Subianto pada Jumat lalu. Tapi Ketua Umum Gerindra itu belum menjawab surat tersebut.

Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan wawancara cukup dilakukan dengannya. "Wawancaranya dengan saya," kata Dahnil.

Namun Dahnil tidak menjawab pertanyaan Tempo seputar kader partainya berkumpul sebagai komisaris PT Teknologi. Ia hanya menjelaskan seputar usul pembelian alutsista. Dahnil mengatakan rencana itu merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk mereorganisasi belanja dan pembiayaan alat pertahanan dan keamanan hingga 25 tahun mendatang. Ia mengklaim rencana itu masih dalam tahap pembahasan dan belum final.

Menurut Dahnil, Kementerian Pertahanan mengusulkan seluruh rencana anggaran 25 tahun itu dibelanjakan dalam waktu 2020-2024. Harapannya, postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada 2025 atau 2026 mendatang. "Postur ideal tersebut bertahan sampai 2044," kata dia.

Anggota Dewan Pembina Gerindra ini juga menjelaskan rencana pembiayaan proyek yang akan bersumber dari pinjaman luar negeri tersebut. Ia mengatakan rencana mekanisme pembiayaan itu tak akan membebani kas negara. Pihaknya merencanakan pinjaman dengan tenor jangka panjang dengan bunga rendah.

"Proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan yang memang sudah dialokasikan di APBN," kata Dahnil.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. TEMPO/M Taufan Rengganis

Peneliti sektor pertahanan dan keamanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Muhamad Haripin, mengatakan keberadaan kader Gerindra di PT Teknologi memperlihatkan konflik kepentingan yang gamblang di jajaran Kementerian Pertahanan. Ia berpendapat bahwa orientasi institusi pemerintahan dan partai serta perusahaan bertolak belakang. Lembaga pemerintah dan partai berorientasi kepada publik, sedangkan orientasi perusahaan bertujuan untuk mencari keuntungan.

"Dalam peraturan tak ada klausul Kementerian Pertahanan mencari keuntungan, tapi bagaimana menjalankan birokrasi untuk menjamin kedaulatan, keamanan," kata Haripin.

Ia khawatir kader-kader partai dapat menjadi moral hazard yang berisiko menciptakan penyelewengan berskala besar seperti skandal korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Haripin meminta pemerintah meninjau ulang perencanaan pembelian alutsista ini serta melakukan pengadaan alutsista secara transparan dan akuntabel.