Kader PDIP dan Gerindra Cawe-cawe dalam Ekspor Lobster

Perbesar

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 6 JUli 2020. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pembukaan ekspor benih bening lobster dan dugaan monopoli jasa kargo melibatkan kader partai politik.
Andreau Misanta Pribadi disebut berperan penting dalam pengaturan teknis, penunjukan, hingga pembekuan izin perusahaan eksportir lobster.
Andreau menambah panjang daftar kader partai politik yang terlibat dalam ekspor benih lobster yang pernah dilarang pada masa Menteri Susi Pudjiastuti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Pembukaan ekspor benih bening lobster dan dugaan monopoli jasa kargo untuk komoditas ini melibatkan kader partai politik. Sejumlah sumber Tempo serempak mengatakan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Andreau Misanta Pribadi, memegang peranan penting dalam teknis ekspor benih lobster, termasuk penunjukan perusahaan jasa kargo.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bersama Perkumpulan Pengusaha Lobster Indonesia (Pelobi), yang berisi sekitar 40 pemegang izin ekspor, Andreau diduga turut menunjuk PT Aero Citra Kargo (ACK) sebagai operator kargo ekspor benih lobster. Andreau, menurut sejumlah sumber, memimpin rapat konsolidasi perusahaan penerima izin ekspor di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2 Juni lalu. Kala itu, ACK diumumkan sebagai penyedia jasa pengiriman ekspor benih lobster. “Dia selalu ada, yang terakhir dalam rapat 65 eksportir dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada18 November lalu,” kata seorang sumber, kemarin.

Andreau pun diduga cawe-cawe dalam pembekuan surat keterangan waktu pengeluaran (SKWP) untuk salah satu eksportir. SKWP dibutuhkan eksportir untuk memberangkatkan benih ke negara tujuan, di samping persyaratan lain seperti surat keterangan asal benih (SKAB). “Di memo suspend itu, dia memakai kop surat Ditjen Perikanan Tangkap, padahal tidak boleh karena dia bukan pejabat struktural,” kata sumber tersebut.

Andreau sempat menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pemilihan Umum 2019. Gagal dalam pemilihan legislatif, dia masuk sebagai Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Februari-Maret 2020. “Saat itu sedang masa pembahasan aturan ekspor benih lobster,” kata sumber Tempo.

Saat dimintai tanggapan, Andreau mengakui bahwa dia adalah kader PDIP. Ihwal perannya dalam teknis ekspor benih lobster, dia mengatakan hanya menjalankan tugas sebagai Ketua Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budi Daya Lobster. “Regulasi impor tidak ada kaitannya dengan partai,” katanya.

Andreau juga mengakui membuat memo penangguhan izin ekspor satu eksportir. Alasannya, kata dia, perusahaan itu memanipulasi dokumen. “Ini juga berlaku untuk perusahaan yang belum melakukan budi daya, yang menjadi syarat ekspor benih lobster.”

Andreau menambah panjang daftar kader partai politik yang terlibat dalam ekspor benih lobster, hal yang dilarang pada masa Susi Pudjiastuti menjabat Menteri Kelautan. Penelusuran Tempo mencatat nama-nama politikus yang memiliki perusahaan eksportir benih lobster. Mereka antara lain Iwan Darmawan Aras, anggota DPR dari Fraksi Gerindra. Iwan adalah pemilik PT Maradeka Karya Semesta, salah satu eksportir benih lobster. “Kami sudah lama berbisnis ekspor-impor, tapi ini obyek baru. Kenapa tidak?” ucapnya kepada Tempo, beberapa waktu lalu.

Selain itu, ada Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang menjabat Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara, yang juga memegang izin ekspor benih lobster. Saraswati juga kader Gerindra yang menjadi calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2020. “Jumlah benih lobster yang ada di Indonesia itu melampaui kapasitas kebutuhan budi daya. Kalau sudah ditangkap benihnya terus enggak diekspor, sayang juga, sih,” kata dia.

Menteri Edhy Prabowo menjamin penetapan eksportir benih lobster, termasuk yang berkaitan dengan politikus, telah melalui prosedur yang baku, tanpa keistimewaan. “Semua proses kan ada panitianya. Saya minta siapa saja wajib dilayani,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

YOHANES PASKALIS | ROBBY IRFANY | MAJALAH TEMPO