Karena Hijau Adalah Roh

Perbesar

Aleta Kornelia Baun menyampaikan sambutan dalam acara Green Party yang diadakan Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Mei 2013./TEMPO/Fardi Bestari

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Mama Aleta—sapaan perempuan 52 tahun itu—Helmy, yang terkesan oleh kiprahnya dalam melestarikan alam, menawarinya masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa. “Pak Helmy bilang karya saya cocok dengan slogan PKB sebagai ‘partai hijau’,” ujar Aleta, Jumat pekan lalu

Sebutan PKB sebagai “partai hijau” alias pro-lingkungan dicetuskan mantan Ketua Dewan Syuro PKB, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, pada 2007. Anggota Dewan Syuro PKB, Maman Imanul Haq, bercerita, Gus Dur dalam suatu rapat di kantor partai yang masih terletak di Kalibata, Jakarta Selatan, pernah berkelakar bahwa banjir di Jakarta bisa setinggi mata kaki Patung Dirgantara di Pancoran bila warga Jakarta abai merawat alam. “Sejak itu sikap politik partai selalu diarahkan berpihak pada isu lingkungan,” ucap Maman.

Maman mengklaim partainya menjadi salah satu motor lahirnya undang-undang pro-lingkungan. Salah satunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. PKB juga menolak pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.

Ketua Fraksi PKB di Dewan Perwakilan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebutkan partainya kini sedang memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Sebagai “partai hijau”, menurut Cucun, PKB wajib mengawal draf regulasi itu karena memuat larangan alih fungsi lahan. “Semangat konservasi dalam rancangan aturan itu sejalan dengan visi PKB,” katanya.

Namun partai kaum nahdliyin itu pernah dikritik dalam peristiwa semburan lumpur yang disebabkan oleh pengeboran PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Fraksi PKB bersama koalisi partai pendukung pemerintah di DPR mendesak agar banjir lumpur Lapindo ditetapkan sebagai bencana alam berskala nasional.

Para pegiat lingkungan menolak usul Senayan. Mereka berpendapat penyematan status bencana berpotensi membuat perusahaan lepas tanggung jawab dalam mengatasi semburan, termasuk memulihkan ekosistem yang rusak.

Maman Imanul Haq mengatakan sikap partainya dalam kasus lumpur Lapindo semata-mata demi menyelamatkan konstituen. Sewaktu terjadi banjir lumpur, PKB adalah partai pemenang pemilihan umum di Sidoarjo dengan raihan 332.344 suara pada Pemilu 2004. “Korban lumpur Lapindo banyak yang memilih PKB,” tutur Maman, Kamis pekan lalu.

Menurut Maman, konstituen PKB kehilangan rumah, ladang, dan pekerjaan akibat lempung bercampur air mengubur permukiman mereka. Berbilang tahun, warga Porong tak kunjung mendapat ganti rugi dari perusahaan. Itu sebabnya PKB mendesak pemerintah menetapkan lumpur Lapindo sebagai bencana agar negara menanggung kerugian korban, yang sebagian besar pemilih PKB. “Suara pemilih kami harus didengar dan diselamatkan,” Maman berujar.

Aleta menyatakan tak segan melawan partai apabila PKB mengingkari janji melindungi alam. Menurut dia, melestarikan alam adalah harga mati yang tak bisa ditukar dengan kursi di Dewan. “Hijau bukan sekadar warna partai, tapi menjadi roh dalam mengambil keputusan politik,” kata Aleta.