Kemayoran Berpeluang Jadi Pusat Hunian Bisnis Baru di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Kawasan Kemayoran di Jakarta Pusat kini dilirik sebagai kawasan pusat hunian dan bisnis yang baru di ibu kota. Ahli di bidang perumahan Ali Tranghanda mengatakan kawasan Kemayoran sangat ideal dan tepat untuk dikembangkan sebagai kawasan hunian karena berada di jantung kota Jakarta yang lahannya semakin terbatas.

"Dengan lahan seluas itu bukan hanya mampu menyediakan hunian tetapi juga menjadi pusat kawasan bisnis (central business district/ CBD) baru di Jakarta," kata Ali di Jakarta, Kamis 9 Januari 2020.

Ali yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) itu mengatakan kalau dari segi posisi dan akses kawasan Kemayoran dimungkinkan menjadi CBD yang terintegrasi dengan  permukiman.

"Wacananya sudah ada sejak dulu kalau memang dapat direalisasikan bagus itu. Bahkan saya melihat Kemayoran itu sebagai raksasa yang tengah tertidur," ujar Ali.

Menurut pengamat Tata Kota Yayat Supriatna pengembangan Kemayoran menjadi kawasan hunian sangat bergantung pada Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran sebagai Badan Layanan Umum di bawah Sekretariat Negara (Setneg) untuk berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Untuk mengembangkan kawasan Kemayoran harus terintegrasi dengan kawasan-kawasan ekonomi lain di DKI Jakarta termasuk dalam hal ini ketersediaan akses transportasi yang memadai," ujar Yayat.

Yayat melihat saat ini untuk menjangkau kawasan Kemayoran masyarakat masih perlu perbaikan dari sisi akses jalan dan pengaturan lalu lintas.

Yayat juga menjelaskan untuk menarik kawasan itu seharusnya juga disediakan ruang terbuka publik agar nantinya penghuni di kawasan itu dapat dengan mudah berinteraksi.

"Kemudian juga penting disediakan fasilitas publik lebih banyak lagi mengingat kawasan tersebut ramai kalau ada Pekan Raya Jakarta saja, sehingga perlu dipikirkan destinasi-destinasi menarik lainnya di kawasan ini," ujar dia.

Yayat mengatakan PPK Kemayoran harus lebih kreatif untuk mengembangkan kawasan ini dalam artian bukan sekedar kerja sama untuk mengembangkan fasilitas tetapi juga harus dibuat sektor-sektor yang dapat menggerakkan ekonomi di kawasan itu. Apalagi kalau peruntukan hunian untuk kalangan menengah maka ekonomi di kawasan itu harus hidup terlebih dulu.