Keseimbangan Baru Politik Indonesia

Dodi Ambardi

Sebulan terakhir, konflik Kepolisian Negara Republik Indonesia versus Komisi Pemberantasan Korupsi telah merampas perhatian publik dan media massa serta menenggelamkan sejumlah isu penting lain. Lolosnya pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan serta pembatalan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Sumber Daya Air 2004 jelas berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Tapi kedua peristiwa ini muncul sekilas saja di media massa dan tak menyulut diskusi yang luas.

Sementara itu, konflik dua lembaga penegak hukum ini mereda setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan tiga keputusan: membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri, mengajukan Badrodin Haiti ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui menjadi Kepala Polri definitif, serta membebastugaskan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai Komisioner KPK.

Pembatalan pelantikan Budi Gunawan memenuhi harapan publik yang menginginkan Polri dipimpin oleh jenderal dengan reputasi bersih. Di luar urusan hukum dan komitmen Presiden Joko Widodo terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, keputusan itu juga membersitkan harapan publik bahwa Presiden ternyata mampu bertindak independen melawan tekanan partai politik—terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai penyokongnya.

Dilihat dari sudut ini, langkah politik Presiden Joko Widodo menerbitkan ulang optimisme yang merebak di kalangan publik setelah ia memenangi Pemilihan Umum Presiden 2014. Kemenangannya menjanjikan sebuah era baru politik karena ia datang dari luar kalangan elite politik lama, tak membawa beban politik kroni, dan dikenal relatif bersih dari korupsi. Pada awal pembentukan kabinet, dengan nyaring ia mengatakan ingin menghapus tradisi politik lama di kalangan elite partai yang gemar tukar-menukar dukungan politik dengan imbalan jabatan politik atau imbalan material.

Bagaimana penyelesaian ala Joko Widodo terhadap konflik Polri versus KPK tersebut akan membentuk politik kepresidenan di tahun-tahun mendatang? Mampukah ia melakukan reekuilibrasi atau menciptakan keseimbangan politik baru antara lembaga kepresidenan dan DPR serta antara dia sebagai presiden dan PDIP sebagai basis sokongan politik pemerintahannya?

Di sini kita perlu membedakan antara taktik dan strategi politik. Pembedaan keduanya dikenalkan oleh Neustadt pada 1990 setelah ia mengamati langkah para Presiden Amerika Serikat yang tak memiliki dukungan mayoritas di Kongres tapi mampu memenangi peperangan politik jangka panjang di Kongres.

Taktik adalah langkah penyelesaian politik dengan memfokuskan pada pengelolaan kepentingan sejumlah elite dalam situasi tertentu. Taktik diperlukan untuk memenangi pertempuran, tapi hanya dalam jangka pendek, dan belum tentu taktik itu menghasilkan kemenangan dalam peperangan yang berjangka panjang.

Dalam kasus konflik Polri versus KPK, Presiden Joko Widodo menemukan pemecahan terbaik yang paling mungkin dan tersedia, yakni dengan membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Namun, pada saat yang sama, ia mengakomodasi Budi Gunawan dengan membuka peluang baginya tetap aktif di lingkungan Polri. Di sisi yang lain, keputusan penggantian pimpinan KPK bisa mencegah kelumpuhan KPK. Dengan langkah itu, ia sekaligus bisa merangkul Polri dan KPK, dan pada saat yang sama ia bisa mempertahankan dukungan publik. Keseimbangan baru di antara kedua lembaga itu telah dibentuk, dan dalam derajat tertentu ia telah memenangi pertempuran dan memenangi hati publik.

Namun keputusan tersebut menyajikan dua persoalan lain. Pertama, keputusan taktis itu tidak memangkas sumber persoalan, yakni bagaimana Polri berkembang menjadi institusi bereputasi baik yang diisi orang-orang berintegritas tinggi dan tak diragukan kebersihannya. Strategi politik yang membawa efek jangka panjang, karena itu, diperlukan. Strategi politik itu adalah langkah politik dengan memfokuskan pada sifat problem dan menyelesaikan persoalan di sumbernya. Pada titik ini, ketiga keputusan Presiden Joko Widodo itu sebenarnya tidak membasmi akar atau sumber persoalan, dan kelak persoalan tersebut mungkin tumbuh lagi. Jika kelak KPK meneruskan penyelidikan terhadap rekening gendut Budi Gunawan, apakah Budi Gunawan nanti akan dipindahkan lagi ke posisi lain dan sejumlah Komisioner KPK akan diganti lagi?

Kedua, penyelesaian konflik itu sesungguhnya baru babak permulaan untuk melihat nasib kepemimpinan dan pemerintahan Joko Widodo. Dari sudut politik, keputusan itu adalah gema lonceng perang yang dikumandangkan Joko Widodo terhadap partai penyokongnya, terhadap semua partai yang bercokol di DPR, serta terhadap Ketua Umum PDIP yang menaungi pencalonannya sebagai presiden dan menyediakan kendaraan partai bagi kesuksesan dia menjadi presiden. Dengan keputusan itu, mau tidak mau sang Presiden harus merumuskan ulang interaksinya dengan partai penyokong dan ketua umum yang telah dikecewakannya. Juga, sebagai kepala pemerintahan, ia dalam waktu dekat harus menemukan bentuk interaksinya dengan DPR untuk mendapatkan dukungan politik dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Sejumlah kenyataan politik yang pahit harus dihadapi Presiden, yang sedang menjalankan roda pemerintahannya. DPR memiliki kewenangan yang besar dan bisa mengganjal Presiden di setiap jengkal langkah politiknya. Kenyataan kedua, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai koalisi pendukung Presiden tidak memegang posisi mayoritas di Senayan, yang dipegang oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Ketiga, kenyataan bahwa keputusan untuk tidak melantik Budi Gunawan menjadi Kepala Polri telah mengasingkan dirinya dari politikus KIH di DPR dan menjauhkannya dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jika kecilnya jumlah dukungan KIH telah menempatkan Joko Widodo sebagai seorang presiden minoritas, keputusan pembatalan pelantikan Budi Gunawan telah menjadikannya presiden "super-minoritas".

Untuk mengatasi situasi ini, taktik politik yang pernah dijalankan Joko Widodo adalah dengan mendekati Prabowo Subianto, yang menjadi salah satu tulang punggung kekuatan KMP. Tapi taktik ini tidak berkelanjutan dan rupanya sekadar dipakai sebagai alat penggertak untuk menaikkan daya tawarnya di hadapan KIH dan PDIP. Kalaupun taktik itu berlanjut, tampaknya Joko Widodo akan terjebak dalam tukar-menukar politik gaya lama—gaya yang hendak diubahnya.

Maka satu-satunya sandaran kuat bagi Joko Widodo adalah publik pendukung di luar gedung parlemen dan kantor-kantor partai. Celakanya, pendukung yang bejibun ini tidak bisa menggunakan senjata tunggal yang dimilikinya, yakni suara mereka sebagai pemilih, dalam proses politik setelah pemilu. Seusai pemilu, politik menjadi urusan yang bersifat elitis.

Namun pengalaman presiden minoritas di Amerika Serikat dan di Amerika Latin tampaknya memberi jalan keluar yang layak dicoba.

Strategi para presiden minoritas itu adalah memanfaatkan dukungan publik untuk mendesak Kongres di Amerika Serikat atau chamber of deputies di negara-negara Amerika Latin. Para presiden itu tahu bahwa pada akhirnya para politikus di lembaga perwakilan tersebut harus memperhitungkan suara publik kalau mereka tidak ingin kehilangan simpati dan dukungan. Dalam prakteknya, publik tidak sekadar dilibatkan sebagai konsumen melalui proses appeasement berupa pemuasan keinginan mereka dalam jangka pendek dan bersifat simbolis—sebagaimana dalam kasus pembatalan pelantikan Budi Gunawan. Mereka juga dilibatkan dalam proses politik melalui proses engagement. Dengan kata lain, publik dilibatkan dalam pembahasan substantif isu-isu kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Yang dilakukan George W. Bush pada termin kepresidenannya yang pertama sebagai presiden minoritas adalah membawa proposal setiap kebijakannya ke publik (Edward III, 2007). Dalam derajat tertentu, Bush telah membelah pemilih Amerika. Tapi, dengan cara itu, ia mampu membangun kekuatan politik riil dukungan publik luas untuk mendesak Kongres menerima proposal kebijakannya dalam isu pemotongan pajak, kebijakan memperbaiki standar kinerja pendidikan, perumusan ulang hubungan antara agama dan negara, kebijakan tentang jaminan kesehatan, serta beberapa kebijakan lain.

Yang dilakukan Carlos Menem di Argentina di masa awal kepresidenan pada 1989-1990 dalam menghadapi situasi yang sama adalah menggunakan keputusan presiden sebagai alat untuk memberikan arah kebijakan ekonomi. Ia memanfaatkan pula waktu pendek yang tersedia sebelum chamber of deputies terbentuk seusai pemilu—yang berjarak sepuluh bulan dari titik awal kepresidenannya—untuk menyorongkan kebijakan barunya (Llanos dan Marsteintredet, 2010). Dan, pada saat-saat berikutnya, Menem mengendarai dukungan publik untuk mendesakkan kebijakannya ke chamber of deputies.

Presiden Joko Widodo jelas memiliki dukungan publik itu sejak pemilu presiden, Juli 2014, dan dukungan publik itu muncul lagi ketika konflik Polri versus KPK merebak. Ditambah ia memiliki kemampuan menemui publik tanpa jarak dengan metode blusukan. Yang perlu dilakukan adalah mengisi blusukan dengan isu-isu kebijakan—bukan sekadar memberikan bantuan materi atau merendam kaki dalam genangan banjir.

Sementara itu, belajar dari Carlos Menem, perhitungan waktu menjadi isu penting yang harus diperhatikan. Semakin mendekati pemilu, harga dukungan publik semakin penting untuk mendesak para elite politikus di DPR. Berarti strategi politik, yakni membawa isu kebijakan ke publik, harus direncanakan prioritasnya pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan tahun kelima. Dan gerak cepat diperlukan untuk memenangi hati publik.

Jika pengalaman sejawat presiden di belahan dunia lain itu dijalankan, dalam tahun-tahun mendatang kita bisa berharap bahwa perubahan politik Indonesia memang benar-benar terjadi ketika publik menjadi bagian penting dalam proses politik. Reekuilibrasi politik atau keseimbangan baru antara elite politikus di Senayan, elite partai, presiden, dan publik akan mengubah wajah politik Indonesia menjadi lebih baik. Tanpa itu, janji perubahan politik Joko Widodo di masa kampanye tak lebih dari sekadar bualan.

Dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas gadjah mada, direktur eksekutif lembaga survei indonesia