Tersebab Macet Atas-Bawah

KANTOR salah satu perusahaan pencetak buku-buku penunjang Kurikulum 2013 itu menyempil di teras sebuah rumah di Jalan Kepu Timur Raya, Kemayoran, Jakarta Utara. Tak ada petunjuk apa pun yang menghubungkannya sebagai perusahaan percetakan. Bahkan nama kantor yang terpampang di sudut spanduk empat meter di pintu masuk pun tak terkait dengan urusan cetak-mencetak: PT Padi Merunduk.

Dalam catatan Kementerian Pendidikan—di zaman Menteri Pendidikan Mohammad Nuh—Padi Merunduk memenangi tender 6 juta eksemplar buku ajar semeter I senilai Rp 60 miliar. Perusahaan ini mencetak buku untuk wilayah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan sebagian Banten. "Sedang kami teliti mengapa perusahaan kecil seperti ini menang tender," kata Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Haryono Umar, pekan lalu.

Selain tak mencetak semua pesanan buku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, Padi Merunduk diketahui menunggak kredit kepada Bank Sinarmas, sehingga tak mampu mencetak semua buku sesuai dengan kontrak. Sewaktu Tempo menyambangi kantor itu pekan lalu, sudah tak ada aktivitas.

Menurut seorang pegawai kantor itu, Padi Merunduk tak mencetak buku-buku yang mereka menangi dalam tender tahun lalu. Mereka menyerahkannya ke perusahaan lain. Modal cetak berasal dari pinjaman Bank Sinarmas. "Alat yang ada di sini tak memenuhi syarat percetakan tender Kementerian Pendidikan," ujar si pegawai.

Kejadian ini bermula pada Juni 2014 ketika perusahaan-perusahaan pemenang tender menyatakan mundur dari kewajiban mencetak buku karena kekurangan modal. Tahun lalu, buku Kurikulum 2013 yang berlaku tahun ini mendapat sorotan publik karena lelangnya diduga bermasalah.

Tak ingin membesar, Menteri Nuh berinisiatif meminjami mereka modal. Ia khawatir buku belum siap. Padahal tahun ajaran baru 2014/2015 tinggal sebulan lagi. Dari 254 juta eksemplar buku, yang tercetak baru 60 persen.

Nuh lantas mengumpulkan para pemenang tender di kantornya. Seorang pengusaha yang hadir dalam pertemuan tersebut menuturkan, para pemilik percetakan mengeluhkan kesulitan mendapatkan kertas. Mereka menuding PT Tjiwi Kimia, sebagai penyedia kertas, mempersulit pembelian. Menteri Nuh pun memanggil pejabat Sinar Mas Group, sebagai induk usaha Tjiwi Kimia, untuk meminta konfirmasi tentang tudingan tersebut.

Managing Director Sinar Mas Group Gandi Sulistiyanto datang memenuhi undangan. Menurut Gandi, ada kesalahpahaman antara percetakan dan distributor Tjiwi Kimia di daerah-daerah. "Mereka yang ditolak membeli kertas punya utang kepada Tjiwi Kimia," katanya Rabu pekan lalu.

Mendapat penjelasan dari Gandi, Nuh meminta Sinar Mas memberi kemudahan pembelian kertas kepada perusahaan percetakan karena mepetnya waktu berlakunya kurikulum. Gandi bertahan dengan meminta mereka melunasi utang lebih dulu sebelum transaksi berikutnya diteken. Mereka yang berutang ini termasuk Padi Merunduk.

Menurut Gandi, Nuh malah mengusulkan anak usaha Sinar Mas yang lain, Bank Sinarmas, memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan itu. Bukan untuk membayar utang, melainkan buat modal membeli kertas. Gandi setuju, dengan syarat utang terdahulu tetap harus dibayar begitu kredit dikucurkan. Sinar Mas meminta Menteri Nuh menyerahkan daftar nama pemenang tender yang akan diberi kredit.

Gandi mengatakan tidak ada nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Bank Sinarmas untuk pencairan kredit tersebut. Nuh, menurut Gandi, menjamin pembayaran kredit lancar karena pembelian buku Kurikulum 2013 sepenuhnya ditanggung Kementerian Pendidikan yang dananya diambil dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk biaya percetakan buku semester I bagi 206.853 sekolah sebesar Rp 1,784 triliun.

Dari 13 perusahaan, kata Gandi, hanya 7 yang mendapat persetujuan pinjaman. Mereka di antaranya Intermasa, Padi Merunduk, Balai Pustaka, dan Tursina. Perusahaan lain ditolak karena keuangannya bermasalah. Secara keseluruhan, kredit Bank Sinarmas untuk mereka sebesar Rp 12 miliar.

Selain meminta Sinarmas, Menteri Nuh meminta Bank Central Asia mengucurkan kredit serupa. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengaku lupa nilai kredit total untuk perusahaan-perusahaan ini. "Saya kira tak lebih dari Rp 100 miliar," tulisnya dalam pesan pendek menjawab pertanyaan Tempo pada pekan lalu.

Apa kata Menteri Nuh, yang bertugas hingga Oktober 2014? Dia menyangkal meminta tolong kepada bank agar menyalurkan kredit kepada perusahaan percetakan pemenang tender sebagai modal mencetak buku di kementeriannya. "Saya tak tahu ada permintaan itu," ujarnya saat ditemui di Rumah Sakit Islam Jemursari, Surabaya, Jumat pekan lalu.

Masalah tak berhenti meski kredit sudah mengucur. Alih-alih mencetak buku di sisa waktu, perusahaan-perusahaan itu mengundurkan diri dari gelanggang pencetakan buku ajar Kurikulum 2013 pada Agustus 2014.

Direktur Padi Merunduk Yulferi menolak berkomentar. "Sudah saya sampaikan semua masalahnya ke Kementerian Pendidikan," katanya. Adapun Direktur Komersial Balai Pustaka Akbar Ramli menyangkal telah menunggak kredit kepada Bank Sinarmas.

Tinggal Nuh yang kelimpungan karena tahun ajaran 2014/2015 sudah berjalan dan masih ada sekolah belum menerima buku. Ia pun mengambil jalan pintas dengan meminta percetakan besar mengambil alih pekerjaan tersebut. General Manager PT Temprina Grafika Agus Suryo, salah satu yang diminta mengambil alih, menuturkan langsung diminta Nuh untuk mencetak sisa buku.

Ketua Kelompok Kerja Buku Kurikulum 2013Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Yulianto, mengatakan mundurnya percetakan lantaran ada sekolah yang belum melunasi pembayaran. "Padahal modal harus berputar," ucapnya. Padi Merunduk, misalnya, belum menerima pembayaran dari 47 kabupaten dengan nilai sekitar Rp 3,449 miliar. Walhasil, total tunggakan buku semester I mencapai Rp 358 miliar kepada 14 penerbit.

Tersendatnya pembayaran buku berimbas pada kredit yang dikeluarkan Bank Sinarmas. Kredit yang telah diterima tujuh perusahaan itu tak dibayar dengan alasan pembayaran dari sekolah belum cair. Kredit macet ini kian tak tentu nasibnya begitu pemerintah berganti kepada Presiden Joko Widodo pada Oktober 2014.

Menteri Pendidikan yang baru, Anies Baswedan, memutuskan menyetop penerapan Kurikulum 2013 di sebagian besar sekolah karena menilai sistem ajaran baru ini terlalu rumit dan sekolah belum siap. Tak ada kajian memadai atas penerapannya. Anies terkejut tatkala mendapat info ada percetakan yang menunggak kredit lantaran sekolah belum membayar biaya buku.

Pekan lalu, Anies membuat edaran agar sekolah membayar buku yang diperoleh dari dana BOS kendati tak menerapkan Kurikulum 2013. "Tugas saya sekarang memperbaiki kesalahan pemerintah terdahulu," katanya.

Akan halnya Nuh, dia menolak ikut campur urusan kredit macet ini. "Itu urusan bisnis, bukan kewenangan saya," ujarnya.

Syailendra Persada (Jakarta), Edwin Fadjerial (Jawa Timur)