Bagaimana Anggota DPR Terpilih Kembali dengan Memanfaatkan Kartu Indonesia Pintar?

SELAMA kuliah di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Ezri Trifena Oraple baru sekali bertemu dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Robert Joppy Kardinal. Pada 2022, atau setahun setelah kuliah, Ezri menjumpai Kardinal saat penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Perempuan 20 tahun itu menjadi penerima KIP aspirasi—bisa digunakan untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT—jatah politikus Partai Golkar tersebut.

Pada 23 Januari lalu, di tengah masa kampanye Pemilihan Umum atau Pemilu 2024, Kardinal mengumpulkan semua penerima KIP aspirasi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong. Ezri absen karena menjalani pertukaran mahasiswa di Italia. “Saya dapat info sebatas diskusi soal KIP,” kata Ezri saat dihubungi Tempo, Kamis, 23 Mei 2024.

Semenjak KIP aspirasi bergulir empat tahun lalu, ratusan mahasiswa asli Papua di Unimuda mendapatkan KIP aspirasi jatah Kardinal. Sebagai anggota Komisi Pendidikan DPR, Kardinal memperoleh jatah menyalurkan kuota KIP dari pemerintah. Saban tahun, ia mendapat kuota sekitar 100, bahkan pernah lebih dari 200, mahasiswa penerima KIP.

Dengan KIP aspirasi, Ezri memperoleh beasiswa Rp 7 juta mulai pengujung semester III. Saat itu ia kelimpungan membayar uang kuliah tunggal. Penghasilan orang tuanya sebagai penjual gas keliling kampung tak cukup membiayai kuliah Ezri. Kampus memberi tahu bahwa Ezri mendapat KIP aspirasi.

Kardinal tak menyeleksi langsung calon penerima KIP aspirasi. Ia menyerahkan proses seleksi kepada tim kampus. “Beliau tidak tahu siapa yang dapat. Pas wisuda saja datang menyapa,” ujar Rektor Unimuda Sorong, Rustamadji, lewat sambungan telepon, Kamis, 23 Mei 2024.

Besaran KIP aspirasi tergantung akreditasi setiap jurusan. Di Unimuda Sorong, mahasiswa di jurusan yang terakreditasi baik akan mendapatkan Rp 2,5 juta untuk UKT dan Rp 2 juta buat biaya hidup. Sedangkan mahasiswa di jurusan dengan akreditasi sangat baik memperoleh Rp 3,5 juta buat UKT dan Rp 4 juta untuk biaya hidup. 



Adapun KIP aspirasi diprioritaskan untuk orang asli Papua, berprestasi, dan miskin. Ezri termasuk yang berprestasi. “Lebih dari 70 persen orang Papua putus kuliah karena kesulitan ekonomi,” tutur Rustamadji. 

Kardinal membagikan kuota KIP aspirasi di banyak kampus di daerah pemilihan Papua Barat Daya. Ezri bersama orang tuanya tinggal di Kota Sorong, salah satu daerah pemilihan Kardinal. Rustamadji mengatakan Kardinal tak pernah berkampanye di depan mahasiswa ataupun rektorat. Adapun Kardinal tak merespons panggilan telepon ataupun pesan yang dikirim ke nomor WhatsApp-nya.

Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran Rp 13,9 triliun untuk membiayai 985.577 orang penerima KIP Kuliah. Anggaran tersebut naik ketimbang tahun lalu yang hanya Rp 11,7 triliun. Tahun lalu jumlah penerima KIP Kuliah sebanyak 893.005 mahasiswa.

KIP aspirasi bergulir semenjak Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Aturan tersebut ditetapkan Nadiem pada 21 Februari 2020. Artinya, KIP aspirasi sudah berjalan empat tahun. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar tak menyebutkan secara gamblang bahwa anggota DPR bisa menyalurkan KIP. Landasan pemberian kuota KIP kepada anggota DPR ada di pasal 7 ayat 3. Bunyinya: pemangku kepentingan terhadap kemajuan pendidikan dapat mengusulkan data penerima KIP aspirasi.

Anggota Komisi Pendidikan DPR lain, Muhamad Nur Purnamasidi, juga mendapat jatah KIP aspirasi. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Selasa, 21 Mei 2024, politikus Golkar itu mengaku membagikan sekitar 4.700 KIP di daerah pemilihannya, Jawa Timur IV, yang meliputi Kabupaten Lumajang dan Jember.

Purnamasidi pun tak sungkan menyatakan empat dari penerima KIP aspirasi adalah orang di sekitarnya. Dua di antaranya keponakannya. Sisanya anak tukang masak di rumahnya dan anak tukang urutnya.

Menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024, Purnamasidi bertemu dengan penerima KIP aspirasi di Jember dan Lumajang. Momen aktivitas itu diunggah di akun Instagram @muhamadnurpurnamasidi. Dalam rapat dengan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Purnamasidi pun mengaku terpilih kembali menjadi anggota DPR karena menyalurkan KIP aspirasi.

“Lebih dari 80 persen anggota Komisi X DPR terpilih kembali karena benar-benar menyalurkan KIP,” katanya. Purnamasidi belum merespons pertanyaan tentang KIP aspirasi yang dikirim lewat Wijayanti, stafnya. Wijayanti mengatakan telah menyampaikan permintaan wawancara Tempo. “Bapak lagi di tengah laut hari ini,” ucap Wijayanti, Kamis, 23 Mei 2024.

Penyaluran KIP aspirasi mendapat sorotan dari berbagai pihak. Staf khusus presiden Billy Mambrasar pada 11 Mei 2024 mengatakan KIP aspirasi dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral anggota DPR, yaitu dengan membagikan beasiswa dari pemerintah itu kepada konstituennya.

Kritik juga datang dari Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Menurut dia, problem KIP, termasuk jalur aspirasi, adalah tidak transparan dan tidak akuntabel sehingga tak tepat sasaran. “Seharusnya partisipatif, melibatkan pihak luar dalam penentuan penerima manfaat,” tutur Ubaid, Kamis, 23 Mei 2024.

Anggota DPR, Andreas Hugo Pareira, tak memungkiri tuduhan ada kepentingan elektoral. Saban tahun Andreas mendapat kuota menyalurkan KIP aspirasi untuk 500 mahasiswa di daerah pemilihannya di Nusa Tenggara Timur I, yang meliputi Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai, dan kabupaten lain di Pulau Flores.

Andreas Hugo Pareira. Tempo/Imam Sukamto

Saking rajinnya membagikan KIP, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mendapat julukan “Hugo Beasiswa”. Selain membagikan KIP, Andreas menyalurkan beasiswa untuk murid sekolah tingkat dasar hingga sekolah menengah atas di daerah pemilihannya. “Memang itu hak aspirasi saya,” kata Andreas, Senin, 13 Mei 2024.

Menjelang tahun ajaran baru, Andreas membuka pendaftaran penerima beasiswa aspirasi lewat media sosial. Ia membentuk tim yang menyeleksi calon penerima dengan mengecek data ke sekolah atau membedah penghasilan orang tua. Andreas mengklaim semua orang tua penerima beasiswa memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta sebulan.

Seperti KIP reguler, KIP aspirasi disalurkan kepada orang miskin dan berprestasi. Penyalurannya bersandar pada data. Andreas bercerita, pernah ada konstituennya yang memohon KIP tapi datanya amburadul, seperti nomor induk kependudukannya tak benar. Menurut dia, banyak yang tidak layak menerima KIP karena persoalan data.

Anggota Komisi Pendidikan DPR lain, Ledia Hanifa Amaliah, tak menampik informasi ada masalah dalam distribusi KIP aspirasi. Salah satunya penyalurannya tak tepat sasaran. “Ada satu atau dua kasus, tapi enggak semuanya begitu,” ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera itu. 

Toh, potensi penyelewengan Kartu Indonesia Pintar atau KIP aspirasi, yang salah satunya digunakan untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT, bisa terjadi. Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, Rustamadji, mendengar cerita dari koleganya yang dimintai fee dalam penyaluran kuota KIP aspirasi. “Bahkan ada pihak ketiga. Tapi di Papua enggak ada yang minta,” ujarnya.