Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Berita Tempo Plus

Bagaimana Anggota DPR Terpilih Kembali dengan Memanfaatkan Kartu Indonesia Pintar?

Anggota Komisi Pendidikan DPR mendapat kuota penyaluran Kartu Indonesia Pintar atau KIP aspirasi. Ada dugaan tak tepat sasaran.

26 Mei 2024 | 00.00 WIB

Robert Joppy Kardinal  menghadiri ramah tamah mahasiswa penerima KIP Aspirasi di Gedung Unimuda Convention Center, Sorong, Papua, 23 Januari 2024. unimudasorong.ac.id
Perbesar
Robert Joppy Kardinal menghadiri ramah tamah mahasiswa penerima KIP Aspirasi di Gedung Unimuda Convention Center, Sorong, Papua, 23 Januari 2024. unimudasorong.ac.id

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SELAMA kuliah di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Ezri Trifena Oraple baru sekali bertemu dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Robert Joppy Kardinal. Pada 2022, atau setahun setelah kuliah, Ezri menjumpai Kardinal saat penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Perempuan 20 tahun itu menjadi penerima KIP aspirasi—bisa digunakan untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT—jatah politikus Partai Golkar tersebut.

Pada 23 Januari lalu, di tengah masa kampanye Pemilihan Umum atau Pemilu 2024, Kardinal mengumpulkan semua penerima KIP aspirasi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong. Ezri absen karena menjalani pertukaran mahasiswa di Italia. “Saya dapat info sebatas diskusi soal KIP,” kata Ezri saat dihubungi Tempo, Kamis, 23 Mei 2024.

Semenjak KIP aspirasi bergulir empat tahun lalu, ratusan mahasiswa asli Papua di Unimuda mendapatkan KIP aspirasi jatah Kardinal. Sebagai anggota Komisi Pendidikan DPR, Kardinal memperoleh jatah menyalurkan kuota KIP dari pemerintah. Saban tahun, ia mendapat kuota sekitar 100, bahkan pernah lebih dari 200, mahasiswa penerima KIP.

Dengan KIP aspirasi, Ezri memperoleh beasiswa Rp 7 juta mulai pengujung semester III. Saat itu ia kelimpungan membayar uang kuliah tunggal. Penghasilan orang tuanya sebagai penjual gas keliling kampung tak cukup membiayai kuliah Ezri. Kampus memberi tahu bahwa Ezri mendapat KIP aspirasi.

Kardinal tak menyeleksi langsung calon penerima KIP aspirasi. Ia menyerahkan proses seleksi kepada tim kampus. “Beliau tidak tahu siapa yang dapat. Pas wisuda saja datang menyapa,” ujar Rektor Unimuda Sorong, Rustamadji, lewat sambungan telepon, Kamis, 23 Mei 2024.

Besaran KIP aspirasi tergantung akreditasi setiap jurusan. Di Unimuda Sorong, mahasiswa di jurusan yang terakreditasi baik akan mendapatkan Rp 2,5 juta untuk UKT dan Rp 2 juta buat biaya hidup. Sedangkan mahasiswa di jurusan dengan akreditasi sangat baik memperoleh Rp 3,5 juta buat UKT dan Rp 4 juta untuk biaya hidup. 



Adapun KIP aspirasi diprioritaskan untuk orang asli Papua, berprestasi, dan miskin. Ezri termasuk yang berprestasi. “Lebih dari 70 persen orang Papua putus kuliah karena kesulitan ekonomi,” tutur Rustamadji. 

Kardinal membagikan kuota KIP aspirasi di banyak kampus di daerah pemilihan Papua Barat Daya. Ezri bersama orang tuanya tinggal di Kota Sorong, salah satu daerah pemilihan Kardinal. Rustamadji mengatakan Kardinal tak pernah berkampanye di depan mahasiswa ataupun rektorat. Adapun Kardinal tak merespons panggilan telepon ataupun pesan yang dikirim ke nomor WhatsApp-nya.

Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran Rp 13,9 triliun untuk membiayai 985.577 orang penerima KIP Kuliah. Anggaran tersebut naik ketimbang tahun lalu yang hanya Rp 11,7 triliun. Tahun lalu jumlah penerima KIP Kuliah sebanyak 893.005 mahasiswa.

KIP aspirasi bergulir semenjak Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Aturan tersebut ditetapkan Nadiem pada 21 Februari 2020. Artinya, KIP aspirasi sudah berjalan empat tahun. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar tak menyebutkan secara gamblang bahwa anggota DPR bisa menyalurkan KIP. Landasan pemberian kuota KIP kepada anggota DPR ada di pasal 7 ayat 3. Bunyinya: pemangku kepentingan terhadap kemajuan pendidikan dapat mengusulkan data penerima KIP aspirasi.

Anggota Komisi Pendidikan DPR lain, Muhamad Nur Purnamasidi, juga mendapat jatah KIP aspirasi. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Selasa, 21 Mei 2024, politikus Golkar itu mengaku membagikan sekitar 4.700 KIP di daerah pemilihannya, Jawa Timur IV, yang meliputi Kabupaten Lumajang dan Jember.

Purnamasidi pun tak sungkan menyatakan empat dari penerima KIP aspirasi adalah orang di sekitarnya. Dua di antaranya keponakannya. Sisanya anak tukang masak di rumahnya dan anak tukang urutnya.

Menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024, Purnamasidi bertemu dengan penerima KIP aspirasi di Jember dan Lumajang. Momen aktivitas itu diunggah di akun Instagram @muhamadnurpurnamasidi. Dalam rapat dengan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Purnamasidi pun mengaku terpilih kembali menjadi anggota DPR karena menyalurkan KIP aspirasi.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Francisca Christy Rosana dan Hussein Abri Dongoran berkontribusi pada artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini berjudul "Kartu Pintar Penukar Suara".

Erwan hernawan

Menjadi jurnalis di Tempo sejak 2013. Kini bertugas di Desk investigasi majalah Tempo dan meliput isu korupsi lingkungan, pangan, hingga tambang. Fellow beberapa program liputan, termasuk Rainforest Journalism Fund dari Pulitzer Center. Lulusan IPB University.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus