Kejar Tayang Revisi Undang-undang

Kejar Tayang Revisi Undang-undang

MENJELANG purnatugas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat kian sibuk mengutak-atik berbagai undang-undang penting. DPR dan pemerintah belakangan terus membahas dan menyetujui revisi aturan seperti Undang-Undang Kementerian Negara dan revisi UU MK atau Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

DPR juga akan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. “Ada permintaan merevisi Undang-Undang Polri dan TNI agar sama dengan kejaksaan soal masa pensiun dan berakhirnya jabatan fungsional,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Senin, 20 Mei 2024.

Dalam draf revisi undang-undang yang diterima Tempo, batas usia pensiun anggota Polri diperpanjang dari 58 menjadi 60 tahun. Batasan itu dapat diperpanjang lagi hingga 62 tahun bagi polisi yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan. Batas usia pensiun pejabat fungsional maksimal 65 tahun. Adapun usia pensiun Kepala Polri ditetapkan melalui keputusan presiden setelah mendapat pertimbangan DPR. 

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Samarinda, Herdiansyah Hamzah, mengatakan upaya merevisi sejumlah undang-undang penting merupakan autocratic legalism, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan. “Revisi dibikin untuk mengakomodasi kepentingan kekuasaan,” ujarnya.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi, Lucius Karus, menilai DPR seharusnya mengutamakan revisi undang-undang prioritas dan kebutuhan masyarakat. Misalnya undang-undang perampasan aset, undang-undang pelindungan pekerja rumah tangga, dan aturan tentang masyarakat adat.

---

Kalah Gugatan Partai Ka’bah

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono memberikan keterangan pers menanggapi sikap MK terhadap gugatan PHPU PPP di Kantor DPP PPP, Jakarta, 22 Mei 2024. Tempo/Martin Yogi Pardamean

MAHKAMAH Konstitusi menolak 11 dari 13 perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan. Hakim konstitusi menilai gugatan PPP kabur dan tak mengurai perbedaan perolehan suara di tempat pemungutan suara kecamatan, kabupaten-kota, ataupun nasional.

“Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Menyatakan permohonan pemohon tak dapat diterima,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dalam sidang putusan di gedung MK, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024.

Ketua tim kuasa hukum Dewan Pimpinan Pusat PPP, Erfandi, tak menyangka hakim MK akan menolak sebagian besar gugatan. Perkara yang ditolak di antaranya dugaan perolehan suara partai Ka'bah—julukan PPP—diambil partai lain di Jawa Barat dan Jawa Tengah. “Hakim lebih mengutamakan keadilan prosedural, bukan keadilan substantif,” ujar Erfandi.

---

Babak Baru Pembunuhan Vina

Tim penyidik Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar meninggalkan lokasi penggeledahan rumah tersangka P di Cirebon, Jawa Barat, 22 Mei 2024. Antara/Fathnur Rohman