Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SEJAK Agustus lalu, santri di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Banten, berlatih keterampil-an baru. Di pesantren yang dirintis moyang Wakil Presiden Ma’ruf Amin itu, seribuan santri belajar berwirausaha. Salah satunya beternak ikan lele.
Memanfaatkan sepuluh ember yang masing-masing setinggi pinggul orang dewasa dengan garis tengah sekitar dua meter dan beralaskan terpal plastik, para santri belajar membiakkan lebih dari 30 ribu benih ikan lele. Pengasuh Pesantren An-Nawawi, Ahmad Syauqi, mengatakan praktik budi daya lele tersebut merupakan proyek percontohan bagi pondok lain. “Khususnya pesantren yang terletak di kota-kota pesisir,” ujar Syauqi, anak kelima Ma’ruf, pada Selasa, 15 Oktober lalu.
Pembuatan kolam pemijahan beserta bibit ikan itu dibiayai Komunitas Maritim Indonesia (Kommari). Lembaga yang baru dibentuk pada Maret 2019 itu mewadahi pengusaha, akademikus, dan pembuat kebijakan di sektor maritim. Ketua Kommari Henry Sutioso mengatakan organisasinya memang berinvestasi di madrasah yang dikelola keluarga Ma’ruf. “Kami memberi modal beternak lele sampai Rp 70 juta,” ujar Henry.
Hubungan Kommari dengan keluarga Ma’ruf, khususnya Syauqi, terjalin sebelum proyek budi daya lele dimulai. Syauqi dan Henry berteman sejak awal 2019. Penghubung keduanya adalah Marzuki Yazid, calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilihan Umum 2019. Marzuki menyebut Syauqi sebagai koleganya dari jaringan pesantren. Ia mengenal Henry berkat aktif bergiat di bidang perikanan.
Henry bercerita bahwa Marzuki mempertemukannya dengan Syauqi di Hotel Sultan, Jakarta, beberapa hari setelah perayaan Imlek pada Februari 2019. Kepada Syauqi, Henry menjelaskan kondisi industri perikanan di Indonesia yang lesu akibat sejumlah regulasi yang diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019, Susi Pudjiastuti.
Perusahaannya, kata Henry, cuma boleh mengoperasikan 16 unit dari 100 kapal akibat peraturan Susi. Ia juga mengklaim tiga unit pengolahan ikan miliknya di pesisir Sulawesi Tenggara dan Maluku mandek beroperasi karena tak mendapat pasokan ikan. “Kami butuh kepastian usaha,” ujar Henry, menceritakan pembicaraannya dengan Syauqi.
Gus Oqi—panggilan Syauqi—mendengarkan keluhan kenalan barunya itu. Menurut Henry, Syauqi menjelaskan perlunya program pengembangan sektor maritim dan pesantren yang berada di daerah pesisir. Putra Ma’ruf itu juga meminta pengusaha seperti Henry mendirikan organisasi serta menggandeng akademikus dan pemangku kebijakan untuk membuat riset yang lengkap tentang kondisi industri perikanan. Syauqi berjanji membantu bila kajian itu sudah rampung karena merasa perlu menata industri tersebut.
Henry mengikuti saran Syauqi. Ia membentuk Kommari pada Maret 2019 dengan anggota tujuh pengusaha sektor maritim dan akademikus. Ia membawa mereka sowan kepada Ma’ruf di Pesantren An-Nawawi pada akhir Juni lalu. Kepada Ma’ruf, mereka mengeluhkan kebijakan di sektor maritim.
Sekitar dua pekan kemudian atau pada 18 Juli 2019, Ma’ruf hadir dalam pengukuh-an pengurus Kommari di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Pada hari itu, Syauqi juga diangkat menjadi pembina organisasi. Seusai pertemuan, Ma’ruf, yang kala itu baru dua pekan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih, mengatakan tak ingin ada kebijakan di sektor perikanan yang menyengsarakan nelayan.
Yang membuat Kommari ditengarai menjadi wadah pengusaha yang berseberangan dengan Menteri Susi adalah hadirin yang mengikuti pertemuan di Hotel Grand Sahid Jaya. Marzuki Yazid, yang hadir di hotel tersebut, mengatakan dalam acara itu ada pengurus pesantren asal Tuban dan Lamongan yang memprotes Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 mengenai jalur dan alat penangkapan ikan. “Mereka punya alat tangkap cantrang yang dilarang dalam regulasi itu,” ujar Marzuki. “Peserta itu merasa dirugikan.”
Menurut Marzuki, yang menjabat Sekretaris Jenderal Kommari pemerintah seharusnya mendukung keberadaan Kommari meski anggotanya vokal mengkritik kebijakan perikanan. “Pengusaha yang kritis jadi ada salurannya ke Kiai Ma’ruf,” ujarnya. “Daripada mereka berunjuk rasa di jalan dan berpihak ke kubu anti-pemerintah. Kan, malah bahaya.”
Sebulan setelah rapat itulah program budi daya lele di Pesantren An-Nawawi bergulir. Syauqi membantah anggapan bahwa proyek itu merupakan kompensasi atas perannya mewadahi pengusaha perikanan dan mempertemukan mereka dengan sang ayah. Menurut dia, program ternak lele itu dikelola secara profesional. Ma’ruf Amin sendiri mengatakan akan menolak setiap usul dari pengusaha yang masuk lewat jalur keluarganya. “Tak akan saya terima,” ujarnya kepada Tempo di kantor Majelis Ulama Indonesia, Selasa, 8 Oktober lalu.
Kiprah lain Syauqi diceritakan seorang pejabat di perusahaan milik negara. Pejabat tersebut pernah dihubungi Syauqi dan timnya, tak lama setelah Ma’ruf dipinang Joko Widodo menjadi calon wakil presiden pada Agustus 2018. Menurut petinggi perusahaan di sektor energi tersebut, Syauqi memasukkan proposal pendanaan acara yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Seorang politikus dari partai pemerintah pernah mendapat cerita serupa dari pejabat yang mengaku diminta Syauqi menyerahkan daftar riwayat hidup. Pejabat itu diberi janji mendapat jabatan tertentu pada periode kedua pemerintahan Jokowi.
Syauqi membantah pernah mengajukan proposal ke perusahaan dan pejabat tertentu. Menurut dia, ayahnya bisa marah bila ia ikut campur dalam urusan politik. Syauqi mengaku sering dituding sebagai pengepul curriculum vitae pada masa kampanye pemilihan presiden 2019. “Mobil saya pernah diisukan berisi CV calon menteri, padahal saya tak punya akses mempengaruhi jabatan,” ujarnya. Pada masa kampanye, Syauqi sempat menjadi Ketua Dewan Pembina Master C19 Portal KMA, organisasi relawan pendukung Ma’ruf, yang markasnya berada di kawasan Menteng, Jakarta.
Setelah bapaknya menjadi wakil presiden terpilih, Syauqi kian aktif berpolitik. Ia ditetapkan sebagai salah satu Ketua Partai Kebangkitan Bangsa dalam muktamar kelima di Bali pada akhir Agustus lalu. Ini bukan pertama kalinya trah Ma’ruf menjadi pengurus partai. Ma’ruf adalah Ketua Dewan Syura PKB yang pertama.
Menurut Syauqi, ia sudah diajak masuk partai sejak 2010. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengajaknya bergabung dalam kepengurusan hasil muktamar ketiga pada 2010. Syauqi menolak tawaran Muhaimin pada waktu itu dengan alasan tak percaya diri turun ke gelanggang politik.
Syauqi berubah pikiran ketika ajakan masuk partai dari Muhaimin datang lagi pada pertengahan tahun ini. Ia bersedia menjadi pengurus, meski belum punya kartu tanda anggota PKB, karena ingin membenahi PKB sebagai saluran politik warga Nahdlatul Ulama. “Partai itu wadah yang sah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Dua politikus PKB yang tahu proses rekrutmen Syauqi mengatakan anak kelima Ma’ruf itu mendadak direkrut Muhaimin menjelang muktamar di Bali, tanpa lewat proses kaderisasi. Karena itu, jabatan Syauqi di PKB sempat berubah-ubah. Ia awalnya didapuk memimpin bidang kebudayaan dan masyarakat adat, tapi belakangan diminta mengurus sektor ekonomi kreatif. Masih menurut dua politikus PKB itu, Syauqi diberi posisi di partai untuk menjembatani komunikasi PKB dengan Ma’ruf.
Siti Nur Azizah, anak keempat Ma’ruf Amin, di Jakarta, Juli 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Ketua PKB Ahmad Iman mengatakan Syauqi masuk PKB karena direkomendasikan para kiai Nahdlatul Ulama. Syauqi sendiri mengatakan ayahnya tak pernah mempengaruhi keputusannya masuk PKB.
Setelah Ma’ruf terpilih sebagai wakil presiden, anaknya yang lain juga memutuskan terjun ke politik. Siti Nur Azizah, anak keempat, telah mendeklarasikan diri maju sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan untuk pemilihan 2020. Azizah merupakan pegawai negeri di Kementerian Agama. Suaminya, Muhammad Rapsel Ali, adalah politikus Partai NasDem.
Bendahara Fraksi NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmad Sahroni, punya cerita mengenai pasangan itu. Jauh sebelum berbisnis dan masuk partai, Sahroni bekerja sebagai sopir Azizah mulai 1999. “Dulu manggil-nya Hajah Nunung,” katanya. Belasan tahun kemudian, Sahroni bertamu lagi ke rumah Ma’ruf di Menteng, Jakarta, dan berjumpa dengan Azizah, yang saat itu baru tiga bulan menikah dengan Rapsel. Di situlah Sahroni baru tahu bahwa suami Azizah adalah kader NasDem. Sahroni dan Rapsel lolos ke DPR periode 2019-2024.
Ihwal pencalonan sebagai Wali Kota Tangerang Selatan, Azizah mengungkapkan keputusan itu diambil setelah sahabat, aktivis, dan keluarganya mendorongnya membenahi Tangerang Selatan. Terlebih calon kepala daerah yang berkompetisi di Banten dalam beberapa tahun terakhir kerap berasal dari trah tertentu saja. “Saya diminta mewarnai proses demokrasi,” ujar Azizah.
Pencalonan Azizah didukung Ma’ruf. Menurut perempuan 47 tahun itu, “Abah”—panggilannya untuk Ma’ruf—sesekali memberikan masukan tentang problem pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ma’ruf sendiri berjanji tak akan berkampanye demi anaknya dalam pe-milihan.
Azizah tak peduli pencalonannya dianggap aji mumpung karena ayahnya menjabat wakil presiden. Ia mengatakan nama Ma’ruf menjadi berkah untuknya. “Saya tidak bilang itu keuntungan karena, kalau keuntungan, berarti saya yang cari-cari,” ujarnya.
RAYMUNDUS RIKANG, STEFANUS PRAMONO, DEVY ERNIS, DEWI NURITA, FIKRI ARIGI, MUHAMMAD KURNIANTO (TANGERANG)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo