Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MENEMUI Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Jumat malam, 2 Agustus 2024, Hasto Kristiyanto mengajak tuan rumah membicarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu membuka peluang koalisi dengan PKB dalam pilkada Jakarta.
“Kami juga membahas berbagai persoalan politik saat ini,” ujar Hasto ketika dimintai tanggapan melalui WhatsApp, Jumat, 9 Agustus 2024. Hasto datang bersama Ketua Dewan Pengurus Wilayah PDIP Jawa Timur Said Abdullah. Selain membicarakan pilkada Jakarta, mereka membahas pemilihan kepala daerah di Riau, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Pertemuan itu digelar setelah tersiar kabar soal pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada hari yang sama. Dalam pertemuan itu, Jokowi kabarnya meminta Surya menarik dukungan partainya kepada Anies Baswedan. Tanpa NasDem, peluang Anies menjadi calon Gubernur Jakarta pun meredup.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasto meminta Muhaimin tetap mengusung Anies. Pengurus pusat PKB memang belum mengeluarkan sikap resmi. Tapi PKB Provinsi Jakarta telah mendeklarasikan Anies pada 12 Juni 2024. Saat bertemu dengan Anies di Aceh, Juni 2024, Muhaimin pun menyatakan mendukung pasangannya dalam pemilihan presiden 2024 itu.
Calon Gubernur Jakarta harus mengantongi dukungan partai atau koalisi partai yang punya 22 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jumlah itu setara dengan 20 persen dari 106 kursi DPRD. Di Jakarta, tak ada partai yang bisa mengajukan calon gubernur sendiri. PKB memiliki sepuluh kursi di DPRD Jakarta, sedangkan PDI Perjuangan punya lima kursi lebih banyak.
Muhaimin Iskandar belum merespons pertanyaan dan panggilan telepon Tempo. Adapun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengakui partainya intens berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Menurut Jazilul, kedua partai sama-sama mencocokkan pasangan calon kepala daerah di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.
Untuk pilkada Jakarta, Jazilul menyatakan partainya masih perlu waktu untuk memutuskan calon yang akan mereka dukung. Termasuk mempertimbangkan keputusan pengurus PKB Jakarta mengusung Anies Baswedan. “Itu bagian yang harus dipertimbangkan,” ucap Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, Jumat, 9 Agustus 2024.
Beberapa petinggi dua partai itu bercerita, PDIP akan mengajukan calon Wakil Gubernur Jakarta jika berduet dengan PKB. Dua nama politikus PDIP yang muncul adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang juga mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, dan Ketua Bidang Kebudayaan PDIP sekaligus eks Gubernur Banten, Rano Karno.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan para pengurus partainya belum membahas calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. “Belum dibahas, tapi realitasnya hanya bisa dengan PKB,” ujar anggota komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi badan usaha milik negara ini kepada Tempo di kantor pusat PDIP, Kamis, 8 Agustus 2024.
Dua politikus PDIP bercerita, petinggi partainya juga intens berkomunikasi dengan Anies Baswedan. Ketua PDIP Jawa Timur Said Abdullah kerap menjadi penghubung dengan Anies. Said tak merespons permintaan wawancara yang dilayangkan Tempo. Tapi Anies mengaku berkomunikasi dengan utusan dari PDIP. “Masih ngobrol terus, masih mengalir,” katanya, Jumat, 9 Agustus 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anies Baswedan menerima surat rekomendasi dari PKB sebagai bakal calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta, di Kantor DPW PKB, Jakarta 13 Juni 2024. Tempo/Martin Yogi Pardamean
Para petinggi PDIP yang diwawancarai Tempo bercerita, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuka peluang mengusung Anies Baswedan. Syaratnya, PDIP bisa berkoalisi dengan PKB. Kerja sama dengan PKB dianggap memenuhi unsur hijau atau agamis.
PDIP juga menyiapkan skenario mengajukan kadernya sebagai calon Gubernur Jakarta. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, salah satu nama itu adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Hasto pernah berdiskusi dengan Megawati mengenai Pramono dalam perjalanan menuju Ende, Nusa Tenggara Timur, Mei 2024.
Deddy Sitorus menyebutkan partainya bakal mengumumkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pada detik-detik akhir pendaftaran, yaitu 27-29 Agustus 2024. “Injury time baru diajukan,” tutur Deddy.
Tak hanya bersiap menghadapi pilkada Jakarta, PDIP secara maraton membahas pilkada lain, dari pilkada provinsi hingga kabupaten/kota. Salah satu pertimbangan PDIP, menurut beberapa petinggi PDIP, adalah memastikan kandidat itu bisa melawan calon yang dijagokan Jokowi.
Deddy Sitorus bercerita, partainya menggelar pembahasan khusus pilkada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Rabu, 7 Agustus 2024, di kantor pusat PDIP. Namun partai itu belum memutuskan dukungan untuk calon Gubernur Aceh.
Di pilkada Sumatera Barat, PDIP berpeluang berkoalisi dengan Partai Golkar untuk mengajukan Wakil Gubernur Audy Joinaldy sebagai calon gubernur. Dalam rencana koalisi itu, PDIP sempat mengusulkan kader partainya yang juga Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, sebagai calon wakil gubernur. “Belum diputuskan,” ujar Deddy.
Sedangkan untuk pilkada Sumatera Utara, PDIP dipastikan mengusung mantan gubernur Edy Rahmayadi. Pada Sabtu, 10 Agustus 2024, pengurus PDIP menyerahkan surat rekomendasi untuk mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat itu. Edy akan melawan menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution.
Akun media sosial Instagram PDIP Sumatera Utara juga sudah mulai memberikan kode mendukung Edy. Dalam sebuah pos video berdurasi 14 detik, mereka menampilkan sosok Edy disertai narasi tulisan. “Kami pasti bisa melawan menantu presiden dan adik ipar dari wakil presiden terpilih,” seperti dilihat dalam akun Instagram @perjuangan_sumut.
Sedangkan di Jawa Tengah, PDIP menanti sosok yang bakal diajukan Istana dan Koalisi Indonesia Maju—gabungan partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyiapkan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Andika Perkasa, jika Istana mendukung Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Ahmad Luthfi.
Luthfi adalah bekas Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Jenderal bintang tiga itu dikenal dekat dengan Jokowi sejak ia menjabat Wali Kota Solo. “Di sana kasih wafer cokelat (polisi), kita kasih teh hijau (TNI),” kata Deddy. Di Jawa Tengah, yang menjadi kantong suara partai banteng, PDIP juga berencana berkoalisi dengan PKB.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengakui adanya komunikasi dengan PDIP soal pilkada 2024, termasuk pilkada Jawa Tengah. Tapi partai itu masih berupaya mengusung Ketua PKB Jawa Tengah Yusuf Chudlori sebagai calon gubernur. “Kami masih melihat kecocokan partai koalisi karena tidak bisa mengajukan sendiri,” ujarnya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Francisca Christy Rosana berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Teh Hijau di Kandang Banteng"
Foto 
