Penolakan Revisi Undang-Undang TNI-Polri Kian Deras

PENOLAKAN terhadap revisi UU TNI atau Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Kepolisian RI atau UU Polri kian deras. Pada Rabu, 7 Agustus 2024, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengadukan pemerintah ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena dianggap menyalahi prosedur pembentukan undang-undang. 

“RUU TNI dan Polri tidak masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional),” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Arif Maulana, di kantor Komnas HAM, Rabu, 7 Agustus 2024.

Dari 47 rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas 2024, Arif tak menemukan revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Secara prosedur, menurut Arif, sebuah rancangan aturan mesti masuk Prolegnas sebelum dibahas dan disetujui. Tujuannya adalah menjaga transparansi.