Kontroversi Rini Soemarno

Kiprah Rini selama memimpin Kementerian BUMN kerap disorot politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Padahal PDIP-lah yang pertama-tama menyorongkannya masuk kabinet Presiden Joko Widodo.

Penjualan Gedung BUMN
Pada Desember 2014, Rini berencana menjual gedung Kementerian BUMN ke pemerintah DKI Jakarta. Rini mengatakan penjualan gedung itu untuk efisiensi. Dia beralasan gedung 22 lantai itu terlalu besar untuk ditempati sekitar 250 karyawan. Sejumlah anggota DPR mewacanakan penggunaan hak angket.
"Enggak fair, dong, kalau saya menekankan bagaimana setiap BUMN harus efisien menekankan cost efficiency, sementara kementerian enggak melakukan efisiensi."

Dugaan Gratifikasi
Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, melaporkan Rini dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II R.J. Lino ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 22 September 2015. Masinton menuding Rini menerima gratifikasi berupa perabot rumah senilai Rp 200 juta. Humas BUMN mengklarifikasi bahwa yang ada hanya pemberian belasan lukisan dari istri Lino kepada Rini.
"Tidak ada gratifikasi. Saya sendiri tidak tinggal di sana (rumah dinas Menteri BUMN)."

Kereta Cepat
Rini disebut-sebut ngotot melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan mendatangkan perusahaan Cina. Sejumlah pihak menilai proyek seharga Rp 80,87 triliun-belakangan melonjak Rp 1 triliun-ini tak realistis. Salah satunya karena proyek itu tak disertai analisis mengenai dampak lingkungan.
"Tak ada jaminan dari negara. Ini proyek business to business."

Kasus Pelindo II
Panitia Khusus DPR untuk kasus Pelindo II merekomendasikan Presiden Jokowi memberhentikan Rini dan R.J. Lino. Dewan mempertanyakan keputusan Rini menerbitkan surat persetujuan kontrak pengelolaan terminal peti kemas Jakarta International Container Terminal antara Pelindo II dan Hutchison Port Holdings.
"Kalau memang secara hukum ada persoalan, mau diapakan? Saya tidak merasa bersalah, jadi silakan."