Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mencari anak-anak dari keluarga miskin yang tak sekolah untuk dimasukkan ke sekolah menengah pertama (SMP) negeri secara gratis. Dinas Pendidikan menerbitkan surat edaran untuk 56 lurah dan 12 camat untuk menyisir siswa yang tak beruntung tersebut di wilayah masing-masing.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jika (ada anak yang) belum sekolah akan kami masukan ke sekolah negeri," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Inay menjelaskan, instansinya telah menjaring sekitar 700 anak lulusan sekolah dasar dan sederajat dari keluarga tak mampu. Mereka gagal masuk ke SMP negeri melalui penerimaan peserta didik baru (PPDB) online lalu, baik tahap pertama maupun kedua dengan jalur zonasi. "Kami ingin gotong-royong mengidentifikasi anak-anak yang belum sekolah."
Sebanyak 2.903 siswa gagal masuk SMP negeri setelah kekosongan 2.147 kursi bisa terisi melalui PPDB 2018 tahap kedua, yang menjaring 5.050 pendaftar. Penyisiran siswa dari keluarga miskin dilakukan untuk 2.903 siswa yang gagal tersebut. Nantinya tiap kelas di semua SMP negeri akan diisi tambahan dua siswa miskin atau total membutuhkan sekitar 800 siswa.
Inay membenarkan ada aturan setiap kelas berisi 38 siswa berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018. Namun, mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB, Dinas Pendidikan bisa menambahkan siswa dari keluarga tak mampu.
Inay pun menjamin SMP negeri di Kota Bekasi tak dipungut biaya, sebab pemerintah daerah telah menggelontorkan dana operasional sekolah hingga ratusan miliar rupiah. Bagi siswa keluarga miskin yang sudah keburu masuk sekolah swasta, pemerintah memberikan subsidi hingga Rp 50 ribu per siswa.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bekasi, Aris Setiawan, mengapresiasi langkah taktis tersebut. Program ini membuktikan bahwa negara hadir di tengah problem penerimaan siswa sekolah negeri. "Sekolah harus ramah dan layak untuk anak, apalagi dari keluarga tak mampu," ujarnya. ADI WARSONO
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
