Lawatan Miring Menuju Beijing

TELEPON seluler Giovanni van Empel berdering setelah salat Jumat di kampusnya, tiga pekan lalu. Kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini, si penelepon menyatakan dari kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Laki-laki penelepon itu meminta Giovanni menyiapkan paspor untuk segera dibuatkan visa keberangkatan ke Republik Rakyat Cina pada Rabu pekan berikutnya. "Wah, mendadak sekali. Untuk acara apa?" Giovanni bertanya. Si penelepon hanya mengatakan "untuk kunjungan ke beberapa universitas".

Penelepon yang tak mau menyebutkan nama itu menolak memberi keterangan detail dengan alasan panduan acara akan diberikan pada saat akan lepas landas di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Merasa jawaban si penelepon tak memuaskan, Giovanni menolak tawaran itu. "Lagi pula saya tak merasa mengajukan proposal," katanya kepada Tempo.

Setelah telepon ditutup, dia menghubungi beberapa temannya di universitas lain. Dari situ dia tahu, pengurus badan eksekutif mahasiswa kampus lain juga ditelepon oleh orang yang mengaku dari Kementerian Pemuda untuk tujuan yang sama. Mahasiswa lain yang dikontak juga mendapat ajakan yang tak jelas tujuannya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Faldo Maldini juga ditelepon pada Jumat yang sama. Kepada Faldo, si penelepon menyebutkan tujuan yang lebih jelas. "Dia bilang tujuannya untuk mendampingi Presiden yang akan berkunjung ke sana," kata Faldo.

Faldo menolak. Ia juga tak mau merekomendasikan nama pengurus lain untuk berangkat. "Tawarannya aneh. Kenapa ini di­adakan menjelang demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak?" kata dia.

Beberapa eksekutif mahasiswa kampus lain juga diundang. Universitas Sebelas Maret Solo, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Pertanian Bogor termasuk kampus yang ditawari ikut dalam kunjungan itu. Mereka mengambil sikap sama: menolak.

Dari situlah kemudian ramai digosipkan bahwa pemerintah berupaya menggembosi demonstrasi mahasiswa dan pemuda dengan tawaran kunjungan ke Cina. Soalnya, ini sudah jadi preseden, tiap ada rencana kenaikan harga minyak, yang disambut demonstrasi masif, organisasi pemuda dan mahasiswa diungsikan dari Jakarta.

Pada 2002, misalnya, menjelang rencana kenaikan harga bensin oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri, sejumlah perwakilan mahasiswa dikumpulkan di Bali oleh Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuwawea. Tiga tahun berikutnya, pada awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yu­dhoyono, sejumlah organisasi pemuda diajak berkeliling ke Afrika Selatan. Demonstrasi tetap jalan, tapi tak didukung semua organisasi.

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng tak menyangkal kementeriannya yang mengundang pemuda dan mahasiswa berkunjung ke Cina. Undangan, kata Andi, datang dari pemerintah Cina dan ia meneruskannya ke Komite Nasional Pemuda Indonesia, beberapa organisasi, dan sejumlah badan eksekutif mahasiswa.

Menurut Ketua KNPI 2008-2011 Ahmad Doli Kurnia, undangan ini agak aneh. Sebab, biasanya kerja sama dengan pemuda lain negara langsung antar-organisasi, tanpa melibatkan pemerintah. Semasa kepemimpinan Doli, tak ada upaya khusus menjalin hubungan dengan All-China Youth Federation (ACYF), organisasi pemuda di bawah Partai Komunis Cina.

Menurut Andi, kunjungan itu sudah digagas lembaganya sejak tahun lalu. ACYF, yang kedudukannya setara dengan Kementerian, mengundang KNPI dan organisasi pemuda lain berkeliling Cina selama sepekan. Ketika undangan itu diteruskan, KNPI setuju menerimanya.

Usaha dimulai pada April 2011, ketika delegasi pemuda Cina datang ke Jakarta dalam acara ASEAN-China Young Entrepreneurs ketiga, yang dihela Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ketua penyelenggara acara itu, Taufan Rotorasiko, kemudian terpilih jadi Ketua Umum KNPI pada kongres Oktober 2011. "Sejak itu saya membangun jaringan dengan pemuda Cina," kata Direktur Bakrie Telecom ini.

Federasi Pemuda Cina berniat membuat acara keempat di Beijing, setelah yang pertama dan kedua diadakan di Nanning dan Changchun. Jadwal disepakati pada 22-29 Maret 2012, sengaja disamakan dengan agenda Presiden Yudhoyono yang melawat ke negeri itu, bertemu dengan Perdana Menteri Wen Jiabao. "Sebagai pihak yang diundang, kami mengikuti protokoler mereka," kata Taufan.

Baik Taufan maupun Andi menyangkal kunjungan KNPI dan mahasiswa Indonesia itu sebagai upaya meredam demonstrasi yang sudah direncanakan jauh hari. Menurut Andi, mahasiswa juga diundang karena acara ini bagus untuk belajar. "Tak ada uang negara yang keluar karena belum ada pos anggarannya," kata Andi.

Keterangan bekas juru bicara Presiden Yudhoyono ini berbeda dengan keterangan Taufan. Menurut dia, panitia hanya menanggung biaya akomodasi, penginapan, dan transportasi selama di Beijing dan kota-kota lain yang dikunjungi. "Ongkos pulang dan pergi kami urunan sendiri," katanya.

Tak semua pengurus daerah KNPI bisa ikut. Sebagian tak setuju berangkat pada saat situasi dalam negeri sedang kisruh bahan bakar minyak. Dari 33 pengurus daerah, hanya 28 yang ikut. DPD Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Bengkulu menolak. "Ini mencederai rasa keadilan masyarakat," kata Sekretaris KNPI Bengkulu Harius Eko Saputra.

Total delegasi berjumlah 87 orang. Selain 28 pengurus daerah dan 22 pengurus pusat KNPI, sisanya berasal dari organisasi pemuda lain dan perwakilan mahasiswa. Mahasiswa yang berangkat antara lain dari Universitas Trisakti, Universitas As-Syafiiyah, Universitas Budi Luhur, Universitas Gunadarma, Universitas Nasional, dan kampus lain yang tergabung dalam BEM se-Nusantara.

Menurut Taufan, acara itu tak cuma dihadiri perwakilan dari Indonesia. Pemuda-pemuda dari negara ASEAN juga datang seperti ketika mereka ke Jakarta tahun lalu. Delegasi Indonesia menginap di Hotel Xi Yuan di Beijing, di sebuah distrik permu­kiman muslim.

Pada hari kedua, Presiden Yudhoyono datang ke Hotel St Regis, tempat acara berlangsung. Ia berpidato soal nilai-nilai pemuda dan pentingnya kerja sama pemuda di antara dua negara. "Selesai pidato, kami berfoto bersama," kata Taufan, yang sempat berbincang dengan Yudhoyono selama sepuluh menit.

Acara lain berupa kunjungan ke beberapa kota industri di Cina. Karena pengurus Federasi dan KNPI juga pengusaha muda, menurut Taufan, mereka menjalin kerja sama bisnis. Nursyam Halid, Direktur PT Nusantara Halid, meneken kerja sama perdagangan batu bara dengan Kim Chundong, Direktur Xianmen Chinyoung IMP & EXP Co Ltd di Ghuangzou. "Nilainya Rp 1,2 triliun," kata Taufan.

Tapi delegasi KNPI Sulawesi Selatan punya cerita berbeda. Ketuanya, Jamaluddin Syamsir, mengaku tak bertemu dengan Presiden Yudhoyono selama sepekan di Beijing. Menurut dia, delegasi hanya bertemu dengan pemuda ACYF. "Tempat acara kami dan Presiden itu berbeda," katanya.

Syamsir juga menolak anggapan bahwa kepergiannya ke Cina sebagai sikap tunduk pada upaya penggembosan demo antikenaikan harga minyak. "Kalau kami bertemu dengan Presiden, akan kami sampaikan bahwa kami menolak kenaikan harga BBM," katanya. Menurut Andi Mallarangeng, pertemuan pemuda Indonesia dengan Presiden Yudhoyono berlangsung singkat karena terpepet acara lain.

Bagja Hidayat (Jakarta), Abdul Rahman (Makassar), Phesi Ester Julikawati (Bengkulu)