Mengapa Anggaran Kementerian Bidang Keamanan Tak Dipangkas?

DISKUSI soal modernisasi Kepolisian Republik Indonesia mencuat dalam pertemuan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dengan rombongan Asisten Logistik Polri Inspektur Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono pada pertengahan Januari 2025. Saat itu Argo menjelaskan rencana pengadaan peralatan Polri. Tidak terlihat tanda-tanda Polri harus berhemat karena mengalami pemotongan anggaran.

Anggota Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, bercerita, Argo memberi informasi bahwa Polri akan membeli antara lain berbagai perlengkapan siber, kamera lalu lintas, serta peralatan laboratorium forensik. “Pengadaan barang-barang kebutuhan Polri membutuhkan uang triliunan rupiah,” kata Anam kepada Tempo di kantornya, Rabu, 5 Februari 2025.

Pembelian perangkat siber sejalan dengan pembentukan direktorat reserse siber di delapan kepolisian daerah pada Oktober 2024. Sedangkan pembelian kamera lalu lintas diperlukan Korps Lalu Lintas Polri. Anam pun mengusulkan Polri mengganti senjata api dengan senjata tak mematikan. Apalagi, belakangan, polisi kerap disorot dalam berbagai kasus penyalahgunaan senjata api.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 4 Februari 2025. Antara/Rivan Awal Lingga

Menurut Anam, banyaknya kebutuhan Polri sangat mungkin menjadi alasan anggarannya tak dipangkas. Ditambah jam operasional kepolisian berbeda dengan kementerian dan lembaga lain. “Polri bekerja 24 jam, makanya operasionalnya besar,” ujar mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM itu.

Dua pejabat Polri yang diwawancarai Tempo membenarkan cerita Anam. Biaya operasional dan pengadaan peralatan menjadi alasan anggaran Polri tak berkurang. Adapun Argo Yuwono tak menjawab pesan dan panggilan telepon Tempo hingga Sabtu, 8 Februari 2025.



Pemotongan anggaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bermula dari instruksi presiden yang diteken oleh Prabowo Subianto pada Rabu, 22 Januari 2025. Prabowo ingin anak buahnya menghemat Rp 306,6 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, yang sebesar Rp 3.621 triliun. Namun tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mengetahui proses pemangkasan anggaran bercerita, tidak semua kementerian dan lembaga bernasib apes.

Beberapa di antaranya adalah Polri, dengan anggaran sebesar Rp 126,6 triliun; Kementerian Pertahanan (Rp 166,2 triliun); dan Badan Intelijen Negara (Rp 7 triliun). Selain itu, lembaga tinggi negara, seperti DPR, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan, lolos dari rencana pemotongan anggaran. Begitu pula lembaga kepresidenan.

Sejumlah politikus Senayan menyebutkan anggaran Polri, BIN, dan Kementerian Pertahanan tak dipotong dengan tujuan menjaga stabilitas pemerintahan. Jika anggaran lembaga-lembaga itu berkurang, pemerintahan bisa terganggu. Pekerjaan pengamanan oleh Polri dan pertahanan sulit berjalan maksimal.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko menampik jika institusinya disebut tak kena pemangkasan anggaran. Ia mengklaim Polri ikut memotong ongkos perjalanan dinas dan kegiatan rapat untuk mengefisienkan anggaran negara. “Tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas Polri,” katanya pada Jumat, 7 Februari 2025.

Wakil Ketua Komisi I DPR, yang membidangi pertahanan dan intelijen, Dave Laksono, membenarkan kabar bahwa anggaran Kementerian Pertahanan dan BIN tak ikut dipangkas. Ia membantah jika DPR disebut memberikan keistimewaan dengan tak mengurangi anggaran dua lembaga itu. Meski Kementerian Pertahanan memiliki anggaran terbesar, yaitu Rp 166,2 triliun, dana itu juga dibagi ke matra Tentara Nasional Indonesia.

Dua anggota Komisi I DPR dan seorang pejabat pemerintah bercerita, alasan anggaran Kementerian Pertahanan tak dipangkas salah satunya adalah rencana pemerintah menambah 22 markas komando daerah militer (kodam) baru. Dengan begitu, jumlah kodam setara dengan jumlah provinsi dan kepolisian daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra (kanan) disela-sela sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Bogor, Jawa Barat, 7 Februari 2025. Tempo/Imam Sukamto

Tahun ini TNI Angkatan Darat akan menambah lima kodam baru. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menuturkan, lima kodam itu berada di Sumatera, Kalimantan, Merauke, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. “Kami membagi daerah-daerah yang cakupannya luas dan komando pengendaliannya sulit,” ujar Maruli dalam rapat di Komisi I DPR, Selasa, 4 Februari 2025.

Meski perang yang melibatkan Indonesia sulit terjadi, pemerintah terus menggelontorkan duit untuk belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Pengadaan alutsista marak terjadi saat Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Salah satunya adalah rencana pembelian jet tempur Dassault Rafale dari Prancis. 

Pada 8 Januari 2024, Prabowo meneken kontrak pengadaan 18 unit jet produksi Dassault Aviation itu. Dia berencana mendatangkan total 42 Rafale—pesawat jet yang digunakan sejumlah anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO)—ke Indonesia. 

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membantah bila lembaganya disebut tak kena pemangkasan anggaran. “Kami patuh dan taat pada peraturan pemerintah,” ucapnya, Selasa, 4 Februari 2025. Sjafrie mencontohkan anggaran yang dipangkas itu berupa urusan administrasi, kunjungan, rapat, dan seminar. “Kami sekarang rapat pakai Zoom.”

Sedangkan BIN tak mengalami pemotongan karena anggaran tahun ini sudah berkurang dibandingkan dengan 2024. Ketika itu BIN yang masih dipimpin Budi Gunawan mendapatkan anggaran Rp 10,1 triliun. Dana itu digunakan sebanyak Rp 1,8 triliun untuk dukungan manajemen serta Rp 8,2 triliun buat program penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara. Kini anggaran BIN tersisa Rp 7 triliun.

Kepala BIN Muhammad Herindra enggan berkomentar panjang soal pemotongan anggaran di lembaganya. Melalui pesan WhatsApp pada Jumat, 7 Februari 2025, mantan Wakil Menteri Pertahanan itu mengaku belum mendapat informasi pemotongan anggaran.

Direktur Imparsial Ardi Manto Putra mempertanyakan belanja Polri, Kementerian Pertahanan, dan BIN yang tak dipotong. Ia menduga pemerintah ingin mengawasi pergerakan masyarakat. Penyadapan dan pengintaian terhadap masyarakat sipil ini pun telah sering terjadi. Ardi juga menyebutkan pemerintahan Prabowo melihat persoalan dari kacamata ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional. “Semuanya dihadapi dengan pendekatan pertahanan-keamanan.”

Adapun Chief Executive Officer Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives atau CISDI, Diah Saminarsih, menyayangkan Prabowo lebih memprioritaskan sektor pertahanan dan keamanan ketimbang meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Anggaran Kementerian Kesehatan, misalnya, dipotong Rp 19 triliun dari pagu Rp 105 triliun. “Pemotongan anggaran bakal berdampak pada pelayanan kesehatan, stok vaksin, dan obat-obatan,” ujar Diah. ●

Hammam Izzuddin dan Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini