Lintang-pukang Menyebar Suara

SEBULAN terakhir, Nurmala Sari berpegal-pegal mengelupaskan lalu menempelkan hologram logo Komisi Pemilihan Umum di formulir rekapitulasi suara C1. Sebagai penyanyi sebuah orkes, ia telah menolak order menghibur hajatan di sekitar Jakarta.

Bersama sembilan temannya sesama anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Johar Baru, Nurmala ndeprok di lantai beralas karpet menempelkan logo berdiameter dua sentimeter tanda surat suara sah dengan presisi yang tepat: kepala garuda menghadap ke atas. Nurmala dan teman-temannya diminta KPU Jakarta Pusat merampungkan kertas suara untuk disebar ke delapan kecamatan di wilayah itu.

Targetnya, seluruh panitia pemilihan kecamatan sudah menerima kertas suara dua pekan sebelum pemilihan umum legislatif, 9 April 2014. "Ini untuk Gambir dan menyusul nanti untuk Sawah Besar," kata Nurmala menunjuk formulir yang menumpuk itu pekan lalu.

KPU Jakarta Pusat menyewa sebuah rumah toko tiga lantai di Jalan Mardani Raya, Salemba, sebagai gudang logistik keperluan pemilihan umum: kertas suara, formulir C1, spidol, dan tinta. Sebanyak 30 orang disewa untuk memilah dan mengepak kertas-kertas suara yang beres disusun Nurmala dan teman-teman. Untuk wilayah Jakarta Pusat, tinggal distribusi formulir C1 yang belum rampung, setelah penyebaran kertas suara ke kecamatan digeber—sejak pertengahan Februari lalu.

Meski relatif tak ada masalah dalam distribusi penunjang pemilihan umum, Ketua Logistik KPU Jakarta Pusat Imam Hidayat tak sepenuhnya tenang. Wilayah ini masih kekurangan 445 surat suara dan ada 300 lembar yang rusak. Hingga pekan lalu, surat-surat suara pengganti belum ia terima dari percetakan. "Mudah-mudahan cukup waktu distribusi dalam sepekan ini," ujarnya.

Kekhawatiran tak tersebarnya surat suara hingga hari pencoblosan juga terjadi di daerah-daerah lain, terutama kawasan terpencil Indonesia. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Barat Usman Suhuriah dua pekan lalu melaporkan ke KPU pusat perihal 10 ribu kertas suara untuk daerahnya yang rusak. Akibatnya, ada lima kecamatan di provinsi itu yang sama sekali belum menerima kertas suara.

Usman kian rungsing karena untuk mencapai daerah-daerah itu makan waktu lama. Misalnya Kecamatan Balabalagan di Mamuju. Untuk menuju ke sana, anak buahnya harus menyeberang ke Kalimantan Timur lebih dulu dengan kapal atau pesawat, lalu menyambung dengan kapal ke Pulau Balabalagan. Kapal ke pulau hanya menyeberang dua kali dalam sebulan. "Kapal tak bisa berlayar jika cuaca buruk," katanya.

Menurut Usman, jika ia belum menerima kertas suara pengganti pada 28 Maret, dengan rute yang normal surat suara dipastikan sampai di tujuan melewati hari pencoblosan. Untuk mengantisipasinya, ia sudah berbicara dengan kepolisian setempat untuk meminjam helikopter. Itu pun bukan jaminan karena heli juga tak berfungsi jika terjadi hujan badai.

Di Jawa Timur, situasinya lebih buruk. Ada 160 ribu surat suara belum sampai ke 24 kabupaten dan kota akibat rusak. Surat suara pengganti baru bisa disebarkan ke tujuh kabupaten. Kabupaten yang belum mendapat suara terutama berada di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau, seperti beberapa daerah di Gresik, Sumenep, dan Kepulauan Bawean. "Untuk Sumenep sudah dijadwalkan pekan lalu, tapi diundurkan karena ada salah ketik," ujar Dewita Hayu Shinta, anggota KPU Jawa Timur.

Kepolisian Daerah Jawa Timur sudah menyiapkan dua kapal, tipe A dan B, kiriman Markas Besar Kepolisian RI di Jakarta yang bisa dipakai KPUD untuk mengangkut logistik pemilihan. Selain kapasitasnya besar, kapal ini terjamin aman. "Namun KPU memilih kapal motor karena ongkosnya lebih murah," kata Komisaris Besar Awi Setiyono, juru bicara Polda Jawa Timur.

Kibang-kibut distribusi suara terjadi karena pencetakannya teramat mepet. Sebelas konsorsium perusahaan yang memenangi 15 paket surat suara baru selesai mencetak 775 juta lembar surat suara untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat pada pertengahan Maret lalu. "Kami mulai mencetak Januari," ujar Hasan Bisri, Manajer Pemasaran PT Malta Pritindo.

Malta bagian dari konsorsium PT Granesia. Konsorsium lainnya adalah PT Macanjaya Cemerlang, PT Pura Barutama, PT Gramedia, PT Temprint, PT International Media Web Printing Inkoppol, PT Balai Pustaka, PT Tiga Serangkai, PT Temprina Media Grafika, PT Arya Duta, dan PT Titian Ilmu. Paket logistik pemilihan didasarkan pada wilayah. Granesia, misalnya, mencetak kertas suara untuk Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

Menurut Hasan, waktu percetakan sebetulnya sudah sesuai dengan perencanaan dan tak terlalu mepet setelah menghitung perkiraan distribusi ke seluruh Indonesia. Kapasitas satu mesin cetak mampu menghasilkan kertas suara empat-lima juta lembar per hari, sehingga waktu yang diberikan KPU sesungguhnya cukup untuk mendistribusikannya ke KPU-KPU provinsi. "Kami langsung kirim begitu selesai cetak," ujar Hasan.

Problem setelah pengiriman adalah adanya kerusakan kertas suara. Hasan tak mau disalahkan dalam kekisruhan ini karena, kata dia, mungkin kertas suara rusak pada saat pemilahan di Komisi Pemilihan Umum Daerah. Hasan mesti bolak-balik ke KPU pusat mengambil data kerusakan yang dilaporkan KPU provinsi.

Jumlah kertas suara rusak terbanyak ada di daerah pemilihan Jawa Barat 9, 10, dan 11. Dari 35.715.613 lembar kertas suara, sebanyak 265 ribu lembar rusak. Untuk wilayah ini, pencetaknya PT Temprint. Jenis kerusakannya macam-macam: dari kertas terlipat, kertas terciprat tinta, cetakan kabur, sampai kesalahan pengetikan. Untuk kerusakan ini, tak ada cara selain diganti dengan pengiriman ulang oleh perusahaan.

Menurut Krisnu A.K., General Manager PT Temprint, semua kertas surat yang rusak sudah ditarik dan penggantinya telah dikirim kembali ke KPUD Jawa Barat. "Sebelum kertas pengganti kami kirim, kami sortir untuk memastikan tak ada yang rusak menurut ketentuan KPU," tuturnya.

Kepala Bagian Inventarisasi Biro Logistik KPU Susila Herry Prabowo memberi tenggat ke KPU-KPU provinsi untuk menyetor laporan kerusakan, kekurangan, ataupun kelebihan surat suara pada 20 Maret. Hingga tenggat diperpanjang lima hari, laporan dari tiap daerah terus mengalir. Menurut Susila, sejauh ini total surat suara rusak sebanyak 0,3 persen atau 2,2 juta lembar. "Ini saja belum semua daerah melapor," katanya.

Di luar masalah surat suara yang rusak, kekacauan distribusi juga terjadi oleh perusahaan percetakan. KPU Jakarta Pusat, misalnya, menerima 4.000 lembar surat suara berlebih untuk pemilihan DPR dan DPD. Celakanya, baik KPU pusat maupun daerah tak punya anggaran untuk mengambil atau mengembalikan kelebihan kertas tersebut.

Susila menyilakan perusahaan mengambilnya kembali jika mau. "Kami tak bisa memaksa," katanya. Ia pasrah saja jika kelebihan kertas suara itu dimanfaatkan partai atau calon legislator untuk berbuat curang.

Kartika Candra (Jakarta), David Priyasidharta (Surabaya)